Berita Jakarta

KCN Sebut Tanggul Beton di Cilincing Merupakan Break Water untuk Perluasan Pelabuhan Marunda

Widodo menjelaskan, PT KCN memiliki konsesi selama 70 tahun untuk mengelola terminal umum pier 1, 2, dan 3.

TribunJakarta.com/Gerald Leonardo Agustino
TANGGUL BETON - Gambar udara tanggul beton di pesisir Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, yang dikeluhkan nelayan. 

Widodo menambahkan, pihaknya juga sudah melakukan proses sosialisasi kepada para nelayan. Bahkan, proses pengurusan amdal yang dilakukan memakan waktu lebih dari dua tahun.

Sebelumnya viral di media sosial, adanya sebuah pagar beton di kawasan perairan Cilincing.

Keberadaan pagar beton itu dikeluhkan oleh nelayan karena menghalangi yang hendak melaut mencari ikan.

Dalam rekaman video yang diunggah akun Instagram @arie_ngetren itu, panjang tanggul beton itu sekitar 2-3 kilometer.

"Jadi nelayan kesulitan mencari ikan. Dia harus memutar jauh dengan adanya tanggul beton ini," kata seorang perekam video.

Sementara Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Ika Agustin Ningrum mengaku telah mendapatkan video yang viral tersebut.

Dia menegaskan, tanggul itu bukan dibangun oleh Dinas SDA DKI Jakarta.

“Ini bukan pekerjaan Dinas SDA dan juga bukan Kementerian PU," kata dia saat dikonfirmasi wartawan.

Kemunculan pagar beton di pesisir Cilincing, Jakarta Utara, sejak Mei 2025 menimbulkan keresahan bagi para nelayan setempat. Keberadaan pagar tersebut dinilai mengganggu aktivitas melaut hingga merusak lingkungan pesisir.

Pramono Bakal Panggil KCN 

Di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil PT KCN untuk membahas masalah ini.

Orang nomor satu di Jakarta itu akan meminta ruang mata pencaharian nelayan tak diganggu dari aktivitas perusahaan.

Diketahui, tanggul ini dibangun oleh PT Karya Citra Nusantara (KCN) badan usaha pelabuhan yang mengoperasikan terminal umum di Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara.

PT KCN merupakan perusahaan patungan antara PT KBN (BUMN) dengan proporsi saham 15 persen dan PT KTU (swasta) sebear 85 persen. Sebanyak 25,85 persen PT KBN juga dimiliki Pemprov DKI.

"Saya sudah minta kepada dinas terkait untuk segera mengundang perusahaan tersebut dan memberikan jaminan bahwa PT Karya Cipta Nusantara harus memberikan akses kepada para nelayan yang beraktivitas di tempat tersebut," ungkap Pramono di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2025).

Halaman
123
Sumber: Warta Kota
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved