TAG
reformasi birokrasi
-
Gubernur Ganjar Pranowo Terima Penghargaan, Pemprov Jateng Raih Predikat A Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapat predikat A dalam Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi pada 2022.
Rabu, 7 Desember 2022 -
Dirkamsel Korlantas: Yang Mereformasi Birokrasi di Polri Pasti Dibully dan Dimusuhi
Oleh karena itu, kata Chryshnanda, reformasi birokrasi perlu nyali, ide, kekuasaan, massa pendukung, hingga waktu yang tepat.
Kamis, 29 September 2022 -
Ingin Belajar Reformasi Birokrasi, Wali Kota Metro Provinsi Lampung Temui Ganjar Pranowo
Wali Kota Metro Provinsi Lampung, Wahdi mendatangi kantor Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo untuk belajar dan sharing terkait reformasi birokrasi.
Selasa, 29 Maret 2022 -
Mahfud MD Ingatkan Gubernur untuk Mendorong Kabupaten/Kota yang Belum Laksanakan Reformasi Birokrasi
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum & Keamanan Mahfud MD soroti 59 Kabupaten/Kota yang belum melaksanakan reformasi birokrasi secara prosedural.
Rabu, 1 Desember 2021 -
Kemenpan RB Beri Catatan untuk Reformasi Birokrasi Perpusnas
Ada beberapa catatan yang mesti ditindaklanjuti Perpusnas untuk meningkatkan evaluasi RB pada tahun ini.
Kamis, 5 Agustus 2021 -
Wapres Ma'ruf Minta Roadmap Reformasi Birokrasi Dievaluasi
keluhan masyarakat terhadap kinerja birokrasi hingga kini masih terjadi, terlebih dengan adanya pandemi Covid-19.
Kamis, 10 Juni 2021 -
Evaluasi Kinerja Menteri Jokowi, Politikus PDIP: Realisasi Reformasi Birokrasi Belum Maksimal
Kepala Negara meminta para menterinya bergerak cepat dalam merealisasikan program kerja kabinet dan pemerintahan
Sabtu, 10 April 2021 -
Pemerintah Ingin Bubarkan 19 Lembaga Negara Lagi, DPR Minta Siapkan Lapangan Kerja Baru
Azis meminta Kemenpan-RB melakukan kajian dan perhitungan yang matang terkait pembubaran lembaga negara itu.
Selasa, 9 Maret 2021 -
Pemerintah Bakal Bubarkan 19 Lembaga Negara Lagi, Sudah Diajukan ke DPR
Tjahjo menyebut, pengajuan pembubaran lembaga merupakan bagian dari evaluasi yang didapatkan akibat adanya tumpang tindih.
Selasa, 9 Maret 2021 -
Bubarkan 10 Lembaga Non Struktural, Negara Hemat Anggaran Rp 200 Miliar Lebih, yang Lain Menyusul
Pembubaran tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2020.
Kamis, 3 Desember 2020 -
Pemerintah Bubarkan 29 Lembaga Negara Lagi, 10 Tinggal Diumumkan, Salah Satunya Badan Pengawas Haji
Dari jumlah tersebut, 10 lembaga sudah selesai pengkajiannya, dan tinggal diumumkan kepada publik.
Jumat, 20 November 2020 -
Penduduk Bekasi Kini Banyak Kaum Milenial, Pola Interaksi dan Kinerja Anggota Dewan Mesti Berubah
Hal itu penting dilakukan lantaran saat ini, terjadi kemerosotan kepercayaan (defisit trust) oleh publik kepada anggota dewan.
Kamis, 19 November 2020 -
Dianggap Tak Diperlukan Lagi, Pemerintah Kaji Rencana Pembubaran 10 Lembaga
Wakil Presiden Maruf Amin sebagai Ketua Tim Reformasi Birokrasi bakal mematangkan rencana tersebut.
Sabtu, 7 November 2020 -
Wapres Ma'ruf Amin Sedang Kaji Pembubaran 10 Lembaga Negara
Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebagai Ketua Tim Reformasi Birokrasi bakal mematangkan rencana tersebut
Jumat, 6 November 2020 -
Evaluasi SAKIP, Pemkab Bekasi Komitmen Tingkatkan Kualitas Akuntabilitas
Pemerintah Kabupaten Bekasi melakukan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Reformasi Birokrasi (RB).
Minggu, 20 September 2020 -
Pemkot Depok Dapat Layani Masyarakat Lebih Baik, Ini Syaratnya
Menurut pria kelahiran 27 Januari ini, banyak sektor yang harus dibenahi bila Depok ingin menjadi kota yang lebih baik dan bersih.
Rabu, 5 Agustus 2020 -
Hardiono Sebut Pemkot Depok Harus Lakukan Reformasi Birokrasi
Hardiono Sebut Pemkot Depok Harus Lakukan Reformasi Birokrasi Demi Lahirnya Pemerintahan yang Lebih Baik.
Rabu, 5 Agustus 2020 -
Danrumkital Marinir Cilandak Pimpin Sosialisasi Dan Pendampingan Reformasi Birokrasi
kegiatan sosialisasi dan pendampingan reformasi birokrasi ini untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional
Kamis, 27 Februari 2020 -
PKS Sebut Jabatan Wakil Menteri Tak Sesuai Reformasi Birokrasi dan Ganggu Harmoni
Mardani Ali Sera mengkritik langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menempatkan posisi jabatan wakil menteri (wamen) di beberapa pos kementerian.
Jumat, 25 Oktober 2019 -
Ketua KPK Ingatkan Menteri Rini Soemarno, Bakal Ada OTT di BUMN?
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengingatkan Menteri BUMN Rini Soemarno.
Kamis, 9 Mei 2019
