Pembebasan Abu Bakar Baasyir Dikaji Ulang, Fadi Zon: Masa Menkopolhukam Koreksi Presiden?

Wakil Ketua DPR Fadli Zon Zon merasa heran dengan sikap pemerintah terkait pembebasan pendiri Jamaah Ansharut Daulah (JAD) itu.

Pembebasan Abu Bakar Baasyir Dikaji Ulang, Fadi Zon: Masa Menkopolhukam Koreksi Presiden?
Warta Kota
Fadli Zon 

PEMBEBASAN terpidana kasus terorime Abu Bakar Baasyir oleh pemerintah, diralat oleh Menkopolhukam Wiranto yang menyatakan hal itu perlu kajian mendalam karena menyangkut ideologi negara.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon Zon merasa heran dengan sikap pemerintah terkait pembebasan pendiri Jamaah Ansharut Daulah (JAD) itu.

"Loh, ini kan Presiden sendiri yang bicara, masa Menkopolhukam mengoreksi Presiden, gimana ceritanya gitu?" kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Pembebasan Abu Bakar Baasyir Dikaji Ulang, Fahri Hamzah Nilai Pemerintah Bingung

Menurut Waketum Partai Gerindra itu, dianulirnya ucapan Presiden Jokowi oleh Menkopolhukam Wiranto, seolah-olah menunjukkan kecurigaan publik terkait politisasi kasus hukum Abu Bakar Baasyir.

"Masa ada Menkopolhukam mengoreksi ucapan Presiden, misalkan itu benar ya, jadi mana yang benar sekarang, Presiden atau menterinya?" tanya Fadli Zon.

"Orang sudah tahu kok kalau ini cuma permainan politik dan menjadikan hukum mainan politik atau manuver," sambungnya.

Anak Abu Bakar Baasyir Tegaskan Ayahnya Cinta NKRI, Dia Cuma Ingin Negeri Ini Diatur Syariat Allah

Lebih lanjut, Fadli Zon enggan menilai lebih jauh persoalan hukum yang diduga dipolitisasi oleh pemerintah. Terlebih, keputusan Presiden berbeda dengan keputusan menterinya.

"Saya tidak mengatakan salah atau benar," cetus Fadli Zon.

Sebelumya, Wiranto menyatakan, meski menitikberatkan pada alasan kemanusiaan, Presiden Joko Widodo memerlukan pertimbangan lain dalam membebaskan Abu Bakar Baasyir.

Warga Koja Tewas Ditusuk Tetangganya yang Alami Gangguan Jiwa

Ia menerangkan, pembebasan terpidana kasus tindak pidana terorisme itu masih memerlukan pertimbangan aspek lain, seperti aspek ideologi, Pancasila, NKRI, hukum, dan lain sebagainya. Sehingga, keputusan yang dibuat tidak perlu terburu-buru atau grasak-grusuk.

"Jadi Presiden (Jokowi) tidak boleh grasak-grusuk, tidak boleh serta merta membuat keputusan, perlu pertimbangakan aspek-aspek lainnya," beber Wiranto di Kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (21/1/2019). (Chaerul Umam)

Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved