Bencana Sumatra

Dandhy Laksono Bongkar Dalang di Balik Bencana Sumatra: Bukan Alam, Tapi Ini

Tayang: Sabtu, 13 Desember 2025 20:32 WIB

Editor: Budi Sam Law Malau

Dandhy Laksono Bongkar Dalang di Balik Bencana Sumatra: Bukan Alam, Tapi Ini

Warta Kota

DALANG BENCANA SUMATRA - Jurnalis investigasi sekaligus aktivis lingkungan Dandhy Laksono mengatakan bahwa rangkaian bencana banjir besar dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat hingga wilayah lain di Asia Tenggara bukan semata bencana alam. Melainkan, kata Dandhy merupakan bencana buatan manusia atau human made disaster, yang dipicu oleh kebijakan politik, pembiaran deforestasi, dan perampokan hutan secara sistematis.

“Ini pemerintahan yang berkelanjutan. Ganti presiden, kebijakannya tidak dikoreksi,” ujarnya.

Menurutnya, kerusakan lingkungan Indonesia bukan kesalahan satu rezim semata, melainkan akumulasi panjang kebijakan ekstraktif tanpa koreksi.

Dandhy berpandangan tegas bahwa hutan seharusnya dikelola oleh masyarakat adat dan lokal, bukan negara apalagi korporasi.

“Secara historis, masyarakat paling mampu menjaga hutan. Mereka tidak akan merusak kampungnya sendiri,” katanya.

Ia mengingatkan, jika pola ekstraksi terus berlanjut, Indonesia hanya sedang “memakan tabungan alam”, menuju negara yang miskin sumber daya, krisis air, dan bencana ekologis permanen.

“Ini bukan film horor fiksi. Ini masa depan anak cucu kita,” pungkas Dandhy.

Sebelumnya diketahui bahwa korban meninggal akibat banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat terus bertambah.

Sampai Sabtu (13/12/2025) pukul 18.08, jumlah korban jiwa dalam bencana Sumatra tembus seribu jiwa, tepatnya 1.006 jiwa.

"Meninggal 1.006 jiwa, hilang 217 jiwa dan terluka 5,4 ribu jiwa," demikian informasi yang terpampang di dashboard penanganan darurat banjir dan longsor BNPB, Sabtu (13/12/2025).

Korban meninggal terbanyak tercatat di Kabupaten Agam sebanyak 184 orang, disusul Aceh Utara 159 orang dan Tapanuli Tengag 116 orang.

Dashboard juga menyebutkan 158 ribu rumah dari 52 kabupaten rusak.

Lalu ada sejumlah fasilitas yang rusak seperti 1,2 ribu fasilitas umum; 219 fasilitas kesehatan; 581 fasilitas pendidikan ; 434 rumah ibadah; 290 Gedung kantor; 145 jembatan.

Kemenhut Tindak 11 Entitas Usaha

Sementara itu Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) kembali melakukan penyegelan terhadap 3 Subjek Hukum yang diduga melakukan pelanggaran terkait tata kelola kehutanan di Kabupaten Tapanuli Selatan, yaitu 3 PHAT (PHAT JAS, PHAT AR, dan PHAT RHS).

Selain itu, Tim Ditjen Gakkum Kehutanan juga melakukan verifikasi lapangan dan olah TKP di lokasi Korporasi PT.TBS/PT.SN dan PLTA BT/PT.NSHE dan menemukan adanya papan peringatan dari Satgas PKH di lokasi Korporasi PT.TBS/PT.SN dan PLTA BT/NSHE.

Sumber: WartaKota