Baca tanpa iklan
WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengakui ada komunikasi yang terputus antara pemimpin pemerintahan (umara) dengan ulama.
Hal inilah yang ia nilai kerap terjadi kesalahpahaman sehingga menimbulkan konflik.
Hal itu disampaikan Jenderal Sigit saat berkunjung ke Kantor DPP Rabithah Alawiyah, Jakarta Selatan, Sabtu (30/1/2021).
Baca juga: Maruf Amin: Vaksinasi Covid-19 Hukumnya Wajib Kifayah
Kunjungan itu dalam rangka silaturahmi usai penunjukan sebagai Kapolri pengganti Idham Azis.
Saat itu, Sigit berbincang dengan sejumlah pengurus Rabithah Alawiyah.
Dalam bincang santai itu, dia menyatakan ingin meningkatkan komunikasi antara umara dan ulama untuk menjaga Kamtibmas.
Baca juga: UPDATE Covid-19 di Indonesia 29 Januari 2021: 13.802 Pasien Baru, 10.138 Sembuh, 187 Meninggal
"Banyak hal yang tadi kami diskusikan dengan beliau, bahwa memang komunikasi menjadi sangat penting dalam situasi seperti saat ini."
"Karena kami menyadari bahwa sinergitas antara umara dan ulama itu menjadi dasar yang baik untuk menjaga dan memelihara Kamtibmas," kata Jenderal Sigit.
Sigit pun bercerita, ulama merupakan salah satu pihak yang berjasa dalam merebut kemerdekaan Bangsa Indonesia dari penjajah.
Baca juga: Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Pospera oleh Arya Sinulingga, Polda Jateng Periksa Saksi Kunci
Para ulama juga yang membuat kesepakatan terkait dasar negara Bangsa Indonesia adalah Pancasila.
"Dasar negara Pancasila ini kan merupakan suatu proses yang panjang."
"Ini adalah cerita zaman dulu, tentunya Ini bahu-membahu zaman dulu yang pernah dilaksanakan, dan tentunya ini tidak boleh terputus."
Baca juga: UPDATE Vaksinasi Covid-19 di Indonesia 29 Januari 2021: Dosis Satu 405.012 Orang, Dosis Dua 11.287
"Karena seperti yang disampaikan tadi, ada komunikasi yang terputus antara umara dan ulama. Khususnya polisi dengan ulama," paparnya.
Atas dasar itu, dia meminta seluruh jajarannya untuk terus menjaga komunikasi baik dengan para ulama yang ada di daerah.
Intruksi itu pun menjadi kewajiban dan harus dilaksanakan seluruh jajarannya.
Baca juga: Pemerintah Terapkan Karantina RT/RW, Sudah Lama Diperintahkan Jokowi tapi Tidak Dijalankan