Roy Suryo dan Rismon Sianipar Beberkan Alasan Walk Out saat Audiensi dengan Tim Reformasi Polri

Ringkasan Berita:

• Rismon Hasiholan Sianipar menganggap penetapan tersangka dirinya oleh Polda Metro Jaya sarat dengan dugaan kriminalisasi
• Rismon mengaku kecewa saat Komisi Percepatan Reformasi Polri tak memberikan ruang baginya untuk menunjukkan bukti
• Akibat kekecewaan itu, Rismon Sianipar Cs memilih untuk walk out dari pertemuan
• Rismon Cs menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai terhadap Komisi Percepatan Reformasi Polri.

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Ramadhan L Q 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pakar digital forensik, Rismon Hasiholan Sianipar mengeluhkan pihaknya hendak menyampaikan keberatan atas proses hukum kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) yang mereka anggap sebagai kriminalisasi, namun justru dibatasi. 

Rismon Sianipar menilai Komisi Percepatan Reformasi Polri tidak memberikan ruang setara.

"Tanpa pertanyaan ya, langsung. Jadi benar dikatakan Pak Roy Suryo dan Bang Refly (Harun) bahwa kami tadi sudah masuk, tetapi ada dua opsi. Diminta keluar langsung atau berada di barisan belakang tapi tidak ngomong. Kami kan di sini bukan untuk menjadi penonton Prof. Jimly, iya kan? Nah, terkait dengan tadi juga kami keberatan," ujar Rismon, kepada wartawan di PTIK, Jakarta Selatan, Rabu (19/11/2025).

"Kenapa kalau kami bawa ini kasus kriminalisasi terhadap kami, akademisi, peneliti, dan aktivis, di situ ada juga Profesor Otto Hasibuan yang dari kantor pengacaranya mendampingi atau menjadi PH dari pelapor, Joko Widodo ya. Jadi itu tidak fair," sambungnya.

Rismon juga menunjukkan sejumlah dokumen seperti Jokowi’s White Paper hingga buku mengenai dugaan rekayasa barang bukti digital.

"Kami komplain kepada Profesor Jimly. Kenapa? sedangkan jurnalis saja kalau apa sebisa mungkin cover both sides. Mendengar cerita dari dua sisi. Nah, kenapa ini yang namanya Komite Reformasi Polri tidak mau mendengarkan cerita dari sisi kami? Sementara Otto Hasibuan ada di ruangan itu yang bisa menyuplai data atau informasi sesuai dengan versi mereka, gitu kan," kata dia.

Baca juga: Dokumen Ijazah Jokowi Lenyap dari Penyimpanan, KPU RI Beralasan Gedung Arsip Sempat Pindah

"Nah inilah yang kami komplain kepada Pak Prabowo Subianto ya dengarkanlah Pak, ya. Jangankan tersangka, harusnya terpidana pun bisa didengarkan. Enggak ada undang-undang melarang itu. Yang kedua kami tadi juga menyerahkan Jokowi’s White Paper ya kepada 11 ya. Sebelas komisioner masing-masing satu," lanjutnya.

Alasan Walk Out

Di sisi lain, pakar telematika Roy Suryo menyatakan, keputusan walk out diambil secara kolektif. 

"Jadi kehadiran kami itu tanpa kemudian mengecilkan semua tim yang ada, tanpa kemudian menafikan segala yang ada. Makanya kami datang atas nama pribadi-pribadi RRT dan atas nama Bang RH dan kemudian teman-teman lain secara pribadi dan secara pertemanan. Yang kedua yang penting adalah, benar kata Bang RH," ucap Roy.

"Tadi kami diberikan pilihan oleh Prof Jimly untuk eh tetap duduk di dalam ya, tapi kemudian tidak boleh bicara atau keluar. Nah, karena pilihan itu maka kami sepakat. Tadinya saya juga bilang, “Mau di dalam aja gimana?” Tapi karena teman-teman bilang, “Keluar aja.” Oke," sambung dia.

Lebih lanjut, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) itu kemudian menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai terhadap Komisi Percepatan Reformasi Polri.