Baca tanpa iklan
WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajukan nama Jenderal Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI, menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan memasuki masa pensiun.
Andika bakal menjabat Panglima TNI selama kurang lebih satu tahun, karena pada akhir 2022 akan memasuki masa pensiun.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan, lama jabatan bukan menjadi masalah.
Baca juga: Anggota Dewan Pembina Partai Golkar Fahmi Idris: Saya Sejak Lama Dukung Rizal Ramli Jadi Capres
Menurutnya, yang terpenting selama menjabat bisa menggunakan waktu sebaik mungkin dalam menjalankan tugas.
"Sebenarnya urusannya bukan masalah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bukan."
"Tetapi bagaimana seseorang itu diberikan mandat seperti itu, bisa menggunakan waktu yang sebaik-baiknya, agar day by day bermakna bagi organisasi," kata Moeldoko di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Jumat (5/11/2021).
Baca juga: Ini Delapan Fokus Utama Jenderal Andika Perkasa Saat Nanti Jabat Panglima TNI
Moeldoko menuturkan, Andika kurang lebih akan menjabat selama 400 hari.
Ia yakin Andika sudah menyiapkan agenda yang akan dilakukan dalam memimpin TNI.
"Beberapa hal yang pastinya akan disiapkan di antaranya beliau akan melakukan regenerasi."
Baca juga: Fit and Proper Test Digelar Hari Sabtu, Jenderal Andika Perkasa Minta Maaf kepada Komisi I DPR
"Karena di akhir nanti masa jabatan Presiden Bapak Jokowi akan meninggalkan sebuah legacy tatanan reorganisasi yang semakin mantap ke depan," tutur Moeldoko.
Kedua, kata mantan Panglima TNI itu, melakukan evaluasi organisasi dan meningkatkan pembinaan.
Menurut Moeldoko, terdapat perbedaan tugas antara Kepala Staf dan Panglima.
Baca juga: UPDATE Vaksinasi Covid-19 RI 6 November 2021: Dosis Pertama 124.156.167, Suntikan Kedua 78.114.072
Tugas kepala staf adalah melakukan pembinaan kemampuan, baik itu kemampuan intelijen, kemampuan operasi, kemampuan logistik personel, teritorial, dan lainnya.
Sementara tugas Panglima melakukan pembinaan kekuatan, agar personel yang telah mendapatkan pembinaan kemampuan, selalu dalam posisi siap siga ketika dibutuhkan.
Salah satu contoh bentuk pembinaan kekuatan yakni dengan menggelar latihan gabungan.
Baca juga: Anggota KPU-Bawaslu Bukan Cuma Penyelenggara Pemilu, tapi Juga Penyelenggara Negara, Harus Negarawan
"Berikutnya adalah penggunaan kekuatan."
"Jadi panglima TNI menggunakan semua kekuatan yang telah disiapkan oleh para kepala staf untuk kepentingan operasi."
"Jadi itu yang akan dilakukan dengan semakin efektif, karena apa?"
"Karena berkaitan dengan interoperabilitas matra, bagaimana darat, laut, dan udara semakin mantap ke depan dalam menjalankan doktrinnya, itu kira-kira yang cukup mendesak," ulas Moeldoko.
Disetujui
Komisi I DPR menyetujui Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid usai uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper) yang digelar selama sekitar 3 jam.
"Menyetujui pemberhentian dengan hormat Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI."
Baca juga: Tak Dijemput Pejabat Saat Pulang ke Tanah Air, Jokowi Langsung Karantina Mandiri Tiga Hari di Istana
"Serta memberikan apresiasi atas dedikasinya," kata Meutya di ruang rapat Komisi I DPR, Jakarta, Sabtu (6/11/2021).
"Kesimpulan kedua, memberikan persetujuan terhadap pengangkatan calon Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima TNI," lanjutnya.
Meutya mengatakan, surat persetujuan akan diteken pimpinan Komisi I DPR.
Baca juga: Besok Fit and Proper Test, Andika Perkasa Punya Waktu 20 Menit Jawab Pertanyaan Anggota Komisi I DPR
Nantinya, surat itu akan dibawa ke rapat paripurna DPR terdekat.
"Dengan demikian Komisi I, saudara calon panglima akan berposes."
"Secara kelengkapan dokumentasi akan kami tanda tangani dari pimpinan mewakili keseluruhan anggota Komisi I."
Baca juga: Elektabilitas Tinggi tapi Tak Dilirik Parpol Dianggap Halu, Rendah dan Tidak Dilirik Harus Ngaca
"Untuk kemudian dibawakan di rapat paripurna terdekat."
"Insyaallah saudara calon panglima untuk dimasuki ke rapat paripurna," papar Meutya.
Delapan Fokus Utama
Jenderal Andika Perkasa menyampaikan 8 fokus utama dari 15 tugas yang akan ia jalankan saat nanti menjabat Panglima TNI.
