Jusuf Kalla Tak Setuju Bos Go-Jek Nadiem Makarim Masuk Kabinet Jokowi-Maruf Amin, Ini Alasannya

WAKIL Presiden Jusuf Kalla mengaku tak setuju jika founder dan CEO Go-Jek Nadiem Makarim masuk dalam susunan kabinet Jokowi-Maruf Amin mendatang.

Menurut dia, sosok pria berkacamata itu tengah sukses membangun bisnis startup.

"Dia sudah terbukti di bidangnya (membangun bisnis layanan transportasi)," ucapnya, di Kantor Wapres, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2019).

• Lagi, MA Tolak Permohonan Kasasi Prabowo-Sandi Soal Dugaan Kecurangan Pilpres 2019

"Orang seperti Nadiem ini yang di Indonesia bagus di luar negeri bagus," sambungnya.

"Jangan anak muda yang sukses di bisnis didorong-dorong jadi birokrat. Jangan," papar JK.

JK menambahkan, negara saat ini lebih memerlukan banyak anak muda menjadi enterpreneur.

• GNPF Ulama Bakal Gelar Ijtima Ulama Jilid Empat, Salah Satu Agendanya Bahas Kepulangan Rizieq Shihab

Di mana, ruang lingkup pengusaha lebih besar ketimbang menjadi menteri.

"Menteri ini terbatas bidangnya, yang dibutuhkan bangsa ini banyak entreprenuer."

"Kalau jadi menteri banyak yang mau, kalau entrepreneur tidak banyak yang mau," ungkap politikus Partai Golkar ini.

• Tak Lolos Seleksi Capim KPK, Natalius Pigai: Cuma Orang Jahat yang Bisa Coret Saya dari Awal

Nadiem Makarim datang mengenakan kemeja berwarna biru dan celana putih, Ia tiba sekitar pukul 11.25 WIB.

Pertemuan tertutup antara JK dan Nadiem Makarim berlangsung sekitar 45 menit.

Dalam kesempatan itu, Nadiem Makarim bercerita seputar perkembangan startup miliknya kepada Jusuf Kalla.

• Amien Rais: Yang Ngomong Kursi Jabatan Sesuatu yang Hebat, Belum Paham Arti Kehidupan

"Kami (Go-Jek) juga menceritakan bahwa sekarang sudah update bahwa Go-Jek bukan saja di Indonesia."

"Tapi sudah di Thailand, Vietnam, Singapore, maupun juga di Filipina. Meng-update lah, Pak JK mengenai progress Go-Jek," jelasnya.

Selain itu, ujar Nadiem Makarim, dirinya dan JK saling bertukar pikiran menyoal transportasi di ibu kota.

• Wali Kota Tangerang Hentikan Pelayanan, Instansi-instansi Kemenkumham Cuek

Saat ini, ia mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sedang berkonsentrasi membangun multi moda transportasi.

"Jadi Pak JK sangat memprioritaskan transportasi, terutama di DKI Jakarta."

"Salah satu yang kita bicarakan adalah bagaimana Go-Jek bisa membantu dengan multi moda transportasi di DKI Jakarta," beber Nadiem Makarim.

• Berselisih dengan Menkumham, Wali Kota Tangerang Dinilai Sedang Cari Momentum untuk Karier Politik

"Jadinya kami bertukar pikiran saja, berbagai macam hal untuk bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas transportasi publik di seluruh DKI Jakarta," terangnya.

JK dan Nadiem Makarim bertemu siang hari ini di kantor wapres.

Keduanya melakukan pertemuan tertutup membahas perkembangan startup miliknya, serta sarana transportasi di ibu kota.

• PA 212 Tak Senang Prabowo Bertemu Jokowi, tapi Juga Tidak Kecewa

Presiden Joko Widodo sempat mengisyaratkan bakal memilih menteri dari kalangan milenial dalam kabinet 2019-2024.

Beberapa nama pun bermunculan digadang-gadang layak masuk ke pemerintahan.

Di antaranya, CEO PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau Go-Jek Nadiem Makarim, serta Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

• Sekjen FPI Munarman Bilang Ijtima Ulama Jilid Empat Tak Perlu Izin Aparat Seperti di Negara Otoriter

Ada juga Andi Gani Nena Wea yang saat ini menjabat Presiden Komisaris PT PP. Andi juga tercatat menjadi Preskom termuda di BUMN.

