Mahfud MD Ungkap Proyek Whoosh Jokowi Diduga Dimark-up, Awalnya Kerja Sama Jepang Tapi Jadi ke Cina

"Sangat aneh karena ini merupakan satu bisnis B2B, bisnis to bisnis, BUMN dan BUMN sana. Tetapi sekarang hutangnya bertambah terus. Bunga hutangnya saja setahun itu Rp 2 triliun. Bunga hutang saja. Sementara dari tiket hanya mendapat maksimal 1,5 triliun. Jadi setiap tahun bertambah kan, bunga berbunga terus, negara nomboki terus," ujarnya.

Menurut Mahfud kalau melihat termnya, maka hal itu bisa terjadi sampai 70 atau 80 tahun, baru Indonesia melunasi utang Whoosh dari Cina.

Karenanya Mahfud mengusulkan selain Menkeu Purbaya mencari jalan lain membayar utang bukan dari APBN, maka negara harus menyelesaikan secara hukum.

"Negara harus menyelesaikan secara hukum. Hukum pidananya bisa ada, kalau itu betul mark up. Karena menurut Pak Agus ee Pak Antoni Budiawan di Cina itu harganya dulunya hanya disebutkan 17 sampai 18 US Dolar kok per kilometer. Sekarang jadi 53 juta US dolar. Nah, ini harus diselidiki. Kalau itu benar terjadi, maka itu pidana dan harus dicari. Tapi juga ada perdatanya nantinya," kata Mahfud.

Masalah perdata katanya berhubungan antara yang bersangkutan dengan uang negara.

"Tapi saya lebih cenderung selesaikan pidananya, agar bangsa ini tidak terbiasa membiarkan orang bersalah, ya sudah lewat kita maafkan. Itu kan selalu terjadi begitu dari waktu ke waktu. Padahal ini lebih gila lagi ini ya. Sehingga menurut saya, saya acungi jempol Pak Purbaya," ujarnya.

Menurut Mahfud, saat ia masuk di kabinet Jokowi pada 2019, semua rencana Whoosh sudah jadi dan bahkan mulai dibangun pada 21 Januari 2016.

Proyek kereta cepat Whossh ini lalu diluncurkan ke publik pada 2023.

"Tapi kita harus beri kesempatan untuk menjelaskan karena bagaimanapun, pemerintah waktu itu kan, punya alasan-alasan sendiri, bahwa ini penting, bahwa ini visibel, dan seterusnya dan seterusnya. Itu pelaku-pelakunya kan sekarang masih ada semua untuk diurai," katanya.

Hal ini kata Mahfud juga sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo yang mau membuka kasus-kasus yang dianggap punya potensi korupsi atau pernah terjadi korupsi.

"Prabowo melangkah mencari penyelesaian agar kedaulatan kita tidak terjajah oleh Cina, sekaligus melakukan penyelesaian hukum tanpa pandang bulu," harap Mahfud.

Baca juga: DPR Kaget Cucu Mahfud MD Keracunan MBG, Charles Honoris: Tujuan Mulia Presiden tak Tercapai

Sebelumnya besaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh senilai Rp 116 triliun kembali mencuat.

Pemerintah memastikan, beban utang kereta cepat Jakarta-Bandung itu tidak akan ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, tanggung jawab pembayaran berada di tangan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), lembaga yang kini mengelola KCIC bersama sejumlah BUMN strategis.

“Kan KCIC di bawah Danantara ya. Kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa dapat Rp80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage (utang KCJB) dari situ. Jangan kita lagi,” ujar Purbaya, Jumat (10/10/2025).