Berita Nasional

Jokowi Emoh Tanggapi Pembengkakan Utang Proyek Whoosh: Itu Kewenangan Pemerintah

Sejumlah tokoh telah mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pengusut dugaan mark up proyek tersebut.

Editor: Feryanto Hadi
Warta Kota/Yulianto
RESTRUKTURISASI UTANG - Calon penumpang berfoto disamping kereta cepat Whoosh di Stasiun Kereta Cepat Halim, Jakarta Timur, Jumat (24/10/2025). Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, memastikan pemerintah dan China sepakat merestrukturisasi pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dengan memperpanjang masa pembayaran utang hingga 60 tahun agar beban keuangan proyek menjadi lebih ringan. Warta Kota/Yulianto 

Kabarnya, China pun sepakat untuk restrukturisasi utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (Whoosh).

Di mana China memberikan perpanjangan pembayaran utang hingga 60 tahun dari yang sebelumnya tenor cicilan hanya 45 tahun. 

Danantara sendiri belum merinci kesepakatan restrukturisasi yang telah disetujui oleh China. 

Namun Purbaya pun memberikan acungkan jempol kepada Danantara yang telah melobi China terkait dengan restrukturisasi utang proyek kereta cepat.

Artinya kata Purbaya, uang negara bisa aman untuk tidak terlibat dalam utang proyek tersebut.

"Bagus, saya enggak ikut kan? Top," ujar Purbaya dengan nada sumringah saat menanggapi perkembangan tersebut di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Baca juga: Pramono Dukung Purbaya Larang Thrifting: Saya Tidak Mau Pedagang Hanya Jadi Reseller

Saat ditanya kenapa tidak diajak ke China bersama Danantara, Purbaya tidak mempermasalahkan hal tersebut. 

Menurutnya pemerintah memang tidak boleh ikut campur dengan proyek yang sedari awal ditetapkan b2b itu.

Pun Purbaya juga ogah mendelegasikan anak buahnya untuk ikut dalam perundingan. Sebab kata dia, proyek tersebut harus diselesaikan secara b2b. 

"Saya sebisa mungkin enggak ikut, biar aja mereka (Danantara) selesaikan business to business, jadi top," tegas Purbaya.

Jika pun Pemerintah, dalam hal ini Kemenkeu, harus hadir dalam pertemuan negosiasi, Purbaya menyatakan hal itu hanya sebatas menyaksikan kesepakatan yang telah diputuskan oleh para pihak.

"Paling menyaksikan, kalau mereka sudah putus kan udah bagus, top," imbuhnya.

Penegasan ini sekaligus meredakan kekhawatiran masyarakat bahwa APBN, yang merupakan uang rakyat, akan terbebani oleh proyek prestisius yang biaya pembangunannya membengkak.

Baca berita WartaKotalive.com lainnya di Google News 

Ikuti saluran WartaKotaLive.Com di WhatsApp: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaYZ6CQFsn0dfcPLvk09

 

Artikel ini telah tayang di TribunLampung.co.id

Sumber: Warta Kota
Halaman 4/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved