DPRD DKI Jakarta

Dana Bagi Hasil Berkurang, DPRD DKI Jakarta Tetap Prioritas Pemerataan Pendidikan dan Kesehatan

Meskipun terdapat pengurangan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat ke daerah, DPRD DKI Jakarta prioritas pemerataan pendidikan dan kesehatan.

|
dok. DPRD DKI Jakarta/Tidak ada
GEDUNG DPRD DKI JAKARTA - Meskipun terdapat pengurangan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat ke daerah, DPRD DKI Jakarta prioritas pemerataan pendidikan dan kesehatan. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Meskipun terdapat pengurangan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat ke daerah, DPRD DKI Jakarta berkomitmen menjaga kualitas pelayanan publik.

Terlebih pada sektor kebutuhan dasar, seperti program pendidikan hingga layanan kesehatan.

Sekretaris Komisi E Justin Adrian menyebutkan, dengan kondisi pengurangan dana bagi hasil, DPRD DKI Jakarta melakukan penyesuaian anggaran, sehingga masyarakat tidak merasakan dampak signifikan dari pengurangan anggaran.

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian.

“Kita mengalami pengurangan-pengurangan. Tapi pengurangan ini sangat sedikit dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujar Justin di Gedung DPRD DKI Jakarta, belum lama ini.

Pemerataan layanan pendidikan

Pada sektor pendidikan, lanjut Justin, Komisi E mempertahankan keberlanjutan Program Sekolah Gratis. Lebih dari 100 sekolah tetap beroperasi secara gratis pada 2026.

Ia menilai, program tersebut menjadi salah satu pilar penting pelayanan publik.

"Program Sekolah Gratis harus dijaga, karena memiliki kontribusi langsung terhadap kesempatan belajar bagi anak-anak dari berbagai lapisan masyarakat," ungkap Justin.

Menjaga akses pendidikan yang terjangkau, lanjut Justin, merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah.

"Tanggung jawab Pemda memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam memperoleh pendidikan," sebutnya.

KJMU dan Sekolah Swasta Gratis perlu berlanjut

DPRD DKI Jakarta menegaskan komitmen peningkatan kesejahteraan warga melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Anggota Badan Anggaran Ramly HI Muhamad mengatakan, Program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dan Sekolah Swasta Gratis perlu terus berlanjut. Bahkan semakin meluas.

“Sekolah Swasta Gratis jangan dikurangi, justru harus ditingkatkan jumlahnya melebihi 105 sekolah sebagaimana target 2026,” ujar Ramly.

Anggota Badan Anggaran Ramly HI Muhamad (1)
Anggota Badan Anggaran Ramly HI Muhamad.

DPRD juga mendorong penambahan Sekolah Luar Biasa (SLB) untuk memperluas akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.

Sumber: WartaKota
Halaman 1/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved