Prabowo Siap Tanggung Jawab Bayar Utang Proyek Whoosh, Tifa Minta 'Bos Termul' Jangan Senang Dulu

Sebelumnya Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, menyoroti lambatnya kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Meskipun KPK telah menyelidiki proyek Whoosh sejak awal 2025, hingga kini progresnya tidak jelas.

Karenanya ia mendesak DPresiden Prabowo Subianto membentuk tim independen untuk mengusut dugaan kerugian negara dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh era Joko Widodo (Jokowi) semakin menguat.

Nama mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, diusulkan untuk memimpin tim tersebut.

“KPK lamban dan melempem,” ujar Muslim (2/11/2025).

Ia menduga pimpinan KPK saat ini tersandera “utang budi” pada Jokowi, sehingga takut mengusut tuntas kasus yang diduga melibatkan penanggung jawab utama proyek tersebut.

Baca juga: Dipanggil ke Istana dan Diskusi 2 Jam dengan Prabowo, Jonan Sebut Tak Bahas Whoosh Tapi Soal Ini

Muslim Arbi memaparkan, dugaan adanya mark up dalam proyek ini sangat terang benderang. Ia membandingkan biaya proyek Whoosh dengan proyek serupa di negara lain.

Investasi proyek KCIC mencapai sekitar US$ 7,27 miliar atau setara Rp 120,38 triliun. 

Sekitar 75 persen pembiayaan proyek yang dimulai sejak 2016 ini berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB).

Besarnya pembengkakan biaya (cost overrun) menjadi salah satu latar belakang penyelidikan dugaan korupsi tersebut.

Whoosh sendiri resmi beroperasi pada 2 Oktober 2023 dan menjadi kereta cepat pertama di kawasan Asia Tenggara.

“Kereta Cepat Jakarta-Bandung dengan jarak 142 Km biayanya hampir mencapai Rp120 triliun,” jelasnya.

Sementara di Arab Saudi, proyek kereta cepat dengan jarak 1.500 Km (lebih dari 10 kali lipat) menelan biaya Rp112 triliun.

Dengan perbandingan sederhana ini, publik dapat menilai adanya pembengkakan biaya yang tidak wajar.

Karena KPK dianggap “kagok” dan tidak transparan, pembentukan tim independen dipandang sebagai solusi mendesak untuk menyelamatkan keuangan negara.