Guru Besar Hukum Tata Negara UEA Ungkap Putusan MK Tidak Melarang Polisi Isi Jabatan di Luar Polri

Ringkasan Berita:

• Prof. Juanda menegaskan Putusan MK 114/PUU-XXIII/2025 tidak melarang anggota Polri menjabat di luar institusi, hanya membatalkan satu frasa penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Polri.
• Anggota Polri tetap dapat menduduki jabatan di luar kepolisian selama terkait tugas Polri dan sesuai mekanisme UU ASN.
• Ia mendorong revisi UU Polri agar batasan jabatan yang berkaitan dengan tugas kepolisian lebih jelas.

 

 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Esa Unggul, Prof. Dr. Juanda, S.H., M.H., memberikan penjelasan komprehensif terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan pada 13 November 2025.

Ia menegaskan bahwa putusan tersebut kerap disalahartikan seolah-olah MK melarang anggota Polri menduduki jabatan di luar struktur kepolisian.

Menurut analisis akademiknya, MK hanya membatalkan frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.

Pembatalan ini tidak otomatis menutup peluang anggota Polri untuk mengisi jabatan di luar institusi, apalagi jabatan yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi kepolisian.

Ia menegaskan, norma inti Pasal 28 ayat (3) UU Polri tetap utuh: anggota Polri baru wajib mengundurkan diri atau pensiun bila menduduki jabatan yang tidak memiliki sangkut paut dengan tugas kepolisian.

“Inti putusan MK bukan melarang polisi menduduki jabatan tertentu, tetapi menegaskan bahwa penjelasan pasal tidak boleh bertentangan dengan semangat Pasal 30 UUD 1945,” jelasnya.

Prof. Juanda menambahkan, jabatan yang memiliki irisan kuat dengan fungsi kepolisian—seperti BNN, BNPT, Bakamla, KPK, atau direktorat penegakan hukum di kementerian/lembaga—tetap dapat diisi anggota Polri aktif.

Penjelasan ini sejalan dengan dissenting opinion tiga hakim konstitusi dalam putusan tersebut.

Tidak Ada Larangan Total bagi Anggota Polri

Dalam kajiannya, ia menilai banyak pihak keliru menafsirkan putusan MK sebagai pelarangan total anggota Polri menduduki jabatan di luar institusi Polri.

“Tidak ada alasan normatif yang menyimpulkan adanya larangan total. MK hanya membatalkan satu frasa penjelasan, bukan menutup pintu penugasan anggota Polri di jabatan strategis pemerintahan,” terangnya.

Ia menjelaskan bahwa ketentuan dalam UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN serta PP Nomor 11 Tahun 2017 jo. PP Nomor 17 Tahun 2020 secara jelas membuka ruang bagi penugasan anggota Polri dalam jabatan ASN tertentu, termasuk Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), dengan persetujuan Presiden.

Diperkuat Dissenting Opinion Hakim MK

Tiga hakim konstitusi dalam dissenting opinion-nya menilai bahwa pokok perkara yang diajukan pemohon sebenarnya lebih berkaitan dengan implementasi norma, bukan inkonstitusionalitas.

Hal ini, menurut Prof. Juanda, menegaskan bahwa isu larangan polisi menduduki jabatan di luar Polri bukanlah inti persoalan dalam putusan MK tersebut.