Anggaran Terserap 90 Persen Tapi Stunting Jakarta Masih Tinggi, Kevin Wu Semprot Bappeda DKI

Ringkasan Berita:

• Anggota DPRD DKI Kevin Wu mengkritik keras Bappeda karena banyak data indikator kinerja 2025 berstatus not available saat diperiksa oleh BPK.
• Pemprov DKI dinilai gagal menepati janji menekan angka stunting ke target 15,8 persen, di mana realisasinya saat ini masih tertahan di angka 17,2 persen.
• Kevin mempertanyakan efektivitas anggaran program pengendalian pembangunan Jakarta yang sudah terserap 90 persen, namun gagal menurunkan ketimpangan ekonomi (rasio gini).

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA — Di balik gemerlap gedung pencakar langit Ibu Kota, sebuah ironi besar dalam pengelolaan anggaran daerah mendadak dibongkar ke publik.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kini tengah berada dalam sorotan tajam setelah ketahuan belum menyetorkan data indikator kinerja utama kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025.

Kemarahan ini diledakkan langsung oleh anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kevin Wu.

Baca juga: Tak Andalkan APBN, 5.521 Anak Stunting di Karawang Dapat Jatah Dua Butir Telur

Ia menilai Pemprov DKI, khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), tidak transparan dan gagal memenuhi janji politik mereka kepada warga Jakarta terkait pengentasan kemiskinan dan masalah gizi buruk.

Nasib Balita Jakarta di Tengah Ironi Serapan Anggaran

Hal yang menyentuh nurani masyarakat bawah sangat terasa ketika Kevin Wu menyoroti nasib anak-anak Jakarta yang masih terjebak dalam ancaman stunting (tengkes).

Pemprov DKI sebelumnya sempat mengumbar janji manis untuk menekan angka penderita gizi buruk tersebut hingga ke posisi 15,8 persen pada tahun 2025.

Namun, fakta di lapangan justru berbicara sebaliknya.

Berdasarkan LHP BPK, angka stunting di Jakarta nyatanya masih tertahan di posisi tinggi, yakni 17,2 persen.

Kegagalan ini terasa sangat menyakitkan karena di saat yang sama, anggaran program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan Jakarta dilaporkan sudah terserap sangat tinggi, mencapai 90 persen.

Baca juga: Temui Kader PKK Alor, Tri Tito Tekankan Pentingnya Edukasi Pola Asuh untuk Cegah Stunting

“Tentu ini sangat ironis. Karena anggaran program sudah terserap sangat tinggi, yakni 90 persen. Bagaimana Bappeda akan mengevaluasi capaian kinerjanya apabila indikator-indikator utamanya belum dirilis saat dimintai pertanggungjawabannya oleh BPK?” cecar Kevin Wu dengan nada masygul di Gedung DPRD DKI, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (16/6/2026).

Bagi Kevin, ketidaktersediaan data ini bukan sekadar masalah administrasi, melainkan cerminan dari abainya pemerintah terhadap hak-hak dasar balita Jakarta yang masa depannya dipertaruhkan akibat salah urus anggaran.

Kesenjangan Sosial Melebar dan Data yang "Menghilang"

Ketajaman kritik politisi muda PSI ini tidak berhenti pada isu kesehatan.