Lalu, CEO Bukalapak Achmad Zaky, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Grace Natalie, dan Angela Tanoesoedibjo yang merupakan putri bos MNC Grup Harry Tanoesoedibjo.

Sebelumnya, Presiden Jokowi bersuara soal susunan kabinet hingga komposisi menteri untuk periode 2019-2024.

• GNPF Ulama Tak Lagi Dukung Prabowo, Kecuali Sang Mantan Capres Ikut Indonesian Idol

Dia pun tidak menampik sudah menyusun kabinet yang terdiri dari komposisi kalangan partai dan profesional.

"Sudah, sudah ada (susunan kabinet)," ucap Jokowi di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (12/7/2019).

• Prabowo Ajukan Kasasi Lagi ke MA, Yusril Ihza Mahendra Bilang Sangat Aneh

Ia lantas ditanya apakah menteri yang ada saat ini banyak yang kembali dipakai atau dipertahankan sebagai pembantunya di kabinet?

Jokowi menjawab banyak. Namun, dia enggan membocorkan siapa saja menteri-menteri yang bakal kembali ikut mengisi Kabinet Kerja jilid II.

"Banyak (menteri yang bertahan)," ucapnya.

• Ajukan Kasasi Lagi ke MA Soal Dugaan Kecurangan Pilpres 2019, Kubu Jokowi Bilang Prabowo Tak Ikhlas

Presiden terpilih ini juga tidak mempermasalahkan sejumlah partai‎ pendukungnya yang meminta kursi menteri.

Parpol yang secara terang-terangan meminta jatah menteri adalah PKB, NasDem, hingga PPP.

Sebelumnya, sejumlah partai politik (parpol) terang-terangan menuntut jatah kursi menteri di Kabinet Jokowi-Maruf Amin.

• Ini Daftar Enam Suporter Tewas Akibat Rivalitas Persija dan Persib, Jangan Ada Korban Lagi!

Lantas, bagaimana respons Presiden Jokowi menggapi banyaknya permintaan posisi menteri tersebut?

"Ya tidak apa-apa. Mau minta 10, mau minta 11, mau minta 9 kan enggak papa. Wong minta aja," ucap Jokowi di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (12/7/2019).

• BREAKING NEWS: Dua Perampok Toko Emas di Balaraja Tangerang Warga Malaysia

Sebelumnya, eks Ketua Dewan Pengarah ‎Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Amin Jusuf Kalla mengatakan, keinginan sejumlah parpol itu merupakan hal wajar.

Ini karena parpol tersebut sudah memberikan dukungan kepada pasangan capres-cawapres pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.

Jusuf Kalla menegaskan, partai boleh saja meminta jatah elite di 33 kementerian dan sejumlah lembaga pemerintah non-kementerian.

• Kelebihan Izin Tinggal, Ini Hal-hal yang Bisa Dilakukan Rizieq Shihab Agar Bisa Pulang ke Indonesia

Tapi jangan lupa, keputusan pengisian posisi menteri di pemerintahan adalah hak prerogatif Presiden Jokowi.

Sebelumnya, Partai politik pendukung pasangan Jokowi-Maruf Amin diperkirakan bakal mengincar Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Pengamat politik Ray Rangkuti mengatakan, kementerian tersebut sebelumnya hanya diincar beberapa partai politik, salah satunya PKB, yang basis massanya banyak berada di desa-desa.

"Tapi mulai ke sini, yang basah tidak hanya terkait menteri ekonomi, tapi kementerian yang terkait langsung dengan hajat publik, seperti Kementerian Desa," tutur Ray Rangkuti di Jakarta, Rabu (11/7/2019).

• Kronologi Prabowo-Sandi Ajukan Kasasi Dugaan Pelanggaran Pilpres 2019 untuk Kedua Kalinya ke MA

Dengan alasan tersebut, kata Ray Rangkuti, semua partai, termasuk PDIP yang merupakan partai presiden terpilih, turut mengincar kementerian tersebut.

"PDIP mulai ngelirik sekarang, karena selepas 2024, mereka tidak punya figur."

"Sehingga, Kemendes ini saat membagikan dana desa yang mencapai miliaran, akan diingat masyarakat," ulasnya.

• Abadikan Kenangan Bersama Ani Yudhoyono, SBY Tulis Memoar

Khusus untuk PDIP, kata Ray Rangkuti, selain Kemendes, beberapa kementerian yang berhubungan langsung dengan Presiden juga akan diincarnya.

