Tampang Koordinator Uang Rp69 Miliar yang Diduga Mengalir ke Pejabat Kemenaker

WARTAKOTALIVECOM, JAKARTA -- Aliran dana jumbo Rp69 miliar diduga masuk ke kantong pejabat Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) lewat praktik pemerasan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker, Irvian Bobby Mahendro (IBM), sebagai tersangka utama yang mengatur skema tersebut.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan, dana itu mengalir sepanjang 2019–2024 melalui sejumlah perantara dan dipakai untuk beragam kebutuhan.

“Tersangka menggunakan uang hasil kejahatan untuk belanja, hiburan, uang muka rumah, serta menyalurkan sebagian kepada pejabat lain di lingkungan Kemenaker,” kata Setyo dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (23/8/2025).

Selain untuk kepentingan pribadi, Bobby juga membeli kendaraan serta menanamkan modal di tiga perusahaan yang berafiliasi dengan Perusahaan Jasa K3 (PJK3).

KPK menduga cara ini dipakai untuk menyamarkan jejak uang hasil tindak pidana.

Tidak hanya Bobby, penyidik turut menelusuri peran pejabat lain.

Disisi lain Gerry Aditya Herwanto (GAH) diduga menerima Rp3 miliar dalam periode 2020–2025, yang kemudian dipakai membeli kendaraan senilai Rp500 juta serta ditransfer ke pihak lain sekitar Rp2,53 miliar.

Nama Hery Sutanto (HS) juga disebut-sebut kecipratan dana.

“Ini adalah praktik yang sistematis, dilakukan dengan memanfaatkan posisi dan kewenangan untuk menekan perusahaan jasa K3,” ujar Setyo.

Ia menegaskan, KPK masih menelusuri kemungkinan aliran dana ke pihak lain, baik di internal Kemenaker maupun kalangan swasta.

Kasus pemerasan sertifikasi K3 ini mencuat usai Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat (22/8/2025).

Dengan tambahan nama Irvian Bobby Mahendro dan Gerry Aditya Herwanto, lingkaran kasus dugaan korupsi di Kemenaker semakin meluas.

“Siapa pun yang terlibat akan dimintai pertanggungjawaban. Tidak ada yang kebal hukum,” kata Setyo menegaskan.