Mengaku Malu Jerebu Karhutla Indonesia Sampai ke Negara Tetangga, Jokowi Ancam Lakukan Ini

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) mengaku malu kepada pimpinan negara tetangga, saat asap kebakaran hutan dan lahan di Indonesia sampai mengganggu aktivitas negara lain.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat memberikan pengarahan kepada peserta rapat koordinasi nasional pengendalian karhutla tahun 2019, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/8/2019).

"Saya kadang-kadang malu. Minggu ini saya mau ke Malaysia dan Singapura."

• Megawati Bakal Perpanjang Rekor Ketua Umum Parpol Terlama, Rocky Gerung Bilang Begini

"Tapi, saya tahu minggu kemarin sudah jadi headline, Jerebu masuk lagi ke negara tetangga kita."

"Saya cek jerebu ini apa? Ternyata asap. Hati-hati, malu kita kalau enggak bisa menyelesaikan ini," ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, negara lain yang terdampak asap dari karhutla di Tanah Air mengaku sudah senang, karena dalam empat tahun tidak pernah ada jerebu lagi seperti pada 2015.

• Rocky Gerung Bilang di Luar Negeri Posisi Oposisi Setara Perdana Menteri

"Tetapi mulai ada lagi (sekarang). Sehingga bapak, ibu dan saudara-saudari semuanya saya kumpulkan untuk mengingatkan lagi pentingnya mengatasi kebakaran hutan dan kebakaran lahan," paparnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun meminta kepada kepala daerah, pangdam, kapolda, dan semua pihak untuk bekerja sama melakukan pencegahan karhutla.

"Jangan meremehkan adanya hotspot. Jika api muncul langsung padamkan, jangan tunggu sampai membesar," tegasnya.

• Rocky Gerung: Demokrasi Tidak Memerlukan Persatuan

Dalam mencegah karhutla, Jokowi pun memberikan empat penekanan kepada pihak-pihak terkait agar dapat bekerja secara maksimal.

"Pertama, prioritaskan pencegahan melalui patroli terpadu deteksi dini. Sehingga, kondisi harian di lapangan selalu terpantau," tuturnya.

Kedua, kata Jokowi, Badan Restorasi Gambut (BRG) harus melakukan penataan dan selalu mengecek ekosistem gambut secara konsisten dengan menjaga kelembapannya, apalagi saat musim kemarau.

• Kata Rocky Gerung, Koalisi Sebaiknya Hanya Terjadi Jika Ada Musuh dari Luar

"Ketiga, sesegera mungkin pemadaman api, kalau memang ada api, jangan biarkan api itu membesar."

"Langkah-langkah water bombing, kalau sudah terlanjur gede, itu juga tidak mudah," ucapnya.

"Terakhir, saya minta langkah penegakan hukum. Saya lihat sudah berjalan cukup baik. Saya pantau, saya monitor di lapangan, dilakukan tanpa kompromi," sambung Jokowi.

Ancam Copot

Presiden Jokowi kembali mengancam mencopot jabatan Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) dan Kapolda, yang tidak mampu mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat memberikan pengarahan kepada peserta rapat koordinasi nasional pengendalian karhutla tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/8/2019).

"Aturan main kita tetap masih sama, saya ingatkan kepada Pangdam, Danrem, Kapolda, Kapolres, aturan yang saya sampaikan 2015 masih berlaku (copot jabatan tak bisa atasi karhutla)," papar Jokowi.

• FAKTA-FAKTA Pos Satpam Rumah Susi Pudjiastuti Dirusak, Ibu Pelaku Duga Anaknya Dibisiki Jin

"Saya kemarin sudah telepon Panglima TNI, saya minta copot yang tidak bisa mengatasi."

"Saya telepon lagi tiga atau empat hari yang lalu ke Kapolri, copot kalau enggak bisa mengatasi kebakaran hutan dan lahan," imbuh Jokowi.

Jokowi menjelaskan, karhutla pada 2015 dan tahun sebelum-sebelumnya hampir terjadi di semua provinsi, yang kerugiannya mencapai Rp 221 triliun atas lahan terbakar seluas 2,6 juta hektare.

• Jokowi Bersyukur Gempa Banten Tak Disusul Tsunami, Belum Pastikan Kapan Kunjungi Lokasi Terdampak

Berdasarkan data yang diterima, kata Jokowi, jika dibandingkan tahun ini dengan 2015, kejadian karhutla menurun 81 persen.

Tetapi, dibanding 2018 dengan saat ini, mengalami kenaikan, dan ke depan tidak boleh terjadi kenaikan lagi.

"Saya minta gubernur, pangdam, kapolda kerja berkolaborasi, bekerja sama dibantu dengan pemerintah pusat, panglima TNI, kapolti, BNPB, BRG."

• Isi Tas Anda dengan 10 Barang Ini, Dijamin Selamat dari Tsunami dan Gempa!

