Berita Jakarta

Temui Pramono, Gus Ipul Bahas Integrasi Data Bansos Pusat-Daerah Hingga Sekolah Rakyat

Temui Pramono di Balai Kota, Gus Ipul Bahas Integrasi Data Bansos Pusat-Daerah Hingga Sekolah Rakyat

Penulis: Yolanda Putri Dewanti | Editor: Dwi Rizki
Warta Kota
SATU DATA INDONESIA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau karib disapa Gus Ipul di Balai Kota Jakarta, Jumat (24/10/2025). Gus Ipul menjelaskan, pemerintah pusat kini menjalankan program Satu Data Indonesia. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau karib disapa Gus Ipul menyambangi Balai Kota Jakarta, Jumat (24/10/2025).

Berdasarkan pantauan Wartakotalive.com di lokasi, kedatangannya untuk bertemu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung guna membahas integrasi data sosial, pemberdayaan masyarakat, hingga Sekolah Rakyat.

Pramono dan Gus Ipul kompak mengenakan pakaian putih dan peci hitam. Pertemuan berlangsung tertutup selama 30 menit.

Gus Ipul menjelaskan, pemerintah pusat kini menjalankan program Satu Data Indonesia.

Dia menilai, satu data ini menjadi landasan berbagai program sosial pemerintah.

"Selama ini pemerintah belum memiliki data tunggal atau satu data Indonesia. Sejak Februari yang lalu, Presiden menerbitkan Inpres Nomor 4 Tahun 2025 di mana sekarang seluruh data yang dimiliki oleh pemerintah dikelola oleh BPS, termasuk data pemerintah daerah," kata Gus Ipul di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat.

Baca juga: Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Komunitas Marjinal Johar Baru Ikut Jaga Jakarta

Sehingga, dengan penerapan satu data ini, Gus Ipul berharap tidak ada lagi tumpang tindih penerima bantuan sosial. 

Dia mengatakan, kesepakatan integrasi data ini menjadi pijakan penting agar program pemerintah pusat dan daerah saling menguatkan, termasuk untuk mendeteksi keluarga yang bisa naik kelas dari penerima bantuan menjadi peserta program pemberdayaan.

"Kalau datanya kita sama, maka nanti intervensinya saling menguatkan. Program-program kita saling disinergikan, diintegrasikan. Insyaallah kalau itu kita lakukan terus-menerus akan semakin bisa membawa program ini tepat sasaran dan berdampak," jelas dia.

Selain penyaluran bantuan sosial, Kementerian Sosial dan Pemprov DKI Jakarta juga bersepakat memperluas program pemberdayaan masyarakat. 

Gus Ipul menjelaskan, rencana pembentukan tim bersama untuk menentukan target tahunan.

"Setiap tahunnya mungkin ada sekian keluarga penerima bansos naik kelas. Mereka tidak lagi menerima bansos, tapi naik menjadi program-program pemberdayaan," jelas dia.

Program lain yang menjadi pembahasan adalah pembangunan Sekolah Rakyat. Menurut Gus Ipul, saat ini ada tiga lokasi Sekolah Rakyat di Jakarta, yakni Pondok Indah, Bambu Apus, dan Pasar Rebo, yang masih menggunakan gedung sementara milik Kementerian Sosial.

Baca juga: Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Komunitas Marjinal Johar Baru Ikut Jaga Jakarta

"Nanti kita harapkan Pak Gubernur memberikan dukungan lahan untuk sekolah permanen atau gedung permanen Sekolah Rakyat. Tanah disediakan oleh DKI, gambarnya sudah dibuat oleh timnya Bapak Presiden. Insyaallah kalau cocok tanahnya, dibangun oleh PU dengan menggunakan dana APBN," ungkap Gus Ipul.

Di lokasi yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan dukungannya terhadap tiga agenda tersebut.

Mas Pram sapaan karib Pramono, mengungkap akan menindaklanjuti agar tidak ada lagi tumpang tindih antara program daerah dan pusat.

"Kami dengan senang hati bersedia untuk membuka semua data yang kami miliki. Bahwa KJP, KJMU, pemutihan ijazah untuk difabel, lansia, dan sebagainya, pemerintah Jakarta memang punya program yang kurang lebih sebenarnya programnya sama dengan pemerintah pusat," ucap Pramono.

Selain itu, Pramono memastikan Pemprov DKI segera menyiapkan lahan bagi pembangunan Sekolah Rakyat dan membuka seluruh data sosial yang dimiliki Jakarta agar bisa diintegrasikan dengan data nasional.

"Untuk sekolah rakyat, Pemerintah DKI Jakarta segera akan merapatkan, memutuskan, mengusulkan daerah-daerah yang memang akan bisa disiapkan oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk lahannya. Tetapi sepenuhnya yang akan membangun adalah APBN, pemerintah pusat," jelas dia.

Sumber: Warta Kota
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved