Mas Pram sapaan karib Pramono, mengungkap akan menindaklanjuti agar tidak ada lagi tumpang tindih antara program daerah dan pusat.
"Kami dengan senang hati bersedia untuk membuka semua data yang kami miliki. Bahwa KJP, KJMU, pemutihan ijazah untuk difabel, lansia, dan sebagainya, pemerintah Jakarta memang punya program yang kurang lebih sebenarnya programnya sama dengan pemerintah pusat," ucap Pramono.
Selain itu, Pramono memastikan Pemprov DKI segera menyiapkan lahan bagi pembangunan Sekolah Rakyat dan membuka seluruh data sosial yang dimiliki Jakarta agar bisa diintegrasikan dengan data nasional.
"Untuk sekolah rakyat, Pemerintah DKI Jakarta segera akan merapatkan, memutuskan, mengusulkan daerah-daerah yang memang akan bisa disiapkan oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk lahannya. Tetapi sepenuhnya yang akan membangun adalah APBN, pemerintah pusat," jelas dia.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.