Bawaslu Kota Depok Kepengin Dana Pilkada Rp 20 M, Cuma Pemkot Depok Setujunya Rp 15 M

Adanya pengawasan partisipasi dikatakan Dede menjadi hal yang krusial mengingat pada Pilwali 2015 tingkat partisipasi pemilih hanya 59 persen.

Bawaslu Kota Depok Kepengin Dana Pilkada Rp 20 M, Cuma Pemkot Depok Setujunya Rp 15 M
Tribunnews.com
Ilustrasi rapat Pilkada Depok. 

Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Depok, pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok mulai memetakan anggaran keuangan.

Ketua Bawaslu Kota Depok, Dede Selamet, mengatakan, sejauh ini dirinya belum mendapat jawaban pasti dari Pemerintah Kota Depok terkait anggaran yang akan digelontorkan nanti.

“Kami sudah bicara (soal anggaran) tapi saya belum tahu persis (berapa jumlah anggaran yang diberikan--red), kami dengar pihak Pemkot (Pemerintah Kota) menyetujui di angka Rp 15 miliar,” ujar Dede kepada wartawan saat ditemui di Kantor Bawaslu Kota Depok di Jalan Nusantara, Beji, Depok, Kamis (15/8/2019) kepada Wartakotalive.com.

Menurut Dede, angka tersebut kurang dibandingkan banyaknya tugas yang diemban pihaknya selama melakukan proses pengawasan.

Bahkan ada satu unsur yakni pengawasan partisipasi yang diamanahkan Undang-Undang kepada Bawaslu yang belum masuk ke dalam anggaran Rp 15 miliar tersebut.

Dede mengaku, idealnya Bawaslu Kota Depok menerima setidaknya Rp 20 miliar.

“Kami kemarin sebut angkanya Rp 20 miliar, minimal (anggarannya), tapi kemarin ketika rapat dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) di Pemda, saya dengarnya Rp 15 miliar (yang disetujui),” tutur Dede.

Meski begitu, Dede mangaku persoalan anggaran bukanlah hal yang mengganggu jalannya pengawasan.

“(anggaran) Bukan faktor utama, artinya dengan angka yang diberikan itu akan kami maksimalkan, namun dengan anggaran yang tercukupi tentu akan lebih baik,” kata Dede.

Pada Pemilihan Wali Kota 2015 lalu, Pemda Depok tercatat menghabiskan dana sebesar Rp 9 miliar.

Adanya pengawasan partisipasi dikatakan Dede menjadi hal yang krusial mengingat pada Pilwali 2015 tingkat partisipasi pemilih hanya 59 persen.

Hal tersebut dikatakan Dede menjadi pekerjaan rumah pihaknya dalam meningkatan partisipasi pemilih serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi-informasi seputar Pilkada.

“Di Depok ini kendala kita adalah informasinya sering kali mandek, tidak tersampaikan kepada kami,” tutur Dede.

Penulis: Vini Rizki Amelia
Editor: Dedy
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved