Ibu Kota Pindah
Kata Fahri Hamzah, Orang yang Paling Bertanggung Jawab Jika Ibu Kota Pindah Adalah Anies Baswedan
WAKIL Ketua DPR Fahri Hamzah menentang keputusan Presiden Jokowi memindahkan Ibu Kota Indonesia ke Pulau Kalimantan.
"Sehingga, mempermudah akses logistik melalui bandara, pelabuhan, maupun jalan."
"Serta karena Indonesia negara maritim, letak dari ibu kota ini tidak boleh jauh dari pinggir pantai, tidak boleh jauh dari bibir pantai," sambung Bambang Brodjonegoro.
Setelah selesai menentukan lokasi persis ibu kota baru, kemudian dilanjutkan dengan rancang master plan di tahun 2020.
• Mantan Penasihat KPK Ini Bilang Unjuk Rasa Tidak Perlu Minta Izin, Cukup Memberi Tahu
Pada 2021, pembangunan tahap awal dimulai, maka pemindahan tahap pertama ke ibu kota baru akan dilakukan pada tahun 2024.
Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, Pulau Kalimantan menjadi calon kuat lokasi ibu kota baru pengganti DKI Jakarta.
"Hampir pasti ke Pulau Kalimantan, kemudian tinggal lokasinya," kata Bambang Brodjonegoro seusai rapat kerja di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senayan, Jakarta, Senin (17/6/2019).
Bambang Brodjonegoro melanjutkan, rencana pemindahan ibu kota tak lepas dari keinginan pemerintahan Joko Widodo melakukan pemerataan ekonomi.
• Dampingi Suaminya Keluyuran, Istri Setya Novanto Tak Bakal Dipidana karena Alasan Ini
Menurutnya, selama ini kegiatan ekonomi masih terfokus di Pulau Jawa, sehingga dibutuhkan pemerataan ke daerah lain.
"Sebelum desentralisasi, ketika pertumbuhan ekonomi tinggi tujuh sampai sembilan persen, basisnya industri pengolahan padat karya ada di Jawa," jelasnya.
"Jadi pas (ekonomi Indonesia) tumbuh cepat, Jawa juga tumbuh cepat. Daerah lain masih bertumpu ke sumber daya alam, Jawa sudah mulai manufaktur dan jasa," sambungnya.
• KPU Minta MK Tolak Permohonan Prabowo-Sandi dan Tetapkan Jokowi-Maruf Amin Menang 85 Juta Suara
"Ke depan tidak bisa didiamkan begitu saja. Dari visi 2045, tujuannya juga boleh dibilang tidak terlalu ambisius, karena kontribusi Indonesia barat, Jawa, dan Sumatera itu 80 persen, yang lain 20 persen," paparnya.
"Target 2045, Jawa Sumatera turun jadi 75 persen, sedangkan lainnya naik jadi 25 persen. Jadi lima persen membutuhkan waktu yang lebih panjang," urai Bambang Brodjonegoro.
Selain itu, katanya, pemerintah akan mengalokasikan anggaran pemindahan ibu kota dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2020 mendatang.
• Menkumham Sesalkan Aksi Setya Novanto Korbankan Orang Lain Lagi
Anggaran itu untuk penyiapan desain dan masterplan ibu kota baru.
Untuk pembangunannya sendiri, ditagertkan sudah mulai pada 2021 mendatang.