Baca tanpa iklan
WARTAKOTALIVE.COM, SERPONG - Sebanyak 90.173 Kepala Keluarga (KK) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) tercatat sebagai penerima bantuan sosial tunai (BST) program jaring pengamanan covid-19.
Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kota Tangsel, Wahyunoto Lukman mengatakan dari jumlah tersebut pihaknya telah menyalurkan bantuan senilai Rp 300.000 kepada 70.200 lebih penerimanya.
"Angka yang sudah tersalur dari total 90.173 itu lebih kurang 70.200 sekian. Jadi sekitar 85 persen," kata Wahyu saat dikonfirmasi Warta Kota, Kota Tangsel, Jumat (22/1/2021).
Baca juga: 40 Persen Permukiman di Jakarta Ciptakan Ruang Ekonomi dan Masyarakat
Kendati telah tersalurkannya bantuan, pihaknya mengaku masih menemukan sejumlah data ganda penerima bansos tersebut.
Tak hanya itu, pihaknya juga menemukan sejumlah data bermasalah bagi para penerima bansos jaring pengamanan sosial itu.
"Jadi bukan hanya data ganda saja ya, total yang harus diperbaiki data termasuk yang meninggal, yang pindah dan ada yang perubahan NIK, jadi yang terdaftar masih pakai NIK dan data yang lama. Kemudian sekarang dia pakai yang elektronik NIK-nya baru. Itu data-data yang harus kita perbaiki, lebih kurang ada sekitar 7000-an," ucapnya.
Baca juga: Bu Risma Titipkan 15 Gelandangan Jadi Karyawan Perusahan BUMN Waskita Karya, Gaji Pertama Rp4,7 Juta
Diketahui, dalam penyaluran bansos tersebut dilakukan oleh pihak PT POS Indonesia yang dimulai pada tanggal 9 Januari 2021.
Penyaluran bantuan yang awalnya dilakukan secara door to door mengalami sejumlah kendala oleh PT POS Indonesia.
Baca juga: Pendistribusian Uang BST di Kantor RT/RW Tidak Dibenarkan, Risma Bakal Berikan Sanksi Ini ke PT Pos
Baca juga: Syekh Rajab Langsung Terbang ke Indonesia setelah Bermimpi Habib Luthfi Duduk di Samping Rasulullah
Hingga penyaluran BST jaring pengamanan sosial itu dilakukan dengan secara langsung melalui satu lokasi yang telah ditentukan kepada para penerima.
PT POS kurang SDM
Sebelumnya, Wahyunoto Lukman mengakui adanya kendala penyaluran bantuan sosial tunai (BST) sebasar Rp 300.000 dari Kementerian Sosial secara door to door.
Menurutnya tak dapat direalisasikannya penyaluran BST secara door to door itu akibat minimnya ketersediaan petugas ekspedisi oleh PT Pos Indonesia Persero.
Hingga akhirnya terpaksa pembagian BST secara bertahap itu dilakukan secara tatap muka dengan memanfaatkan sejumlah lahan fasilitas umum maupun gedung sekolah.
Baca juga: Pemerintah Targetkan Vaksinasi Covid-19 181,5 Juta Penduduk, Ini Sasaran Warga yang Didahulukan
"Kami tetap mendorong agar pihak penyalur, dalam hal ini PT Pos Indonesia persero cabang Tangerang Selatan untuk menyalurkan door to door. Namun terkendala teknis, seperti jumlah SDM PT Pos Indonesia," ujar Wahyu kepada awak media, Kota Tangsel, Jumat (15/1/2021).
Faktor lain terkendalanya penyaluran bantuan sosial tersebut ditengarai alamat penerima yang tak secara lengkap terdata.
Kata Wahyu, tak tercatatnya alamat lengkap para penerima membuat petugas ekspedisi membuat pihaknya dengan PT Pos Indonesia Persero untuk dilakukan penyaluran secara tatap muka.