Kasus Keracunan Jadi Sorotan, Program MBG Diminta Jangan Dipolitisasi

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat, hingga 4 Oktober 2025, ada total 10.842 anak menjadi korban keracunan MBG.

Baca juga: Dukung Pertumbuhan Anak dan Remaja, Rumbaka Perkenalkan MBG: Makan Bergizi dan Gizigrow

Sebagai bentuk tanggung jawab, JPPI mendesak agar dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ditutup seluruhnya untuk sementara waktu.

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) telah menonaktifkan sejumlah SPPG pada Senin 29 September 2025.

Sayangnya penutupan itu hanya berlaku pada sebagian kecil SPPG.

Baca juga: Polres Metro Bekasi Kota Ambil Risiko, Bangun SPPG untuk Penerima MBG, Ini Penjelasan Kombes Kusumo

Catatan JPPI, dalam sepekan pasca penutupan sebagian SPPG (29 September–3 Oktober 2025), jumlah korban justru naik menjadi 1.833 anak.

Dengan demikian, total korban keracunan MBG hingga 4 Oktober 2025 menembus 10.482 anak.

“Dapat disimpulkan, penutupan sebagian SPPG tidak efektif," ujar Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji dikutip dari Tribunnews.com.

"BGN harus segera menghentikan seluruh SPPG di Indonesia sebelum korban bertambah lebih banyak,” imbuhnya.

Baca juga: Luhut Tegur Purbaya Soal Anggaran MBG, Rocky Gerung Sebut Prabowo Pusing Hadapi Keretakan Kabinet

Menurut Ubaid, desakan penutupan ini dikarenakan akar masalah MBG jauh lebih kompleks daripada sekadar kasus keracunan, seperti lemahnya standar pengawasan, distribusi bahan pangan yang tidak layak, hingga manipulasi data pelaporan.

Lebih rinci JPPI juga menemukan sejumlah fakta sepanjang pekan ini (29 September–3 Oktober 2025):

Kasus menyebar ke dua provinsi baru, yakni Sumatra Barat (122 anak) dan Kalimantan Tengah (27 anak).

Lima provinsi dengan korban terbanyak pekan ini; Jawa Timur (620 anak), Jawa Barat (555 anak), Jawa Tengah (241 anak), Sumatra Barat (122 anak), dan Nusa Tenggara Timur (100 anak).

“Kami menegaskan, keselamatan anak jauh lebih penting daripada pencitraan kebijakan. Karena itu, hentikan semua dapur MBG sekarang juga. Jangan biarkan meja makan anak Indonesia berubah menjadi meja darurat rumah sakit,” papar Ubaid.

JPPI juga mendesak agar kebijakan yang mewajibkan guru cicipi MBG dihapuskan.

JPPI menilai, guru mengemban misi mulia dalam  pendidikan, bukan malah diberikan insentif dengan risiko taruhan nyawa karena tugas tambahan sebagai penanggung jawab MBG di sekolah.