Ketua KPK Ingatkan Menteri Rini Soemarno, Bakal Ada OTT di BUMN?

KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengingatkan Menteri BUMN Rini Soemarno.

Kata Agus Rahardjo, saat ini lembaganya tengah mengawasi perusahaan-perusahaan BUMN.

"Kami sampaikan ini bukan menakut-nakuti. Hari ini pun monitoring masih berjalan untuk beberapa BUMN," kata Agus Rahardjo di Gedung Penunjang KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (9/5/2019).

• Prabowo Minta Ratusan Petugas KPPS yang Meninggal Divisum, KPU Nilai Tak Hargai Perasaan Keluarga

Menurut pimpinan KPK jilid IV itu, beberapa perusahaan BUMN masih belum memperbaiki sistem, budaya, serta cara berpikir.

Padahal, ujar Agus Rahardjo, perubahan di tubuh BUMN maupun instansi manapun, seharusnya dilakukan dengan penuh kesadaran tanpa harus ditakut-takuti.

"Yang kita inginkan perubahan itu terjadi dari dalam sendiri, dengan kesadaran," ujarnya.

• Prabowo: Bachtiar Nasir Tidak Salah Sama Sekali, Ini Kriminalisasi Ulama

Agus Rahardjo menjelaskan, BUMN memiliki aset sekira Rp 8.000 triliun, dengan omzet sekira Rp 2.800 triliun atau lebih besar dari APBN.

Dengan uang sebesar itu, BUMN sejatinya bisa berperan besar dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menurut Agus Rahardjo, pihaknya tak segan melakukan penindakan terhadap petinggi BUMN yang masih menjalankan praktik rasuah.

• Ternyata Bachtiar Nasir Sudah Jadi Tersangka Sejak Awal 2018, Ini Dua Alat Bukti yang Menjeratnya

Agus Rahardjo juga menyoroti masih ada komisaris BUMN rangkap jabatan.

Bahkan, terdapat direktur jenderal kementerian yang rangkap jabatan menjadi komisaris di sejumlah BUMN.

Agus Rahardjo mengingatkan rangkap jabatan merugikan BUMN, karena komisarisnya tidak bekerja secara maksimal.

• Minta Keturunan Arab Jangan Provokator, Prabowo Cs Sebut Hendropriyono Rasis dan Tak Paham Sejarah

"Kami mengalami hari ini, banyak sekali komisaris yang tak bisa full time di badan usaha itu," ucapnya.

"Saya mengharapkan sebenarnya terjadi reformasi birokrasi yang tuntas supaya tidak ada rangkap jabatan," sambungnya.

Agus Rahardjo juga mengkritisi masih lemahnya fungsi pengawasan di perusahaan BUMN. Apalagi, Satuan Pengawasan Intern (SPI) berada di bawah Direktur Utama.

• Sejumlah Pria Misterius Bermotor Kerap Memotret Baliho Prabowo-Sandi di Bekasi, Lalu Pergi