Pertama, kata Andika, hal terpenting adalah melaksanakan tugas TNI dengan lebih mengembalikan kepada peraturan perundangan.
Hal itu disampaikan Andika saat uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Panglima TNI dengan Komisi I DPR, Sabtu (6/11/2021).
Baca juga: Bisa Jadi Fitnah, Komisi I DPR Tak Mau Tanyakan Dugaan Pelanggaran HAM kepada Andika Perkasa
"Tugas-tugas yang kami laksanakan selama ini sudah diatur dalam UU, tapi implementasinya saya lihat masih banyak kelemahan."
"Itu jadi prioritas saya bagaimana mengembalikan tugas-tugas yang kita lakukan ini dendgan benar-benar berpegang kepada peraturan perundangan."
"Jangan kelebihan, dan harapan saya juga tidak mengambil sektor kementerian atau lembaga lain," tuturnya.
Baca juga: Luncurkan Buku Jokowi and The New Indonesia, Wadirut PLN Darmawan Prasodjo Beberkan Arah Baru RI
Kedua, Andika mengatakan, aturan yang sudah dikeluarkan oleh Kemenhan, operasi pengamanan perbatasan merupakan sesuatu yang menjadi fokus dalam hal peningkatan.
"Peningkatannya gimana, nanti detailnya saat sesi tertutup," ucapnya.
Lalu, peningkatan kesiapsiagakan kesatuan TNI juga menjadi fokus, karena sebetulnya banyak yang bisa dilakukan untuk membuat jauh lebih siap, baik menghadapi tugas-tugas opreasi militer maupun selain perang.
Baca juga: Deklarasikan Dukungan, SIGAP: Ganjar Pranowo Calon Presiden 2024 Harga Mati
Andika juga menekankan pentingnya peningkatan operasional siber, karena sudah hadir di mana-mana.
Menurut Andika, hal itu harus menjadi fokus yang lebih penting dibandingkan dengan keperluan lain yang juga sebetulnya penting.
"Untuk intelijen, khususnya di daerah yang saat ini ada gangguan keamanan maupun konfilik horizobtal atau veritikal."
Baca juga: Setelah Uji Kelayakan dan Kepatutan, Komisi I DPR Bakal Kunjungi Rumah Jenderal Andika Perkasa
"Menurut saya itu perlu dapat prioritas pada era ke depan," ucap Andika.
Berikutnya, interoperabilitas di Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, memang harus terus menerus dan semakin sering.
"Kita satukan atau kita lakukan, sehingga semakin tahu kelemahan dan kekurangan kita."
Baca juga: UPDATE Covid-19 di Indonesia 5 November 2021: 518 Orang Positif, 648 Pasien Sembuh,19 Meninggal
"Dan bagaimana di dalam kondisi yang masih belum terpenuhi ini bisa melakukan operasi bersama dengan tiga angkatan, karena itu kebutuhan yang enggak bisa dihindari saat ini," paparnya.
Lebih lanjut, Andika menyebut soal penguatan integrasi hingga penataan organisasi. Menurutnya, masih banyak ruang perbaikan di sana-sini.
"Saya melihat adanya kekurangan yang masih diperbaiki untuk membuat teamwork lebih bagus," ucap Andika.
Baca juga: Dikaitkan dengan Reshuffle Kabinet, Isu Tes PCR Dianggap Kental Muatan Politis
Terakhir, diplomasi militer yang sesuai dengan kebijakan politik luar negeri pun semakin penting.
"Saya lihat ini satu hal yang harus jadi perhatian saya, apabila suatu saat dipercaya jadi Panglima TNI," jelas Andika.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajukan nama KSAD Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto.
Baca juga: Bukan Cuma Dudung, Jenderal Bintang Tiga Ini Juga Berpeluang Jabat KSAD Gantikan Andika Perkasa
Hal itu disampaikan Ketua DPR Puan Maharani saat menerima surat presiden (surpres) calon Panglima TNI, yang diserahkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/11/2021).
"Presiden mengusulkan satu nama calon Panglima TNI, untuk dapat persetujuan."
Baca juga: UPDATE Covid-19 di Indonesia 2 November 2021: 868 Pasien Sembuh, 612 Orang Positif, 34 Meninggal
"Karena itu Pak Setneg, presiden sampaikan surpres mengenai usulan calon Panglima TNI atas nama Jenderal Andika Perkasa," ungkap Puan.
Puan mengatakan, DPR melalui Komisi I akan segera memproses surat tersebut untuk menyiapkan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).
"Komisi I DPR akan menggelar fit and proper tes terhadap calon Panglima TNI. "
Baca juga: Ketum PB IDI: Sekarang Fase Relaksasi Buat Nakes, Pulihkan Tenaga, Bersiap Kalau Ada Kenaikan Kasus
"Kemudian DPR akan menggelar rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan," ujarnya. (Taufik Ismail)