Ketua KPK Ingatkan Menteri Rini Soemarno, Bakal Ada OTT di BUMN?

KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengingatkan Menteri BUMN Rini Soemarno.

Ketua KPK Ingatkan Menteri Rini Soemarno, Bakal Ada OTT di BUMN?
Warta Kota/Henry Lopulalan
Ketua KPK Agus Rahardjo usai memberi keterangan pers terkait penyidikan perkara korupsi sektor infrastruktur di Gedung KPK, Jalan Rasuna Persada, Jakarta Selatan, Senin (17/12/2018). 

Setelah memastikan sumber daya manusianya berkualitas, kata Agus Rahardjo, inspektorat juga harus memikirkan penempatan personelnya.

"Apakah melekat jadi tangannya komisaris lakukan check and balances ke direksi, itu harus kita pikirkan," tutur Agus Rahardjo.

Belakangan, KPK kerap melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan pejabat dan pegawai BUMN.

Terganggu Aksi Unjuk Rasa Saat Rekapitulasi Suara, KPU Merasa Seperti Setel Radio Terlalu Kencang

Dia menceritakan masih adanya kontrak fiktif, imbalan untuk personel BUMN untuk ongkos angkut barang dalam proyek, misalnya.

"Masih ada juga yang butuh bahan baku menitip sekian dolar untuk sekian ton bahan baku," bebernya.

Alhasil, KPK, kata Agus Rahardjo, sampai saat ini masih terus melakukan pengawasan terhadap BUMN.

Ratna Sarumpaet Mengaku Mulai Kegemukan, Katanya Masa Susahnya Sudah Lewat

Sementara, Agus Rahardjo meyakini Indonesia terbebas dari segala macam tindak korupsi pada 2050 mendatang.

Menurut Agus Rahardjo, ramalan mengenai Indonesia bebas korupsi di tahun 2050 pernah diungkap International Monetary Fund (IMF).

"Saya termasuk orang yang percaya dengan ramalan atau data yang diungkapkan IMF, bahwa di tahun 2050 kita ranking 4 di dunia," ucap Agus Rahardjo.

Nilai Aksi Unjuk Rasa Kivlan Zen Tak Bisa Didiamkan, Moeldoko: Berikutnya Ada Ajakan Merdeka

Dia menegaskan keyakinannya itu berdasarkan membaiknya indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia yang kini di posisi 39.

Agus Rahardjo sedikit bercerita saat awal dia maju sebagai pimpinan KPK, sempat berharap IPK Indonesia bisa mencapai 40 hingga 50.

Meski demikian, Agus Rahardjo bersyukur IPK Indonesia terus membaik dan bisa bersaing di negara Asia Tenggara.

Demonstran Bisa Dipidana Jika Melakukan Hal-hal Ini Saat Aksi Unjuk Rasa di KPU pada 22 Mei

"Jadi waktu ditinggalkan Orde Baru, kita paling rendah di ASEAN CPI (IPK) kita. Alhamdulillah terakhir kita paling tidak di ASEAN yang di atas kita tinggal Singapura dan Malaysia," paparnya.

Mantan Kepala LKPP itu mengakui untuk mencapai itu tidak mudah. Menurutnya, jika ingin ramalan IMF terwujud, setidaknya butuh usaha yang lebih keras dari sekarang untuk memerangi tindak pidana korupsi.

"Kita harus melakukan banyak perubahan, perbaikan sistem, perbaikan budaya, dan perbaikan mindset kita," ucapnya.

Partai Berkarya Sebut Pemilu 2019 Paling Mematikan, Lalu Minta Jokowi Setop Wacana Ibu Kota Pindah

"Kita masih, mohon maaf Bu Menteri (Rini Soemarno), terpaksa harus melakukan penindakan kepada beberapa BUMN, misalkan masih ada yang melakukan kontrak fiktif, itu masih ada," papar Agus Rahardjo.

Dalam kesempatan ini, Agus Rahardjo turut menyinggung pejabat-pejabat di BUMN yang rangkap jabatan. Menurutnya, rangkap jabatan membuat pejabat tak fokus dalam satu pekerjaan.

"Kalau kita lihat hari ini banyak komisaris yang tidak bisa full time di badan usaha itu. Saya mengharapkan terjadinya reformasi birokrasi yang tuntas. itu supaya tidak ada rangkap jabatan, karena dengan rangkap jabatan tadi pasti kerjanya separuh-separuh," beber Agus Rahardjo(Ilham Rian Pratama)

Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved