Catatan Partai Ummat Jelang Setahun Kepemimpinan Pramono-Rano di Jakarta

Ringkasan Berita:

• Rakernas Partai Ummat DKI Jakarta menghasilkan catatan kritis terhadap kepemimpinan Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno.
• Ketua DPW Partai Ummat, Buya Fikri Bareno, menilai duet Pramono–Rano belum berhasil mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Jakarta.
• Masalah klasik seperti kemacetan, banjir, dan kemiskinan perkotaan disebut masih jauh dari solusi konkret.

 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Sejumlah catatan terkait kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Pramono-Rano Karno dihasilkan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Ummat Wilayah DKI Jakarta di Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu (1/11/2025).

Ketua DPW Partai Ummat DKI Jakarta, Buya Fikri Bareno menyampaikan Pramono-Rano belum menghadirkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Jakarta.

Selain itu, sejumlah permasalahan klasik Jakarta juga belum teratasi, seperti kemacetan, banjir hingga kemiskinan perkotaan. 

Transportasi publik yang terintegrasi dan ramah lingkungan, lanjutnya belum terealisasi dengan baik.

Begitu juga dengan arah kebijakan tata ruang dan penataan kawasan kumuh.

Program revitalisasi kota belum menyentuh wilayah padat penduduk, sementara proyek besar katanya lebih berorientasi pada kepentingan investasi daripada kesejahteraan warga.

"DPW Partai Ummat DKI Jakarta memandang bahwa setelah beberapa waktu kepemimpinan Gubernur Pramono Anung, arah pembangunan dan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam menjawab kebutuhan dasar rakyat," ungkapnya dalam siaran tertulis pada Minggu (2/11/2025).  

Baca juga: Pramono Anung Siapkan Modifikasi Cuaca 25 Hari, Antisipasi Banjir Jakarta

Sebagai partai politik yang berkomitmen pada perjuangan menegakkan keadilan, Buya Fikri menyatakan Partai Ummat merasa berkewajiban menyampaikan kritik atas sejumlah kebijakan yang belum optimal. 

Oleh karena itu, Pramono Anung diharapkan Buya Fikri dapat segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran SKPD.

Tujuannya agar pelayanan publik berorientasi pada kebutuhan rakyat, bukan pada kepentingan tertentu.

"Pembangunan Jakarta harus berpijak pada prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan," ungkap Buya Fikri. 

"Partai Ummat menyerukan agar kebijakan pembangunan diarahkan untuk memuliakan manusia dan menjaga keseimbangan alam, bukan sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi jangka pendek," tambahnya. 

Sementara itu, Sekretaris DPW Partai Ummat DPW Partai Ummat DKI Jakarta, Ayang Adriyansah menambahkan, sebagai partai yang berdiri di atas nilai-nilai iman, keadilan, dan keberpihakan kepada umat, DPW Partai Ummat DKI Jakarta akan terus mengawal kebijakan pemerintah daerah.

Selanjutnya, menyuarakan kepentingan rakyat kecil serta memastikan kekuasaan tidak disalahgunakan demi kepentingan segelintir elit.

"Kami menyerukan kepada seluruh kader, simpatisan, dan masyarakat Jakarta untuk tetap kritis, partisipatif, dan menjaga idealisme dalam mengawasi jalannya pemerintahan di ibu kota," pungkasnya.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di WhatsApp.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.