Dua Pimpinan KPK Maju Lagi Jadi Calon Komisioner Jilid Lima

DUA komisoner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015-2019 (jilid IV), kembali mendaftarkan diri menjadi calon pimpinan periode 2019-2023 (jilid V).

"Sampai saat ini sudah ada 191 pendaftar, ada dua orang komisioner atau pimpinan KPK," ujar Wakil Ketua Pansel Capim KPK 2019-2023 Indriyanto Seno Adji, ketika dikonfirmasi, Rabu (3/7/2019).

Selain komisioner KPK, para calon juga banyak berasal dari kalangan advokat dan akademisi.

• BTP Bisa Berikan Efek Kejut di Pilpres 2024 Jika Kembali Dipercaya Jadi Pejabat Publik

Rinciannya, 43 advokat, 40 akademisi, 18 pihak swasta, 13 jaksa dan hakim, dan delapan polisi.

Lalu, tiga auditor, dan sisanya berasal dari berbagai latar belakang lainnya.

Pendaftaran Capim KPK diselenggarakan mulai 17 Juni sampai 4 Juli 2019.

• PKS Tak Bangga Jika Gabung ke Koalisi Pendukung Pemerintah

Mereka yang berminat mengikuti seleksi dapat menyampaikan langsung berkas pendaftaran kepada Sekretariat Pansel Calon Pimpinan KPK.

Pendaftaran bisa dilakukan di Kemensetneg Gedung 1 lantai 2 Jalan Veteran Nomor 18 Jakarta Pusat 10110, pukul 09.00-15.00 WIB pada hari kerja.

Atau, melalui e-mail ke alamat panselkpk2019@setneg.go.id.

• Berkas Perkara Kepemilikan Senjata Api Ilegal Kivlan Zen Segera Rampung, Dua Kasus Lainnya Menyusul

Sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi berdasarkan pasal 29 UU 30/2002 tentang KPK adalah Warga Negara Indonesia (WNI), dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Lalu, sehat jasmani dan rohani, berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 15 tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan.

Selain itu, berumur sekurang-kurangnya 40 tahun dan setinggi-tingginya 65 tahun pada proses pemilihan, dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela.

• Tak Menyesal, Ayah yang Hamili Putri Kandung: Nanti Saya Dipanggil Bapak Kakek

Kemudian, cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik.

Calon yang mendaftar juga disyaratkan tidak menjadi pengurus salah satu partai politik, melepaskan jabatan struktural, dan atau jabatan lainnya selama menjadi anggota KPK.

Syarat lainnya, tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota KPK, dan mengumumkan kekayaannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

• Pengamat Bilang Ajak Prabowo dan Gerindra Jauh Lebih Untung Ketimbang Gaet Demokrat Atau PAN