Kata Fahri Hamzah, Orang yang Paling Bertanggung Jawab Jika Ibu Kota Pindah Adalah Anies Baswedan

WAKIL Ketua DPR Fahri Hamzah menentang keputusan Presiden Jokowi memindahkan Ibu Kota Indonesia ke Pulau Kalimantan.

Melalui akun Twitter @Fahrihamzah, Fahri Hamzah panjang lebar menjelaskan alasa mengapa ibu kota seharusnya janga dipindahkan.

"Bangun rumah korban bencana belum selesai..mau bangun ibukota 500T...," tulisnya, Kamis (1/8/2019).

• Butuh Biaya Rp 466 Miliar untuk Boyong Satu Juta PNS ke Kalimantan karena Ibu Kota Pindah

Fahri Hamzah lantas mengatakan, orang yang paling bertanggung jawab jika ibu kota pindah, bukan lah Jokowi, melainkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Karena tidak bisa menjelaskan kepada publik bahwa Daerah Khusus Ibukota Jakarta peninggalan Bung Karno ini dan pengembangan wilayahnya tidak saja cukup tapi tetap hrs menjadi Ibukota NKRI," tulisnya.

"Jadi, Tanpa ide besar, kita tidak akan sanggup melahirkan sebuah kebanggaan."

• Gadis Dinodai di Kebun Singkong, Lalu Diminta Layani ABG Lain untuk Bayar Utang Rp 200 Ribu

"Ibu kota adalah ibu dengan segala makna yang mungkin dikandung oleh kata itu."

"Maka, membangun ibu kota bukan seperti proyek pemekaran seperti yg di-moratorium oleh pemerintah sekarang," tuturnya.

Fahri Hamzah juga berharap Anies Baswedan sebagai pelanjut Jokowi di Jakarta, dan Jokowi sebagai pelanjut Bung Karno, untuk bertemu.

• Harga Besek Bambu Rekomendasi Anies Baswedan Lebih Mahal Rp 1.500 Ketimbang Kantong Plastik Keresek

"Bertemu lah untuk sebuah pertukaran yang bermutu. Jangan serahkan urusan ini kepada Pinpro dan pengembang apalagi penjaja utang," paparnya.

"Kita punya masalah serius. Kita perlu orang yang berpikir serius dan bekerja untuk membangun kebanggaan."

"Kalau kita berantem boleh untuk urisan lain. Tapi jangan tentang ibu kota kita. Warisan Bung Karno ini mahal dan jangan ditinggalkan," tulisnya.

• BREAKING NEWS: Haris Simamora Pembunuh Satu Keluarga di Bekasi Divonis Hukuman Mati

Sebelumnya, Presiden Jokowi memastikan ibu kota Indonesia bakal pindah ke Kalimantan.

Hal ini ditegaskan Jokowi saat hari kedua ‎kunjungan kerjanya ke Sumatera Utara, Selasa (30/7/2019), tepatnya di The Kaldera Nomadic Escape.

"Ya kan memang dari dulu saya sampaikan, pindah ke Kalimantan."

• TAK MENYERAH! Kivlan Zen Bakal Ajukan Praperadilan Lagi, Kali Ini Empat Gugatan Sekaligus

"Kalimantannya mana nanti kita sampaikan Agustus lah," terang Jokowi.

Orang nomor satu di Indonesia ini meminta masyarakat bersabar menunggu hingga Bulan Agustus.

Bulan depan, Jokowi bakal mengumumkan provinsi yang dipilihnya sebagai ibu kota baru.

• Rumah Wartawan Serambi Indonesia Diduga Dibakar, PWI Pusat Minta Polisi Usut Tuntas

Untuk saat ini, lanjut Jokowi, kajian dari ibu kota baru belum rampung dan tuntas.

Paparan soal kebencanaan maupun sosial budaya belum selesai.

"Saat ini ‎kajiannya belum rampung dan tuntas."