"Misalnya Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, dan lainnya," ucapnya.

Dalam lima tahun ini, pemerintah sudah menggelontorkan dana desa sebesar Rp 257 triliun.

• Hari Ini Ratna Sarumpaet Divonis, Begini Harapan Kuasa Hukum dan Jaksa Penuntut

Sebagian besar dipakai untuk pembangunan infrastruktur, dan lima tahun ke depan akan dinaikkan menjadi Rp 400 triliun.

Tidak hanya untuk infrastruktur, dana tersebut juga digunakan untuk pemberdayaan manusia dan pemberdayaan ekonomi desa.

Sebelumnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tergelitik oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang meminta jatah 10 kursi menteri di pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.

• Putri Baiq Nuril Jadi Paskibra di NTB, Tak Ingin Ibunya Dipenjara Saat Kibarkan Merah Putih

Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan, hingga saat ini partainya enggan meminta jatah kursi layaknya yang dilontarkan oleh PKB ataupun partai lainnya.

"Tidak. Kami tidak (meminta jatah ke Jokowi). Itu ada asas kepatutan," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/7/2019).

• Wanita yang Bawa Anjing Masuk Masjid Tak Dipisahkan dari Tahanan Lain Meski Idap Gangguan Jiwa

"You lihat aja, kalau yang lain (PKB) kursinya sepertiga, minta 10 (kursi menteri), terus kami minta berapa?” sambungnya.

Kemudian, ia mengatakan pengisian kursi menteri adalah sepenuhnya hak prerogatif Jokowi sebagai presiden terpilih 2019-2024.

Sebagai pemenang pemilu legislatif 2019, ia meminta kepada rekan-rekan partai koalisinya agar tidak mengklaim pembagian jatah kursi menteri tersebut.

• Dua Pimpinan KPK Maju Lagi Jadi Calon Komisioner Jilid Lima

"Kalau itu merupakan kewenangan presiden, kami serahkan pada presiden."

"Dan sebagai partai terbesar kami juga harus memberikan tuntunan, memberikan teladan, ya tidak klaim-klaim seperti itu," tuturnya.

Selain itu, menurutnya, permintaan jatah kursi menteri itu hanya manuver-manuver politik di media massa.

• Calon Istri Lebih Tua dari Ibunya, Pemuda Berumur 19 Tahun Ini Gagal Nikahi Janda Usia 59 Tahun

"Kadang-kadang menyampaikan itu hanya untuk mengisi berita media," cetusnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, mengusulkan 10 nama kepada Jokowi untuk dipertimbangkan menjadi menteri.

Hal tersebut diungkapkan Cak Imin saat dirinya mengajak seluruh pimpinan DPW PKB bersilaturahmi kepada Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/7/2019).

• Siapa Dua Pimpinan KPK yang Maju Lagi Jadi Calon Komisioner Jilid Lima?

"Saya enggak berani berharap tapi berdoa saja, usulin 10 minimal (kader PKB jadi menteri)," ucap Cak Imin.

Sebelumnya, Hendrawan Supratikno enggan menanggapi lebih jauh rencana pertemuan Joko Widodo dengan Prabowo Subianto.

Ia mengatakan lebih baik fokus terhadap upaya mempertemukan dua tokoh tersebut, ketimbang berbicara peluang Partai Gerindra gabung koalisi Jokowi-Maruf Amin.

Apalagi, berbicara peluang Partai Gerindra mendapatkan kursi menteri sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi pasca-Pilpres 2019.

• Gerindra Bilang Jokowi Bakal Bertemu Prabowo Bulan Ini

"Aduh, soal silaturahmi masa langsung bicara itu (kursi menteri)?" ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2019).

"Yang bicara biarlah nanti ada hal-hal yang dibentuk, karena mengisi kabinet dan lain-lain kan tidak gampang."

"Ini tidak semudah membuat panitia syukuran, kan enggak bisa," sambungnya.

• Sebelum Bocah Ditemukan Tewas di Bak Mandi, Penjual Bubur Raib dari Rumah Kontrakan

Anggota Komisi XI DPR ini menilai, membentuk struktur kabinet tidaklah mudah, harus dipikirkan secara matang dan meminta saran dari berbagai kalangan.

"Struktur kabinetnya seperti apa, komposisinya seperti apa, program lima tahun ke depan apa. Jadi tidak mudahlah," paparnya. (Rina Ayu)