"Usahakan jangan sampai kejadian baru bergerak," perintah Jokowi.

Menurutnya, menghilangkan karhutla memang sulit, tetapi harus ditekan setiap tahunnya, dengan melakukan pencegahan dan jangan menunggu api membesar baru dipadamkan.

"Api sekecil apapun segera padamkan."

• Ancaman Tsunami Mengintai, BNPB Bakal Gelar Ekspedisi Destana untuk Meminimalisasi Korban

"Kalau sudah gede apalagi di hutan gambut, sangat sulit sekali padamnya."

"Jangan sampai ada yang namanya status siaga darurat, jangan sampai," tegas Jokowi.

Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo mengungkapkan, penyebab terbesar kebakaran hutan dan lahan di wilayah Indonesia adalah kesalahan manusia.

• Baiq Nuril: Jangan Pernah Berikan Ruang untuk Laki-Laki Nakal!

Katanya, hanya 1 persen penyebab kebakaran hutan dan lahan akibat alam.

Hal itu ia sampaikan saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi VIII DPR, Selasa (5/3/2019).

• Begini Cara Pembakar Lahan dan Hutan Beraksi, Mulai dari Pakai Obat Nyamuk Hingga Tikus Hidup

"Bahwa penyebab kebakaran ini 99 persen ini adalah akibat manusia, 1 persen alam. Akibat manusia ini kita bagi lagi ada yang tidak sengaja dan disengaja," katanya di Ruang Kerja Komisi VIII DPR, Senayan, Jakarta.

"Antara lain, tidak sengaja karena buang puntung rokok atau membakar sampah, disengaja karena ingin membuka lahan, dan disengaja karena dibayar. Alasannya adalah dampak kurangnya lapangan kerja," sambung Doni Monardo.

Menurutnya, manusia melakukan tindakan demikian lantaran impitan ekonomi masyarakat.

• Jadwal Misa Rabu Abu 6 Maret 2019 di Jakarta dan Sekitarnya

Solusinya, kata Doni Monardo, masyarakat bisa memanfaatkan lahan subur di Riau dalam rangka meningkatkan komoditas ekonomi rakyat seperti kopi dan lada.

Selain itu, Doni Monardo menilai pemanfaatan lahan bisa terealisasi, hal tersebut akan berdampak pada upaya pencegahan kebakaran. Secara tidak langsung, katanya, mitigasi telah dilakukan.

"Upaya pencegahan dan mitigasi akan lebih baik dan efektif dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan. Tahun 2015, kerugian ekonomi Indonesia mencapai Rp 221 triliun atau dua kali lipat akibat kerugian ekonomi di bencana tsunami di Aceh," ungkapnya.

• Sebut Andi Arief Cuma Korban, Fadli Zon Salahkan Pemerintah karena Gagal Berantas Narkoba

⁣Dia pun mengimbau seluruh pihak untuk turut menjaga alam dengan sebaik-baiknya.

"Perubahan iklim banyak menjadi perbincangan di antara kita. Solusinya adalah kita menjaga alam, alam menjaga kita. Harus menjaga keseimbangan alam. Program pentahelix yang melibatkan semua unsur, para pakar atau akademisi, dunia usaha, pemerintah, masyarakat dan media," beber Doni Monardo.

Sebelumnya, Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Wisnu Widjaja, mengungkapkan alasan pelaku pembakaran lahan sulit ditangkap.

• Nasib Dua Cawagub DKI di Tangan 71 Anggota DPRD, Bisa Terpilih Atau Malah Sebaliknya

Hal itu ia ungkapkan saat konferensi pers Evaluasi Penanganan Bencana Februari 2019 dan Antisipasi Bencana Maret 2019, di Graha BNPB, Jakarta Timur, Kamis (28/2/2019).

Menurutnya, kesulitan itu terjadi karena para pelaku pembakaran sulit diidentifikasi, karena sudah kabur dari lokasi ketika kebakaran terjadi.

"Cara membakarnya juga luar biasa. Ada yang pakai obat nyamuk, kemudian dikasih sumbu. Begitu dua jam, tiga jam habis, sumbunya kena, solar di sana terbakar. Jadi yang membakar sudah tidak ada di situ," tutur Wisnu.

• Fahri Hamzah Bilang Petahana Bisa Kalah Gara-gara Kasus Andi Arief, Kok Bisa?

Bahkan, Wisnu mengungkapkan ada juga pelaku pembakaran yang menggunakan cara yang lebih keji lagi, yakni menggunakan binatang yang dibakar.

"Ada yang lebih kejam lagi. Ada yang pakai tikus, ekornya diikat, dibakar, dan dilepas," ungkap Wisnu.

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi dalam penanganan bencana kebakaran hutan adalah lahan gambut yang mudah terbakar.