• Pria Pemakan Kucing di Kemayoran Berasal dari Banten, Biasa Dipanggil Abang Grandong

"Kalau sudah rampung, detailnya sudah dipaparkan, kajian kebencanaan seperti apa."

"Mulai dari kajian air, kajian keekonomian, kajian demografinya, masalah sosial politiknya, pertahanan, keamanan."

"Semuanya harus komplet. Kita tidak ingin tergesa-gesa, tetapi secepatnya diputuskan," imbuhnya.

• Total Personel Koopssus TNI 500 Orang, 80 Persennya Intelijen

Sebelumnya, pemerintah menargetkan tahun ini lokasi persis ibu kota baru telah rampung.

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyatakan, kandidat lokasi terkuat ibu kota baru berada di Pulau Kalimantan.

"Rencananya 2019 ini sudah penentuan lokasi persisnya ibu kota baru," ujar Bambang saat pemaparan dalam seminar di kantor Bappenas Pusat, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2019).

• Ikut Unjuk Rasa Jelang Sidang Putusan MK, Sekelompok Remaja Ini Malah Minta Bahar Smith Dibebaskan

Mantan Menteri Keuangan ini menuturkan, dipilihnya Pulau Borneo menjadi lokasi ibu kota baru dengan beberapa pertimbangan.

Di antaranya, rawan bencana alam, ketersediaan lahan, kebutuhan dasar listrik dan air cukup memadai, lokasi berada di tengah Indonesia, serta dekat dengan ibu kota yang baru.

"Satu lagi kita ingin ibu kota baru ini dekat dengan kota eksisting, atau yang relatif sudah berkembang, sudah fungsional," jelasnya.

• Wiranto: Kalau Demonstrasi Enggak Ada Izin Polisi Berhak Bubarkan Massa

"Sehingga, mempermudah akses logistik melalui bandara, pelabuhan, maupun jalan."

"Serta karena Indonesia negara maritim, letak dari ibu kota ini tidak boleh jauh dari pinggir pantai, tidak boleh jauh dari bibir pantai," sambung Bambang Brodjonegoro.

Setelah selesai menentukan lokasi persis ibu kota baru, kemudian dilanjutkan dengan rancang master plan di tahun 2020.

• Mantan Penasihat KPK Ini Bilang Unjuk Rasa Tidak Perlu Minta Izin, Cukup Memberi Tahu

Pada 2021, pembangunan tahap awal dimulai, maka pemindahan tahap pertama ke ibu kota baru akan dilakukan pada tahun 2024.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, Pulau Kalimantan menjadi calon kuat lokasi ibu kota baru pengganti DKI Jakarta.

"Hampir pasti ke Pulau Kalimantan, kemudian tinggal lokasinya," kata Bambang Brodjonegoro seusai rapat kerja di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senayan, Jakarta, Senin (17/6/2019).

Bambang Brodjonegoro melanjutkan, rencana pemindahan ibu kota tak lepas dari keinginan pemerintahan Joko Widodo melakukan pemerataan ekonomi.

• Dampingi Suaminya Keluyuran, Istri Setya Novanto Tak Bakal Dipidana karena Alasan Ini

Menurutnya, selama ini kegiatan ekonomi masih terfokus di Pulau Jawa, sehingga dibutuhkan pemerataan ke daerah lain.

"Sebelum desentralisasi, ketika pertumbuhan ekonomi tinggi tujuh sampai sembilan persen, basisnya industri pengolahan padat karya ada di Jawa," jelasnya.

"Jadi pas (ekonomi Indonesia) tumbuh cepat, Jawa juga tumbuh cepat. Daerah lain masih bertumpu ke sumber daya alam, Jawa sudah mulai manufaktur dan jasa," sambungnya.

• KPU Minta MK Tolak Permohonan Prabowo-Sandi dan Tetapkan Jokowi-Maruf Amin Menang 85 Juta Suara

"Ke depan tidak bisa didiamkan begitu saja. Dari visi 2045, tujuannya juga boleh dibilang tidak terlalu ambisius, karena kontribusi Indonesia barat, Jawa, dan Sumatera itu 80 persen, yang lain 20 persen," paparnya.

"Target 2045, Jawa Sumatera turun jadi 75 persen, sedangkan lainnya naik jadi 25 persen. Jadi lima persen membutuhkan waktu yang lebih panjang," urai Bambang Brodjonegoro.

Selain itu, katanya, pemerintah akan mengalokasikan anggaran pemindahan ibu kota dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2020 mendatang.

• Menkumham Sesalkan Aksi Setya Novanto Korbankan Orang Lain Lagi

Anggaran itu untuk penyiapan desain dan masterplan ibu kota baru.

Untuk pembangunannya sendiri, ditagertkan sudah mulai pada 2021 mendatang.

"Ya untuk 2020 anggarannya lebih banyak untuk persiapan, 2021 itu konstruksinya," terang Bambang Brodjonegoro.

• Ini Rute Transjakarta yang Dialihkan dan Diperpendek karena Ada Sidang Sengketa Pilpres di MK

"Kalau 2021 sudah mulai konstruksi, kami harapkan pemindahan ibu kota bisa dilaksanakan bertahap dan 2024 ibu kota sudah mulai dipindahkan," lanjutnya.

Bambang Brodjonegoro menyebut kepastian lokasi persis pusat pemerintah di masa mendatang akan disampaikan Presiden Jokowi.

"Tahun ini ditetapkan. Presiden yang akan menentukan, kemudian lokasinya diumumkan," kata Bambang Brodjonegoro di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta, Selasa (18/6/2019).

• KPU Bilang Tautan Berita Tidak Bisa Jadi Alat Bukti, BW: Sama Saja Tak Mengakui Media

Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan Timur Kaltim (Kaltim) digadang-gadang menjadi calon potensial ibu kota.

Itu setelah Jokowi selama sepekan melakukan tinjauan langsung bersama jajaran.

Namun demikian, Bambang Brodjonegoro menegaskan keputusan lokasi ibu kota baru ditetapkan Presiden Jokowi.

• Meski Jumlahnya Dibatasi, Kubu Prabowo-Sandi Bakal Hadirkan Saksi yang Wow dan Menghentak

"Masih dipertimbangkan, detailnya nanti presiden akan memutuskan berdasarkan hasil kajian," ujar mantan Menteri Keuangan tersebut.

Sebelumnya, pada 7 Mei 2019, Jokowi meninjau salah satu kandidat lokasi Ibu Kota Negara pengganti DKI Jakarta, yaitu Taman Hutan Raya Bukit Soeharto di Kutai Kartanegara.

Taman Hutan Raya Bukit Soeharto ini memiliki luas sekitar 61 ribu hektare.

• Kivlan Zen Akui Terima Uang dari Habil Marati, Lalu Ia Gunakan untuk Hal Ini

Untuk menuju kawasan ini dapat di tempuh dengan jalan darat dari Samarinda kurang lebih sekitar 1,5 jam, atau dari Balikpapan dengan waktu tempuh sekitar 45 menit.

Setelah meninjau kawasan Bukit Soeharto, Jokowi terbang ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, pada sore harinya.

Menurutnya, rencana pemindahan ibu kota sudah dibahas secara internal sejak tiga tahun lalu, dan telah dilakukan kajian oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terkait sisi ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan.

• Ini Jawaban KPU Soal Jabatan Maruf Amin di Dua Anak Perusahaan BUMN yang Dipermasalahkan Kubu 02

Terdapat tiga alternatif daerah dengan luas wilayah bervariasi.

Wilayah pertama memiliki luas 80 ribu hektare, wilayah kedua 120 ribu hektare, dan wilayah ketiga 300 ribu hektare.

Ada pun nilai pembangunan ibu kota baru diperkirakan mencapai Rp 480 triliun, yang bersumber dari APBN, BUMN, dan investor swasta.

• Tetapkan Amsor Jadi Tersangka Kasus Kecelakaan Maut Tol Cipali, Polisi Pakai Pasal Pembunuhan

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memukul gong kepastian pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke lokasi lain.

Menurut Jokowi, gagasan pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke provinsi lain sudah muncul sejak era Presiden Soekarno, dan berlanjut hingga saat ini.

"Setiap era presiden masih muncul gagasan itu, tapi wacana ini timbul tenggelam karena tidak pernah diputuskan dan dijalankan secara terencana dan matang," ucap Jokowi setelah menggelar rapat terbatas tindak lanjut rencana pemindahan ibu kota, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019).

• Setya Novanto Keluyuran, Pemerintah Seriusi Pembangunan Lapas di Pulau Terpencil

Jokowi berpesan kepada jajaran menterinya, ketika membicarakan pemindahan ibu kota, maka tidak boleh berpikir yang sifatnya jangka pendek maupun dalam lingkup yang sempit.

"Kita harus berbicara tentang kepentingan yang lebih besar untuk bangsa, negara dan kepentingan visioner dalam jangka yang panjang, sebagai negara besar dalam menyongsong kompetisi global," paparnya.

Bappenas telah merampungkan kajian tahap pertama rencana pemindahan ibu kota ke luar Jakarta.

• Penyebar Hoaks Server KPU Settingan Ternyata Dosen, Berharap Direkrut Jadi Anggota Tim IT 02

Kajian tersebut terfokus pada tiga wilayah yang menjadi kandidat utama pengganti Jakarta. Di antaranya, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. 

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, pemindahan ibu kota ke wilayah baru hanya akan mengambil dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 30,6 triliun.

Angka itu berarti berkisar 6,56 persen dari total kebutuhan membangun ibu kota baru yang ditaksir mencapai Rp 466 triliun.

• Wakil Ketua BPN Sebut Informasi Sandiaga Uno Bakal Jadi Menteri Jokowi Kabar Bohong

"APBN yang dibutuhkan itu kira-kira Rp 30,6 triliun. Dari Rp 30,6 triliun pun itu bukan APBN satu tahun, ini 5 tahun lah misalkan," kata Bambang Brodjonegoro, ditemui di Kantor Bappenas, Jakarta, Kamis (16/5/2019).

Bambang Brodjonegoro menjelaskan, dari empat komponen pembiayaan pembangunan ibu kota baru, hanya tiga bangunan di fungsi utama yang menggunakan APBN sebesar Rp 30,6 triliun, yakni untuk membangun Istana Negara, markas Tentara Nasional Indonesia, dan markas Polisi Republik Indonesia.

Ia juga memastikan biaya pemindahan ibu kota negara tidak akan mengganggu anggaran prioritas pembangunan lainnya di APBN.

• Nilai Sangat Wajar Saksi Sidang MK Dilindungi, Fadli Zon: Kalau Enggak untuk Apa Ada LPSK?

Sebab, pemerintah akan mengandalkan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

"Jadi ini makai Rp 6 triliun setahun. Rp 6 triliun itu pun tidak 100 persen mengambil dari rupiah murni atau tidak mengganggu prioritas kementerian lembaga lain," jelasnya.

Estimasi Cost Project dan Pembiayaan Fisik Ibu Kota Negara, kata Bambang Brodjonegoro, terbagi atas empat komponen, yakni fungsi utama, fungsi pendukung, fungsi penunjang, dan pengadaan lahan.

• Sudah Ada Mobil Menunggu, Menkumham Yasonna Laoly Bilang Setya Novanto Sudah Berencana Kabur

Rencananya, pembangunan ibu kota baru akan memakan waktu sekitar 5-10 tahun, di mana kondisi fisik kawasan ibu kota paling cepat rampung dalam waktu lima tahun.

Rinciannya, pembebasan lahan dan pembangunan infrastruktur dasar dilakukan pada 2020-2021.

Kemudian, pembangunan fisik kawasan pemerintahan, seperti fasilitas utama dan penunjang dilakukan pada 2022-2024.

Namun, bila pembangunan berjalan lambat, maka diharapkan pembangunannya tidak sampai melebihi 10 tahun. (CC)