Kata Fahri Hamzah, Orang yang Paling Bertanggung Jawab Jika Ibu Kota Pindah Adalah Anies Baswedan

"Kalimantannya mana nanti kita sampaikan Agustus lah," terang Jokowi.

Orang nomor satu di Indonesia ini meminta masyarakat bersabar menunggu hingga Bulan Agustus.

Bulan depan, Jokowi bakal mengumumkan provinsi yang dipilihnya sebagai ibu kota baru.

• Rumah Wartawan Serambi Indonesia Diduga Dibakar, PWI Pusat Minta Polisi Usut Tuntas

Untuk saat ini, lanjut Jokowi, kajian dari ibu kota baru belum rampung dan tuntas.

Paparan soal kebencanaan maupun sosial budaya belum selesai.

"Saat ini ‎kajiannya belum rampung dan tuntas."

• Pria Pemakan Kucing di Kemayoran Berasal dari Banten, Biasa Dipanggil Abang Grandong

"Kalau sudah rampung, detailnya sudah dipaparkan, kajian kebencanaan seperti apa."

"Mulai dari kajian air, kajian keekonomian, kajian demografinya, masalah sosial politiknya, pertahanan, keamanan."

"Semuanya harus komplet. Kita tidak ingin tergesa-gesa, tetapi secepatnya diputuskan," imbuhnya.

• Total Personel Koopssus TNI 500 Orang, 80 Persennya Intelijen

Sebelumnya, pemerintah menargetkan tahun ini lokasi persis ibu kota baru telah rampung.

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyatakan, kandidat lokasi terkuat ibu kota baru berada di Pulau Kalimantan.

"Rencananya 2019 ini sudah penentuan lokasi persisnya ibu kota baru," ujar Bambang saat pemaparan dalam seminar di kantor Bappenas Pusat, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2019).

• Ikut Unjuk Rasa Jelang Sidang Putusan MK, Sekelompok Remaja Ini Malah Minta Bahar Smith Dibebaskan

Mantan Menteri Keuangan ini menuturkan, dipilihnya Pulau Borneo menjadi lokasi ibu kota baru dengan beberapa pertimbangan.

Di antaranya, rawan bencana alam, ketersediaan lahan, kebutuhan dasar listrik dan air cukup memadai, lokasi berada di tengah Indonesia, serta dekat dengan ibu kota yang baru.

"Satu lagi kita ingin ibu kota baru ini dekat dengan kota eksisting, atau yang relatif sudah berkembang, sudah fungsional," jelasnya.

• Wiranto: Kalau Demonstrasi Enggak Ada Izin Polisi Berhak Bubarkan Massa