Purbaya Pangkas Dana Transfer untuk Jakarta, Ini Instruksi Pramono ke ASN DKI

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melakukan efisiensi setelah Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat dipangkas.

Diketahui, Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa memangkas dana transfer untuk Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp 15 triliun.

Akibat pemotongan itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI yang semula Rp 95 triliun kini menjadi Rp 79 triliun.

Sehingga, orang nomor satu di Jakarta itu meminta anak buahnya tidak mengeluhkan kebijakan efisiensi anggaran setelah dana transfer yang mencakup dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat ke Jakarta dipangkas.

Menurut Pramono, pengurangan anggaran ini sebagai momentum untuk mengubah pola pikir birokrasi para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI agar bekerja lebih kreatif dan efisien.

"Saya yakin pasti bisa. Saya sudah mencanangkan, enggak boleh ada yang mengeluh siapa pun di ruang publik walaupun anggarannya saya potong juga,” ujar Pramono di Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Jumat (10/10/2025).

Baca juga: Kehilangan Rumah dan Harta Benda, Puluhan Warga Tambora Jakbar Alami Trauma

Pemprov DKI sejatinya telah merencanakan APBD Jakarta pada tahun depan dengan nominal jumbo, yakni sebesar Rp95,35 triliun.

Dari rancangan itu, diproyeksikan penerimaan transfer berupa dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) dari pemeritah pusat pada 2026 mencapai Rp26 triliun.

Namun, baru-baru ini Kementerian Keuangan memutuskan untuk mengurangi dana transfer sebesar Rp15 triliun menjadi hanya Rp11 triliun.

Dengan begitu, proyeksi APBD DKI tahun depan terpaksa dikurangi menjadi Rp79,06 triliun.

Menurut Pramono, pengurangan dana ini justru menjadi tantangan untuk membangun kreativitas di tubuh ASN DKI. 

Ia ingin jajaran pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan besarnya anggaran, melainkan berinovasi agar program tetap berjalan efektif.

"Yang di-challenge dari peristiwa ini adalah kreativitas. Kreativitas. Maka Saudara-saudara sekalian, kalau ingin melihat Jakarta lebih baik, mudah-mudahan satu tahun ke depan, pertengahan tahun, Jakarta saya yakin akan berubah. Beberapa hal yang sudah dipersiapkan untuk dibangun secara fisik, tetapi yang paling utama yang harus dirubah adalah mentalnya,” jelas Pramono.

Pramono menjadi salah satu dari puluhan gubernur yang menerima pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat dalam anggaran 2026.

Dari kondisi ini, dirinya mengambil kesimpulan Jakarta harus mulai melebarkan cara untuk meningkatkan pendapatan daerah.

"Saya bilang sama Menteri Keuangan, ‘Saya tidak akan mengeluh sedikit pun.’ Bahkan akhirnya beliau yang datang ke kantor menawarkan A, B, C dan sebagainya sebagai bentuk kerja sama," jelas dia.

Anggaran Perjalanan Dinas Pemprov DKI Tahun Depan Bakal Pangkas

Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim menyebut Pemprov DKI Jakarta akan memangkas anggaran perjalanan dinas aparatur sipil negara (ASN).

Hal itu imbas rencana pemotongan dana transfer atau dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat. 

Chico mengatakan, pemangkasan anggaran difokuskan kepada kegiatan yang tidak berdampak langsung ke masyarakat. 

"Efisiensi mungkin salah satunya itu ya (perjalanan dinas). Bukan tunjangan ke luar negeri, maksudnya kegiatan-kegiatan yang dianggap enggak berdampak langsung untuk masyarakat,” ujar Chico saat ditemui awak media di Balai Kota Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat pada Senin (6/10/2025).

Politisi PDIP itu mengatakan, program kesejahteraan masyarakat seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tidak akan terkena pemangkasan.

Menurutnya, meskipun DBH dari pusat dipotong, Pemprov DKI tetap optimistis karena masih bisa mencari sumber pendanaan alternatif melalui kerja sama dengan pihak swasta maupun lewat investasi. 

