Ombudsman RI Sebut Pemerintah Tidak Serius Selesaikan Pembayaran Pembangunan Gedung Mapolda Aceh

Menjawab ragam permasalahan yang terjadi di pemerintahan saat ini, Ombudsman RI ajak kalangan jurnalis untuk duduk diskusi bersam

Ombudsman RI Sebut Pemerintah Tidak Serius Selesaikan Pembayaran Pembangunan Gedung Mapolda Aceh
Warta Kota/Dwi Rizky
Ombudsman Republik Indonesia (RI) bersama jurnalis diskusi bersama dalam acara bertema 'Ngopi Bareng Ombudsman' di Ruang Serbaguna Lantai Dasar Gedung Ombudsman Republik Indonesia (RI), Jalan HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Kamis (15/8/2019) 

Guna dapat menjawab ragam permasalahan yang terjadi di pemerintahan saat ini, Ombudsman RI ajak kalangan jurnalis untuk duduk berdiskusi bersama.

Diskusi bersama tersebut digelar di dalam acara bertema Ngopi Bareng Ombudsman.

Acara diskusi Ngopi Bareng Ombudsman digelar di Ruang Serbaguna Lantai Dasar Gedung Ombudsman RI, Jalan HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (15/8/2019).

Ngopi bareng yang turut dihadiri oleh Ketua Ombudsman RI Prof Amzulian Rifai, Anggota Ombudsman RI Bidang Perhubungan dan Infrastruktur Alvin Lie, Anggota Ombudsman RI Bidang Peradilan dan HAM, Adrianus Meliala.

Berkonsep Unik dan Pertama di Indonesia, Danamon Run 2019 Kembali Digelar Bank Danamon

Taman Makam Pahlawan Seribu Jadi Lokasi Wali Kota Tangerang Selatan Upacara Kemerdekaan RI

Para Pemain Warkop DKI Reborn Memakai Banyak Lokasi Film Hollywood Saat Syuting di Maroko

Selain itu hadir Anggota Ombudsman RI Bidang Pemeriksaan Khusus, Ahmad Alamsyah Saragih, hingga Anggota Ombudsman RI Bidang Hukum dan Peradilan Dr Ninik Rahay.

Dalam acara Ngopi Bareng Ombudsman tersebut tengahmembahas lima tema penting, antara lain

1). Pembatasan International Mobile Equipment Identity (IMEI)

2). Impor Bawang Putih dan Gula

RSUD Tugu Koja Luncurkan Aplikasi E-Ladies Untuk Mudahkan Lansia dan Penyandang Disabilitas

Wakil Wali Kota Jakarta Pusat, Irwandi, mengukuhkan sebanyak 54 Pasukan Pengibar Bendera Pusaka

Bawaslu Kota Depok Kepengin Dana Pilkada Rp 20 M, Cuma Pemkot Depok Setujunya Rp 15 M

3). Terkait Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Disabilitas

4). SoP Tahanan KPK

Halaman
1234
Penulis: Dwi Rizki
Editor: Panji Baskhara
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved