IWAN Fals Usul Sandiaga Uno Jadi Wagub DKI Lagi, Anies Bilang Wagub Bisa Kosong sampai Tahun Depan

Musisi ternama Iwan Fals usul Sandiaga Salahuddin Uno jadi Wagub DKI Jakarta lagi agar tidak terjadi kekosongan jabatan yang cukup lama. 

KURSI Wakil Gubernur DKI Jakarta sampai saat ini masih kosong.

Kursi Wagub DKI kosong setelah ditinggalkan oleh Sandiaga Salahuddin Uno (Sandiaga Uno) yang mundur lantaran menjadi Cawapres mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2019.

Pengunduran diri Sandiaga Uno sebagai Wagub DKI disampaikan secara resmi dalam rapat paripurna DPRD DKI pada Senin (27/8/2019) atau sekitar 11 bulan lalu.

Dan sejak 11 bulan lalu itulah kursi orang nomor dua di DKI Jakarta itu sampai kini masih kosong. 

Dua partai politik (parpol) pengusung pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno pada Pilkada DKI 2017, Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), telah mengusulkan dua nama.  

• Ketua DPRD Mengungkap Dia Belum Menerima Surat untuk Laksanakan Rapat Paripurna Pemilihan Wagub DKI

• UPDATE Terkini, 2.670 Rekening Mandiri Ini Diblokir Bank, Sedot Uang setelah Saldo Tambah Otomatis

• Istri Pengusaha Radio Pasang Gambar Wanita Bali Tunjukkan Bagian Dada, Segera Dilaporkan Polisi

DPW PKS  DKI Jakarta dan DPD Partai Gerindra DKI Jakarta sepakat mengusulkan dua kader PKS, yaitu  Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.

Tetapi, sampai saat ini dua nama itu belum juga disahkan oleh DPRD DKI sebagai Wagub DKI.

Mungkinkan Sandiaga Uno jadi Wagub DKI lagi? Siapa paling berpeluang jadi wagub DKI? 

Apa reaksi Anies Baswedan terhadap Cawagub DKI?

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berharap dewan segera memutuskan satu dari dua nama itu.

"Jangan sampai tahun depan," ujar Anies Baswedan dalam sebuah media online yang di-share di akun medsos musisi Iwan Fals, Senin (22/7/2019) sekitar 20 menit lalu.

Iwan Fals pun memberi komentar dan mengusulkan agar Sandiaga Uno kembali duduk sebagai Wagub DKI Jakarta.

"Sudaaah Sandi aja lagi, potensi tuh...," tulis Iwan Fals di akun twitternya.

Tulisan Iwan Fals ini kemudian mendapat komentar beragam dari netizen (warganet).

Ada yang mendukung ada juga yang menolak.

@eikogue: Mana mau sandinya bang

Simak status lengkap Iwan Fals berikut ini.

Sandiaga Uno beberapa kali menyatakan tidak ingin kembali lagi ke DKI Jakarta.

Dia mengatakan, Gerindra dan PKS sudah sepakat memberikan kursi Wagub DKI Jakarta kepada PKS.

Meski demikian, secara regulasi, Sandiaga Uno masih memungkinkan untuk menjadi orang nomor dua di DKI Jakarta ini.

Rapat Paripurna DPRD DKI Diundur Lagi

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi mengaku tidak tahu soal pengunduran rapat paripurna pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Pasalnya, rapat paripurna dijadwalkan akan digelar pada hari ini, di Gedung DPRD DKI Jakarta Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Ia mengatakan, hingga saat ini, dirinya belum menerima surat permohonan jadwal rapat paripurna Wagub DKI Jakarta.

"Saya tidak tahu, karena suratnya belum sampai ke saya, belum selesai semua, kalau sudah pasti saya selesaikan," ujar Prasetio Edi Marsudi di Gedung DPRD DKI, Senin (22/7/2019).

Faktor utama yang membuat rapat paripurna diundur lantaran Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) untuk pengesahan tata tertib (tatib) belum dilangsungkan.

• Farhat Abbas Ajak Pablo Benua dan Rey Utami Minta Maaf agar Fairuz A Rafiq Mau Berdamai

• Kalangan Ormas Berharap Anies Baswedan dan DPRD DKI Duduk Bersama Bicara Kejelasan Proses Wagub DKI

• Nunung Sudah Bisa Dibesuk Mulai Senin di Jam Besuk Setelah Polisi Mengungkap Resmi Menahan Nunung

Dipertegas mengenai, batalnya Rapimgab selama tiga kali ini Pras mengatakan dirinya juga tak mengetahuinya lantaran tak mendapat kabar dari sekretaris dewan (Sekwan).

"Saya engak ngerti, suratnya belum sampai saya gimana."

"Yang punya kepentingan siapa?"

"Bukan saya kan."

"Jadi, ya udah tanya ke yang punya kepentingan."

"Belum ada surat ke saya."

"Kalau ada, pasti saya buat Rapimgab," ungkap Prasetyo.

Diketahui rapimgab pengesahan Wagub sudah tiga kali batal digelar dengan alasan banyaknya anggota dewan yang tak hadir.

• Tantangan Ustadz Abdul Somad Bawa Tumpukan Buku Tebal Minta Pelaku Semburan Ujaran Kebencian Datang

Hampir satu tahun, posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong setelah ditinggal Sandiaga Uno melangkah sebagai Calon Wakil Presiden mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2019 lalu.

Menanggapi hal itu, Ketua Organisasi Masyarakat (Ormas) Pemuda Katolik Komisariat Daerah DKI, Bondan Wicaksono mengatakan, kosongnya Wagub membuat roda pemerintahan di Ibu Kota mengalami banyak kendala.

Terlebih proses di DPRD DKI Jakarta dalam menggodok nama Wagub dinilai sangat lama dan terkesan lamban.

Apalagi pengesahan tata tertib (tatib) pemilihan Wagub DKI belum juga dirampungkan oleh anggota Pansus.

Bondan berharap eksekutif dan legislatif bisa duduk bersama untuk membicarakan sampai mana progres pemilihan Wagub DKI yang sudah berjalan hampir satu tahun ini.

"Sebaiknya, Pak Anies duduk bersama dengan para Anggota Dewan atau pansus Wagub DKI. Selain silahturahmi, hal ini juga bisa dijadikan untuk mengupdate informasi terbaru soal wagub," ujar Bondan Wicaksono saat dihubungi, Senin (22/7/2019).

Sehingga warga pun bisa mengetahui kendala yang membuat proses pemilihan lama.

"Tentunya kami mendukung, setidaknya jika ada masalah masyarakat DKI Jakarta dapat tahu dan secara transparan," kata Bondan.

Ia yakin dengan cara musyawarah akan mencapai mufakat proses penentuan Wagub DKI Jakarta ini dan menemui titik terang.

Sebab menurutnya warga sudah tidak sabar menanti sosok Wagub DKI Jakarta yang baru.

Iapun berharap lewat sosok Wagub DKI Jakarta yang baru bisa membantu program dan kinerja Pemprov DKI sebagaimana di amanatkan dalam konstitusi yakni menjadi abdi dan pelayan masyarakat.

Sementara diketahui, Rapat Paripurna pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang harusnya diselenggarakan pada hari ini, Senin 22 Juli 2019 diundur hingga waktu yang belum ditentukan.

• Nunung Sudah Bisa Dibesuk Mulai Senin di Jam Besuk Setelah Polisi Mengungkap Resmi Menahan Nunung

• Nunung Ngaku Bersyukur Sudah Ditangkap Polisi karena Merasa Bisa Diselamatkan dari Narkoba

• Tantangan Ustadz Abdul Somad Bawa Tumpukan Buku Tebal Minta Pelaku Semburan Ujaran Kebencian Datang

Sebelumnya Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta, Taufiqurrahman melaporkan Rian Ernest Tanudjaja, Wakil Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) atas dugaan menyiarkan kabar bohong ke Polda Metro Jaya, Kamis (18/7/2019).

Laporan dibuat merupakan buntut dari tudingan politik uang dalam pemilihan wakil gubernur (wagub) yang diungkapkan Rian.

“Kedatangan saya siang ini ke Polda Metro Jaya, ingin melaporkan atas apa yang sudah terjadi yang saya anggap itu merugikan diri saya,” kata Taufiqurrahman di Polda Metro Jaya, Kamis (18/7/2019).

