Tunjangan Rumah DPRD Kota Bekasi Tembus Rp 53 Juta Sebulan, Dinilai Kurang Empati

Menanggapi desakan publik, Pemerintah Kota Bekasi dan DPRD menyatakan akan mengevaluasi tunjangan tersebut. Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menyampaikan pihaknya bersama DPRD akan menindaklanjuti seluruh aspirasi masyarakat secara komprehensif.

“Kami mendengar dan merasakan apa yang menjadi harapan warga Kota Bekasi. Aspirasi ini akan kami tindak lanjuti bersama DPRD, tentu dengan memperhatikan aturan dan perundang-undangan serta kemampuan fiskal daerah,” ujar Tri, Rabu (10/9/2025).

Tri menambahkan, sejumlah isu lain juga akan dibahas dalam evaluasi bersama, termasuk efisiensi anggaran dan program-program prioritas publik.

"Terkait efisiensi anggaran, penghapusan pajak bumi dan bangunan (PBB), program sekolah gratis, transportasi, hingga pembangunan infrastruktur publik seperti palang pintu kereta dan jembatan penyeberangan orang (JPO) akan dibahas bersama perangkat daerah terkait," katanya.

Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi, menyatakan pihaknya terbuka terhadap evaluasi tunjangan.

Ia menegaskan semua aspirasi masyarakat akan dibahas dalam rapat komisi bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

“Kami telah bersepakat dengan Wali Kota. Semua aspirasi masyarakat akan dibahas dalam rapat-rapat komisi agar dapat segera ditindaklanjuti,” ujar Sardi.