IWAN Fals Usul Sandiaga Uno Jadi Wagub DKI Lagi, Anies Bilang Wagub Bisa Kosong sampai Tahun Depan

Sementara diketahui, Rapat Paripurna pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang harusnya diselenggarakan pada hari ini, Senin 22 Juli 2019 diundur hingga waktu yang belum ditentukan.

• Nunung Sudah Bisa Dibesuk Mulai Senin di Jam Besuk Setelah Polisi Mengungkap Resmi Menahan Nunung

• Nunung Ngaku Bersyukur Sudah Ditangkap Polisi karena Merasa Bisa Diselamatkan dari Narkoba

• Tantangan Ustadz Abdul Somad Bawa Tumpukan Buku Tebal Minta Pelaku Semburan Ujaran Kebencian Datang

Sebelumnya Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta, Taufiqurrahman melaporkan Rian Ernest Tanudjaja, Wakil Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) atas dugaan menyiarkan kabar bohong ke Polda Metro Jaya, Kamis (18/7/2019).

Laporan dibuat merupakan buntut dari tudingan politik uang dalam pemilihan wakil gubernur (wagub) yang diungkapkan Rian.

“Kedatangan saya siang ini ke Polda Metro Jaya, ingin melaporkan atas apa yang sudah terjadi yang saya anggap itu merugikan diri saya,” kata Taufiqurrahman di Polda Metro Jaya, Kamis (18/7/2019).

Menurut Taufiqurrahman, ia melaporkan Rian Ernest atas dugaan tindak pidana menyiarkan atau memberitahukan berita bohong dan tindak pidana ujaran kebencian atau hate speech.

Sebab, kata dia, Rian Ernest menyebut ada potensi jual beli jabatan dalam pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

"Jadi yang saya laporkan adalah dugaan tindak pidana menyiarkan atau memberitahukan berita bohong dan tindak pidana ujaran kebencian," katanya.

• Amien Rais Mengklaim Survei Prabowo Lebih Unggul dari Jokowi, Ernest Prakasa: Mbah Minum Obat

Sebelumnya, Rian Ernest mengungkap adanya potensi praktik jual beli jabatan bermodus suap uang daftar hadir rapat.

Modus ini menyangkut pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang telah ditinggal Sandiaga Salahudin Uno sejak 27 Agustus 2018.

“Ya standar artinya gini modusnya, pokoknya untuk datang di kuorum, untuk datang duduk itu ada uangnya."

"Jadi, nanti siapa pun ini bisa atur apakah paripurna mau jadi, menyetujui atau menolak, terserah yang mengatur ini semua."

"Siapa yang mau ikut diatur ada uangnya."

"Kebayang ya?"

"Dan, 1 kursi ratusan juta."

"Tapi, ini masih rumor ya, sekali lagi saya sampaikan,” kata Rian Ernest saat dia menyebarkan berita bohong tersebut.

Rian menceritakan potensi ini didengarnya dari elite politik di lingkup DKI Jakarta. PSI ikut menyebarluaskan isu itu agar masyarakat terlebih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) waspada terhadap potensi-potensi semacam ini.

• Polisi Memasang Pengeras Suara untuk Memperingatkan Ojol selalu Menggunakan Lay Bay Stasiun Bekasi

• Calon Jemaah Haji Disarankan Banyak Minum Air Putih untuk Mengatasi Panas Terik di Tanah Suci

• Pepe Reina Bahagia Mengetahui Deja Vu Tradisi Juara Liverpool Kembali ke Habitat Juara

Sebelumnya, pernyataan Wakil Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta, Rian Ernest Tanudjaja yang menyebut adanya politik uang dalam pemilihan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta dinilai Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Bestari Barus sebagai ajang unjuk gigi.

Menurutnya, PSI tidak perlu melakukan kampanye karena Pemilihan Umum (Pemilu) telah usai.

"Jadi, masalah PSI ini sebetulnya gini, bahwa saya menghimbau kepada teman-teman PSI agar tidak lagi melakukan kampanye-kampanye pemilu."

"Pemilu sudah selesai, jangan mendompleng dan menggurui KPK harus berbuat apa, seakan-akan dia yang paling peduli terhadap urusan antikorupsi," ungkapnya kepada wartawan usai Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) di Gedung DPRD DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat pada Selasa (16/7/2019).

Ditegaskannya, seluruh anggota DPRD DKI Jakarta mengetahui jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan tugas sebaik-baiknya dalam mengawasi proses pemilihan Cawagub DKI Jakarta.

• Lahan Gambut Seluas 90 Meter Persegi di Pulau Untung Jawa Terbakar

• Terungkap Ini Dia 5 Bandara Paling Berbahaya di Dunia Bukan Hanya Ada di Komik yang Merupakan Fakta

Oleh karena itu, dirinya berharap agar PSI tidak kembali mendompleng isu politis hanya untuk mendapatkan popularitas.

"Kita semua di DPRD ini paham betul bahwa teman-teman di KPK mengawasi kita, jadi jangan mendompleng untuk menaikkan elektabilitas pada hal ini."

"Buatlah seminar-seminar yang baik untuk meningkatkan kapasitas daripada teman-teman yang ada di PSI untuk nanti segera menyiapkan diri pasca untuk menjadi anggota dan dilantik pada 26 Agustus (2019)," tegas Besari.

"Tidak usah kemudian PSI menyetir rumor-rumor."

"PSI ini kan partai, bukan LSM, jadi kalau partai kelasnya, rumor itu nanti akan mendapatkan hal-hal yang kurang baik daripada seluruh komunitas yang ada di pemerintahan daerah," katanya.