Namun, hingga sampai saat ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI masih membahas program lain yang kemungkinan terdampak efisiensi anggaran.

“Belum ada keputusan lain. Yang pasti jangan sampai menyentuh kebutuhan masyarakat,” kata Chico.

Baca juga: Angka Stunting di Depok Turun 1,8 Persen, Pencegahan dan Intervensi jadi Kunci Utama

Selain soal DBH, rapat pimpinan (rapim) juga membahas kesiapan menghadapi musim hujan.

Dinas Sumber Daya Air dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI memaparkan langkah-langkah antisipasi banjir.

Pihaknya, kata dia, juga memberikan perhatian khusus lemahnya tindak lanjut terhadap laporan warga. Bahkan, ada aduan sejak 2019 yang disebut belum dieksekusi.

“Pak Gubernur cukup tegas. Laporan warga harus jadi prioritas. Kalau mau jadi kota global, kritik dan laporan masyarakat harus ditindaklanjuti,” tegas Chico.

Untuk mempercepat penanganan, Pemprov sepakat memperkuat peran camat sebagai pintu utama eksekusi laporan warga. Aplikasi JAKI tetap digunakan, namun hasil laporan akan dipusatkan ke wilayah. 

“Kadang ada laporan yang dibilang sudah selesai, ternyata belum. Itu jadi sorotan. Makanya koordinasi lintas dinas harus lebih kuat,” jelas Chico.

Dia menambahkan, Gubernur Jakarta, Pramono Anung, masih sering menerima laporan langsung dari masyarakat melalui media sosial pribadinya. 

“Kalau DM (direct message) warga ke Pak Gub, pasti dibaca dan direspons langsung. Itu enggak ada lawan di pejabat Indonesia,” jelas dia.

Pemangkasan Dana Transfer Pemerintah Pusat ke Jakarta Paling Besar Dibanding Daerah Lain

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melakukan efisiensi besar-besaran dan evaluasi menyeluruh setelah pemerintah pusat memangkas Transfer ke Daerah (TKD) untuk Jakarta menjadi Rp 11,15 triliun.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut Jakarta menjadi provinsi dengan pemotongan dana transfer APBD tahun 2026 paling besar jika dibandingkan dengan daerah lain.

"Ini kan tidak hanya dialami di Jakarta, ini dialami oleh seluruh daerah. Memang pemotongan Jakarta paling besar," kata Pramono, Selasa (7/10/2025).

Di Jakarta, pemerintah pusat memotong dana transfer hingga Rp15 triliun.

Angka ini berkali lipat lebih besar dibanding daerah lain, seperti Jawa Barat sebesar Rp2,45 triliun dan Jawa Timur sebesar Rp2,81 triliun.

Baca juga: Pramono Gelar Pertemuan dengan Menkeu Purbaya di Balai Kota, Bahas Pemangkasan Dana Transfer?

"Ini menjadi tantangan bagi saya dan Pak Wagub untuk bisa menyelesaikan target kami dengan baik," ujar Pramono.

DPRD dan Pemprov DKI sejatinya telah merencanakan APBD Jakarta pada tahun depan dengan nominal jumbo, yakni sebesar Rp 95,35 triliun.

Dari rancangan itu, diproyeksikan penerimaan transfer berupa dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) dari pemeritah pusat pada 2026 mencapai Rp 26 triliun.

Namun, dengan pemangkasan dana transfer dari Kementerian Keuangan baru-baru ini, proyeksi APBD DKI tahun depan terpaksa dikurangi menjadi Rp79,06 triliun.

"Pemerintah Jakarta akan berusaha. Yang biasanya dengan anggaran yang cukup besar, tahun ini sebenarnya Rp95 triliun akan menjadi Rp79 triliun, kami tetap harus dengan senyum dan optimisme untuk bisa membangun Jakarta," jelas Pramono.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di WhatsApp.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.