Kritik Pin Emas DPRD DKI, Ketua Umum PSI: Kalau Diganti Bahan Lain Wibawa dan Otoritasnya Berkurang?
PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) secara tegas mengkritik pengadaan pin emas untuk anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024.
Ia pun akan berkoordinasi terkait penolakan itu.
• Roy Suryo Sarankan Menteri Jokowi Pakai Mobil Rental, Jangan Beli Baru
“Kalau mereka nolak ya nanti kita akan lapor Pak Ketua (DPRD),” ucapnya.
Yuliadi mengatakan, untuk sementara pihaknya akan menyimpan pin emas tersebut jika memang nantinya ada penolakan.
Hal itu dilakukan agar tidak terjadi kesalahan ke depannya.
• Sering Mogok, Mobil Dinas Jokowi Bakal Diganti
“Kalau ditolak saya minta bikin surat mereka enggak terima. Jadi biar saya nggak disalahin."
"Saya harus siapin apa yang harus mereka gunakan,” ucap Yuliadi.
Sementara, terkait adanya kemungkinan pin emas tersebut dijual dikemudian hari, Yuliadi menegaskan hal tersebut sudah merupakan ranah pribadi.
• Pin Emas DPRD DKI Ternyata Cuma Atribut untuk Membedakan Anggota Dewan dari Masyarakat Biasa
“Itu kita serahkan, kita terapkan untuk mereka bekerja."
"Kalau mereka jual urusan pribadi. Tapi diharapkan mereka pakai selama menjabat sebagai anggota dewan,” paparnya.
Menurutnya, ketika pin emas itu sudah diberikan, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab masing-masing.
• Rahmat Effendi Bakal Gelar Survei, Ia Yakin 70 Persen Warga Kota Bekasi Ingin Gabung ke Jakarta
Pin emas itu semata-mata atribut membedakan masyarakat dengan anggota dewan saat bekerja.
“Kalau mereka enggak mau pakai emas ya terserah saja."
"Kalau Korpri kan banyak di mana-mana, tapi kalau lambang DPRD kan enggak sembarangan, agak susah,” bebernya.
Sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak pengadaan pin emas senilai Rp 1,3 miliar untuk anggota DPRD DKI Jakarta terpilih.
• Gugat PLN, Azas Tigor Nainggolan Minta Ganti Rugi Rp 6.500
Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta Rian Ernest mengatakan, dirinya lebih memilih membeli replika pin DPRD DKI dari online shop.