Menurut Taufiqurrahman, ia melaporkan Rian Ernest atas dugaan tindak pidana menyiarkan atau memberitahukan berita bohong dan tindak pidana ujaran kebencian atau hate speech.

Sebab, kata dia, Rian Ernest menyebut ada potensi jual beli jabatan dalam pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

"Jadi yang saya laporkan adalah dugaan tindak pidana menyiarkan atau memberitahukan berita bohong dan tindak pidana ujaran kebencian," katanya.

• Amien Rais Mengklaim Survei Prabowo Lebih Unggul dari Jokowi, Ernest Prakasa: Mbah Minum Obat

Sebelumnya, Rian Ernest mengungkap adanya potensi praktik jual beli jabatan bermodus suap uang daftar hadir rapat.

Modus ini menyangkut pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang telah ditinggal Sandiaga Salahudin Uno sejak 27 Agustus 2018.

“Ya standar artinya gini modusnya, pokoknya untuk datang di kuorum, untuk datang duduk itu ada uangnya."

"Jadi, nanti siapa pun ini bisa atur apakah paripurna mau jadi, menyetujui atau menolak, terserah yang mengatur ini semua."

"Siapa yang mau ikut diatur ada uangnya."

"Kebayang ya?"

"Dan, 1 kursi ratusan juta."

"Tapi, ini masih rumor ya, sekali lagi saya sampaikan,” kata Rian Ernest saat dia menyebarkan berita bohong tersebut.

Rian menceritakan potensi ini didengarnya dari elite politik di lingkup DKI Jakarta. PSI ikut menyebarluaskan isu itu agar masyarakat terlebih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) waspada terhadap potensi-potensi semacam ini.

• Polisi Memasang Pengeras Suara untuk Memperingatkan Ojol selalu Menggunakan Lay Bay Stasiun Bekasi

• Calon Jemaah Haji Disarankan Banyak Minum Air Putih untuk Mengatasi Panas Terik di Tanah Suci

• Pepe Reina Bahagia Mengetahui Deja Vu Tradisi Juara Liverpool Kembali ke Habitat Juara

Sebelumnya, pernyataan Wakil Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta, Rian Ernest Tanudjaja yang menyebut adanya politik uang dalam pemilihan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta dinilai Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Bestari Barus sebagai ajang unjuk gigi.

Menurutnya, PSI tidak perlu melakukan kampanye karena Pemilihan Umum (Pemilu) telah usai.

"Jadi, masalah PSI ini sebetulnya gini, bahwa saya menghimbau kepada teman-teman PSI agar tidak lagi melakukan kampanye-kampanye pemilu."

"Pemilu sudah selesai, jangan mendompleng dan menggurui KPK harus berbuat apa, seakan-akan dia yang paling peduli terhadap urusan antikorupsi," ungkapnya kepada wartawan usai Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) di Gedung DPRD DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat pada Selasa (16/7/2019).

Ditegaskannya, seluruh anggota DPRD DKI Jakarta mengetahui jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan tugas sebaik-baiknya dalam mengawasi proses pemilihan Cawagub DKI Jakarta.

• Lahan Gambut Seluas 90 Meter Persegi di Pulau Untung Jawa Terbakar

• Terungkap Ini Dia 5 Bandara Paling Berbahaya di Dunia Bukan Hanya Ada di Komik yang Merupakan Fakta

Oleh karena itu, dirinya berharap agar PSI tidak kembali mendompleng isu politis hanya untuk mendapatkan popularitas.

"Kita semua di DPRD ini paham betul bahwa teman-teman di KPK mengawasi kita, jadi jangan mendompleng untuk menaikkan elektabilitas pada hal ini."

"Buatlah seminar-seminar yang baik untuk meningkatkan kapasitas daripada teman-teman yang ada di PSI untuk nanti segera menyiapkan diri pasca untuk menjadi anggota dan dilantik pada 26 Agustus (2019)," tegas Besari.

"Tidak usah kemudian PSI menyetir rumor-rumor."

"PSI ini kan partai, bukan LSM, jadi kalau partai kelasnya, rumor itu nanti akan mendapatkan hal-hal yang kurang baik daripada seluruh komunitas yang ada di pemerintahan daerah," katanya.