• Survei Terbaru LSI Denny JA: Jokowi-Maruf Amin 58,7 Persen, Kata Pengamat Pertarungan Sudah Selesai

"Kebakaran itu intinya ada tiga. Satu, oksigen. Dua, bahan bakaran. Kemudian yang ketiga ada panas. Kalau sudah memenuhi, air tanah sudah turun di bawah 40 sentimeter, itu artinya bahan bakaran berupa gambut kering itu berpotensi terbakar sangat mudah. Rokok saja dilepas bisa membakar," jelas Wisnu.

Kasubdit Pengendalian Kebakaran Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Radian Bagiyono, membenarkan hal tersebut.

Ia mengatakan, hampir semua kasus kebakaran hutan disebabkan aktivitas manusia, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

• Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu: Yang Bilang Kafir Saya Tempeleng, Masuk Neraka Urusan Tuhan

Dalam kasus kebakaran hutan tersebut, pihaknya kesulitan untuk mengidentifikasi pelakunya.

"Banyak juga kejadian kebakaran, ketika sudah terjadi, kita mengidentifikasinya sangat sulit. Sehingga, memerlukan penyelidikan yang cukup lama, khususnya di lahan-lahan yang tidak jelas kepemilikannya," papar Wisnu.

Meski begitu, pihaknya masih terus berupaya melakukan penegakan hukum, bersama aparat lainnya.

• Partai Demokrat: Indonesia Masih Butuh Pikiran Andi Arief

"Tapi kami dari KLHK dari Direktorat Penegakan Hukum, juga sudah melakukan upaya penegakan hukum. Juga dari aparat kepolisian juga sudah turun di lokasi yang terbakar untuk melakukan tugasnya," jelas Radian.

Sebelumnya dikutip dari Kompas.com, Polres Dumai menangkap satu orang yang diduga sengaja membakar lahan di daerah Dumai.

Kasat Reskrim Polres Dumai AKP Awaludin Syam mengatakan, pelaku masih menjalani pemeriksaan penyidik.

• Moeldoko Jelaskan Kartu Pra Kerja Jokowi, Fadli Zon Nilai Program Berbau Politis yang Agak Norak

"Masih proses penyidikan," sebut Awaludin saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon, Rabu (27/2/2019).

Awaludin mengatakan, pelaku berinisial SU (51), seorang buruh harian lepas, ditangkap pada Minggu (24/2/2019) sekitar pukul 10.00 WIB.

"Tersangka ditangkap saat membersihkan lahannya dengan cara diduga sengaja dibakar di Jalan Keluarga, Kelurahan Bukit Batrem, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai. Luas lahan yang terbakar sekitar lima hektare, yang sekarang masih terbakar," terang Awaludin.

• Ali Mochtar Ngabalin Mengaku Sembahyang Dua Rakaat Doakan Andi Arief

Awaludin mengatakan, penangkapan berawal saat sejumlah petugas kepolisian sedang melakukan patroli untuk antisipasi karhutla di wilayah Kecamatan Dumai Timur.

Sementara, BNPB mengatakan selama Maret hingga Juni 2019, Provinsi Riau berpotensi mengalami kebakaran hutan.

Hal tersebut karena potensi hujan di wilayah Riau rendah.

• Anies Baswedan Sebut DPRD Dapat Untung dari Saham Bir, Anggota Dewan Tantang Laporkan ke KPK

"Kecenderungan potensi hujan rendah ya. Jadi wilayah Riau itu ada dua semester yang berpotensi. Di Maret akan berpotensi kebakaran lagi. Kemudian setelah itu (potensi) akan terjadi lagi pada Bulan Juni," papar Wisnu.

Untuk menanggulangi hal tersebut, pihaknya berencana melakukan pemadaman dini dan mengedukasi masyarakat terkait pencegahan kebakaran hutan.

"Makanya kita bentuk masyarakat peduli api, desa tangguh bencana, dan sebagainya. Edukasi juga, bahwa kalau air tanah di lahan gambut sudah turun di bawah 40 sentimeter. Kemudian ada masyarakat yang tak sengaja membuang puntung rokok di situ, maka terjadilah kebakaran. Jadi kalau lahan gambutnya kering, ya mudah terbakar," ulasnya.

• Jadi Tersangka, Petugas Kebersihan Makam Siap Bersumpah di Atas Kitab Suci Tak Cabuli Anak Kandung

Berdasarkan data BNPB sampai 26 Februari 2019, luas kebakaran Provinsi Riau total 1.178, 41 hektare per kabupaten.

Kabupaten yang terdampak antara lain Rohil terjadi kebakaran hutan seluas 144 hektare, Dumai 65 hektare, Meranti 20,4 hektare, Siak 30 hektare, Pekanbaru 21,51 hektare, Kampar 19 hektare, Pelalawan 3 hektare, dan Inhil 38 hektare.

Sedangkan Bengkalis menempati daerah tertinggi di Riau yang mengalami kebakaran hutan, yakni seluas 837 hektare. (Seno Tri Sulistiyono)