Jokowi Emoh Tanggapi Pembengkakan Utang Proyek Whoosh: Itu Kewenangan Pemerintah

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA- Presiden ke-7 RI, Joko Widodo ( Jokowi ) tak mau merespon saat ditanya wartawan mengenai utang Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh, yang tak ditanggung APBN.

Dia menyebut bahwa utang Whoosh kini menjadi urusan Pemerintahan Prabowo

Seperti diketahui, pembayaran utang proyek kereta cepat sempat menjadi polemik

Pemerintahan Prabowo Subianto melalui Menteri Keuangan, Purbaya, menyatakan menolak pembayaran utang itu menggunakan dana negara

Sejumlah tokoh kemudian mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pengusut dugaan mark up proyek tersebut.

KPK pun menyatakan telah memulai penyelidikan

Adapun total investasi proyek Whoosh mencapai 7,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp116 triliun. 

Baca juga: Disalahkan soal Utang Proyek Whoosh, Jokowi: Tujuannya Bukan Mencari Laba, tapi Keuntungan Sosial

ntuk membiayai investasi 7,2 miliar dollar AS pada proyek ini, 75 persen di antaranya didapat dari pinjaman China Development Bank.

Kereta cepat merupakan moda transportasi modern berbasis rel yang dirancang untuk mengangkut penumpang dalam waktu singkat dengan kecepatan jauh lebih tinggi daripada kereta konvensional.

 Kereta ini biasanya dioperasikan di jalur khusus (rel eksklusif) agar tidak terganggu oleh lalu lintas kereta lain atau kendaraan jalan raya.

Dikutip dari Tribunnews.com, menurut Jokowi soal utang Whoosh tersebut menjadi kewenangan pemerintah.

"Itu kewenangan pemerintah, saya tidak mau jawab," kata Jokowi di Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Senin (27/10/2025), sebagaimana dilansir dari Kompas.com.

Di sisi lain, Jokowi juga mengklaim proyek Whoosh memang tidak ditujukan untuk mencari keuntungan finansial.

Menurut Jokowi, Whoosh merupakan investasi sosial untuk masyarakat. Dia mengatakan ide proyek Whoosh berawal dari masalah kemacetan parah di Jabodetabek dan Kota Bandung selama 20 hingga 40 tahun terakhir.

 “Dari kemacetan itu negara rugi secara hitung-hitungan. Kalau di Jakarta saja, sekitar Rp65 triliun per tahun. Kalau Jabodetabek plus Bandung, kira-kira sudah di atas Rp100 triliun per tahun,” ujar Jokowi.