Breaking News:

Deputi Penindakan Bakal Dipulangkan ke Polri, IPW Sebut Pimpinan KPK Seperti Anak Kos

DEPUTI Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Irjen Firli rencananya bakal dikembalikan ke institusi asalnya, Korps Bhayangkara alias Polri.

Editor: Yaspen Martinus
Istimewa
ILUSTRASI Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

DEPUTI Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Irjen Firli rencananya bakal dikembalikan ke institusi asalnya, Korps Bhayangkara alias Polri.

Saat ini, KPK tengah menggodok bagaimana mekanisme dan prosedur mengembalikan Firli ke institusinya berasal.

"Jadi kalau itu udah ada rapim (rapat pimpinan)," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung Merah Putih KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (30/4/2019).

Anggota KPPS yang Meninggal Bertambah Jadi 144 Orang, KPU Mengumumkannya Sambil Menangis

Menurut Agus Rahardjo, hingga kini usulan pengembalian Firli tengah dipelajari Deputi Pengawas Internal KPK, dan memiliki waktu 10 hari untuk memutuskan pemulangan Firli tersebut.

Agus Rahardjo menolak menjelaskan persoalan yang tengah bergejolak di internal KPK.

Dia hanya menyebut petisi yang disampaikan pegawai dari bidang penyidik dan penyelidik memang perlu ditindaklanjuti.

Lancarkan Operasional Bisnis, Jet Commerce Buka Fulfillment Center Terbaru Seluas 3.700 Meter

"Petisi itu harus diperiksa," ujarnya.

Dari informasi yang dihimpun, pada Jumat (26/4/2019) lalu, keputusan untuk memulangkan Firli ke Polri telah diambil pimpinan KPK.

Namun, belum diketahui secara detail apa alasan pimpinan berencana mengembalikan Firli ke institusi asalnya.

Viral Video Pembakaran Kotak dan Surat Suara Pemilu 2019 di Papua, Ini Penjelasan Polisi

Pasca-keputusan itu, internal KPK kembali bergolak. Pada 28 April 2019, akun Anonymous Vigilante memosting sebuah video di channel YouTube.

Video berjudul ‘KPK tersandera oleh kepentingan sekelompok pegawai internal’ itu berisi tentang protes terkait pelantikan 21 penyidik yang berasal dari penyelidik internal KPK.

Narasi dalam video tersebut sama persis dengan surat terbuka yang beredar beberapa hari sebelumnya.

Usulkan Pemilu Berikutnya Pakai Sistem Elektronik, Bawaslu Minta KPU Jangan Berkhayal

Selain surat terbuka, oknum pegawai juga menempel berbagai poster di sejumlah titik di Gedung KPK.

Poster itu berisi narasi yang mengarah pada ajakan untuk mempertanyakan keabsahan penyidik internal yang dilantik pimpinan KPK pada Selasa (23/4/2019) lalu.

Dalam sebuah poster, narasi itu ditulis dengan kalimat ‘apa mau jadi penyidik ilegal?’

Dirut PLN Sofyan Basir Ada di Prancis Saat Jadi Tersangka, Kuasa Hukumnya Belum Bisa Berkomunikasi

Di poster lain menuliskan narasi yang mengajak untuk tidak mempercayai kinerja Wadah Pegawai (WP) KPK periode 2018-2020.

Diduga, kelompok pegawai yang melayangkan protes itu berasal dari penyidik Polri. Dugaan itu merujuk pada narasi yang dituangkan dalam surat terbuka sebanyak 6 lembar.

Dalam surat yang tidak jelas siapa inisiatornya itu, membeberkan sejumlah indikator yang menjadi alasan bahwa pelantikan 21 penyidik internal melanggar aturan.

Farhat Abbas Bakal Polisikan Prabowo-Sandi karena Klaim Menang Pilpres 2019

Pertama, karena adanya pertemuan terbatas antara kelompok penyelidik dan penyidik senior yang ditengarai difasilitasi WP KPK.

Pertemuan itu dituding sebagai wadah penyidik dan pegawai senior untuk menyampaikan pesan kepada penyelidik yang akan naik ke penyidik, agar berani bersuara mengimbangi penyidik Polri.

”Perpindahan penyelidik menjadi penyidik tersebut adalah politis untuk menghilangkan ketergantungan dari penyidik sumber Polri,” tulis surat tersebut.

Anies Baswedan Tegaskan Rumah NJOP di Bawah Rp 1 Miliar Tetap Bebas Pajak

Selain dianggap sebagai upaya untuk melemahkan kekuatan penyidik Polri, isi surat itu juga menuding pelantikan penyidik internal adalah skenario membendung masuknya penyidik senior Polri menjadi ketua satgas di KPK.

Sementara, Indonesia Police Watch (IPW) menanggapi soal rencana pengembalian Deputi Penindakan Irjen Firli ke Mabes Polri.

Menurut Ketua Presidium IPW Neta S Pane, hal tersebut adalah gambaran bahwa lembaga anti-rasuah itu kini penuh intrik dan manuver politik, serta semakin membuka front terhadap kepolisian.

Lelah Berjuang, Korban Penipuan First Travel Berniat Mengemis ke Negara Kaya Agar Bisa Umrah

Neta S Pane menyebut pengembalian anggota Polri dari KPK ke institusi asalnya adalah hal yang biasa, jika tidak ada insiden.

Namun, rencana pengembalian Deputi Penindakan KPK ke Polri kali ini terkesan sarat kepentingan pihak tertentu, mengingat sebelumnya ada manuver dan gejolak di internal KPK.

"Ini sangat tidak sehat dan terkesan pimpinan KPK kalah oleh manuver pihak tertentu di internal KPK," ucapnya, Selasa (30/4/2019).

Putri Amien Rais Sempat Sebut Ratna Sarumpaet Korban Penganiayaan, Ini Dua Kesimpulan Tompi

"Para pimpinan KPK seperti anak kos yang tidak mengakar di KPK, padahal para pimpinan KPK dipilih dari hasil seleksi yang ketat dengan biaya negara," sambungnya.

Neta S Pane menilai, dengan adanya kasus ini, KPK terkesan sudah menjadi 'kerajaan' bagi pihak tertentu, yang mana menurutnya ini sangat berbahaya bagi pemberantasan korupsi di Indonesia.

Sebelum adanya rencana pengembalian Deputi Penindakan itu, IPW menyebut di KPK muncul kasus surat terbuka yang ditandatangani sejumlah orang.

Integritasnya Dipertanyakan Rocky Gerung, Ratna Sarumpaet: Dia Tidak Tahu Apa yang Terjadi pada Saya

Dengan adanya surat terbuka itu, IPW menilai ada hal yang aneh di KPK.

Surat terbuka itu, menurut Neta S Pane, merupakan sebuah gambaran nyata bahwa KPK tidak solid, sedang terpecah belah, dan sedang diadudomba oleh sejumlah pihak yang merasa full power.

"Jika kondisi ini terus berlanjut, diprediksi bakal terjadi perang terbuka di internal KPK antara penyidik Polri dan penyidik non Polri. Akan terjadi polarisasi yang berbahaya bagi masa depan penegakan hukum yang dilakukan KPK," papar Neta S Pane.

Anak Buah Anies Baswedan: Emang Skybridge Tanah Abang Masih Perlu Diresmikan Ya?

Neta S Pane menyarankan, seharusnya para pimpinan KPK menjelaskan secara transparan, seperti apa kebenaran surat terbuka tersebut, dan bagaimana kondisi KPK yang sebenarnya saat ini.

"Bukan malah menjelaskan soal kondisi di internal KPK, terlebih soal pengembalian Irjen Firli ke Mabes Polri," cetus Neta.

IPW berharap jangan sampai pimpinan KPK dikebiri dan tidak berdaya menghadapi manuver politik sejumlah oknum di internalnya, sehingga figur demi figur dikorbankan.

Sandiaga Uno: Kursi Wakil Gubernur DKI Diserahkan ke PKS, End of Question, Jangan Digoreng Lagi

"Apakah pengembalian ini adalah gambaran bahwa Direktur Penindakan tersebut merupakan 'biang masalah' konflik internal KPK, atau justru para Pimpinan KPK tidak berdaya menghadapi manuver dan tekanan pihak tertentu di internal KPK, sehingga Direktur Penindakan itu terpaksa dikorbankan," bebernya.

Dengan begitu, menurut Neta S Pane, masyarakat paham terhadap kondisi internal KPK yang sesungguhnya, mengingat lembaga anti-rasuah itu dibiayai negara dari pajak rakyat. (Ilham Rian Pratama/Reza Deni)

Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved