Dandhy Laksono Bongkar Dalang di Balik Bencana Sumatra: Bukan Alam, Tapi Ini

“Tidak ada satu pun gelombang deforestasi besar itu dilakukan oleh rakyat. Semua highly regulated. Artinya, ini kerja perusahaan dengan izin negara,” tegasnya.

Baca juga: Dapur Umum dan Tagana Kemensos Layani Korban Bencana di Kabupaten Agam

Menurut Dandhy, jika ingin menunjuk 'siapa perampok hutan', maka jawabannya bukan hanya perusahaan, melainkan pemerintah yang memberi izin.

“Kalau mau jujur, kita dirampok oleh pemerintah kita sendiri,” katan Dandhy.

Dandhy juga mengkritik sistem pertanahan Indonesia yang menganggap tanah tanpa sertifikat sebagai tanah negara.

Sistem ini, menurutnya, meminggirkan masyarakat adat yang secara turun-temurun mengelola hutan tanpa dokumen formal.

“Mana masyarakat adat punya kertas? Begitu tidak bisa menunjukkan surat, tanahnya dianggap tanah negara, lalu dibagi-bagi lewat HGU,” ujarnya.

Ia bahkan menyinggung konsentrasi penguasaan lahan oleh elite, termasuk fakta bahwa presiden Indonesia disebut menguasai ratusan ribu hektar lahan melalui sejumlah perusahaan.

Diabaikan

Dandhy mengungkap para aktivis lingkungan di Aceh telah 17 kali mengirim surat peringatan ke pemerintah terkait deeforestasi di kawasan Suaka Margasatwa—zona perlindungan tertinggi—lengkap dengan data satelit, drone, dan koordinat GPS. Namun seluruh peringatan itu diabaikan.

Selain itu, peringatan BMKG soal curah hujan ekstrem dan potensi bencana juga disebut tak ditindaklanjuti secara serius.

“Untuk apa ada BMKG kalau peringatannya tidak didengar?” ucapnya.

Menanggapi anggapan bahwa sawit tetap “hijau” karena ditanami kembali, Dandhy menegaskan masalah utamanya bukan jenis tanaman, melainkan skala monokultur.

“Kalau 17 juta hektar itu diganti jengkol atau pete pun dampaknya sama. Yang merusak itu skalanya,” katanya.

Ia menyebut sawit bukan tanaman asli Indonesia, rakus air, berakar dangkal, dan tidak mampu menahan tanah di kawasan rawan banjir dan longsor.

Ketika ditanya era kepemimpinan mana yang paling merusak hutan, Dandhy menjawab tegas: era Susilo Bambang Yudhoyono, dengan kebijakan kehutanan yang kemudian dilanjutkan pada era Jokowi dan Prabowo.