Rudy Susmanto Siapkan Anggaran Rp 100 Miliar Bangun Jalan Tambang di Bogor Barat

Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyiapkan bantuan sebesar Rp3 juta per bulan untuk tiga bulan ke depan, yakni November 2025, Desember 2025, dan Januari 2026.

“Untuk bulan Desember belum bisa dicairkan karena belum masuk dalam postur anggaran Provinsi. Maka pembayarannya akan dilakukan di bulan Januari 2026 sekaligus sebesar Rp6 juta untuk dua bulan, Desember dan Januari,” jelas Rudy.

Bupati Rudy menegaskan bahwa arah kebijakan Pemkab Bogor selalu menitikberatkan pada perlindungan masyarakat sekaligus keberlanjutan dunia usaha dan investasi.

“Kami ingin masyarakat terlindungi, tapi juga dunia investasi tetap bisa berjalan. Bogor tidak bisa dibangun sendirian, kita butuh kolaborasi semua pihak untuk membangun kemajuan dan kesejahteraan bersama,” tandasnya.

Sebelumnya, Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya untuk menghadirkan keadilan sosial bagi masyarakat yang terdampak penutupan sementara aktivitas tambang sejak akhir September 2025.

Pria yang biasa disapa KDM (Kang Dedi Mulyadi-Red) ini mengungkapkan kebijakan penutupan ini merupakan respon terhadap berbagai persoalan sosial dan kerusakan lingkungan di wilayah Parung Panjang dan sekitarnya.

“Penutupan tambang ini bagian dari upaya kami menata ulang sistem pertambangan agar lebih bermanfaat bagi masyarakat. Pajak tambang harus memberi dampak langsung bagi kesejahteraan warga sekitar, bukan hanya untuk pengusaha besar,” tegas Dedi Mulyadi.

Selain bantuan tunai, Pemprov Jabar juga tengah merumuskan program kredit kendaraan tanpa uang muka (DP) bagi para sopir truk tambang melalui kerja sama dengan Bank BJB, guna memberikan peluang usaha dan kemandirian ekonomi bagi masyarakat terdampak.

"Saya tidak ingin lagi ada kuli atau sopir tambang tanpa jaminan keselamatan kerja. Tambang harus menghadirkan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Bahan baku tambang yang murah tidak boleh lagi menjadi sumber kesengsaraan rakyat, " tuturnya.

Oleh karena itu, ke depan pihakny akan menata kembali seluruh sistem pertambangan, termasuk distribusi pajak, perizinan, tata kelola jalan, serta pengawasan lingkungan. 

"Kami berkomitmen agar aktivitas tambang ke depan tidak lagi menimbulkan eksploitasi manusia. Para pekerja tambang harus mendapat perlindungan dan asuransi," tandas Dedi Mulyadi.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di WhatsApp.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.