Baca tanpa iklan
WARTAKOTALIVE.COM, CIRACAS--Pembebasan lahan untuk Waduk Cimanggis di wilayah RW 14 Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur belum rampung.
Masih ada lahan milik warga yang belum dibebaskan.
Lurah Cibubur Sapto Tjahyadi mengatakan ada sejumlah bidang tanah milik warga dimana untuk pembebasan lahan bagi Waduk Cimanggis belum sepenuhnya rampung.
"Masih ada delapan bidang kalau tidak salah yang belum dibebaskan, lokasinya ada di RW 14," kata Sapto, Kamis (5/11/2020).
Baca juga: Jalani Swat Test, Seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Negatif Covid-19
Namun Sapto mengaku tidak tahu apa penyebab pembangunan Waduk Cimanggis terhenti karena terkait masalah pembebasan lahan yang belum beres tersebut atau ada masalah lain.
Pasalnya pembebasan lahan hingga pengerjaan Waduk Cimanggis terhenti sekitar bulan Maret 2020 silam saat pandemi Covid-19 ditangani oleh Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta.
Sementara itu warga setempat, Limin (68) tidak menampik adanya sejumlah bidang lahan warga di wilayah RW 14 yang proses pembebasan lahannya belum juga rampung.
Baca juga: Aksi Bersih-bersih Sebagai Upaya Antisipasi Banjir Sekaligus Kembalikan Fungsi Waduk Cilangkap
"Setahu saya yang belum dibayarkan itu lahan kosong, bukan rumah. Tapi saya nggak tahu ada berapa bidang yang belum dibebaskan," katanya.
Limin mengatakan proses pembangunan Waduk Cimanggis yang terhenti tidak merugikan warga RW 14 karena wilayahnya tidak terdampak banjir.
Justru yang terdampak adalah mereka yang pemukimannya dilintasi aliran Kali Cipinang agar tidak terdampak banjir ketika debit air meluap.
"Jadi yang dirugikan warga lain di Ciracas. Termasuk Kelurahan Cibubur sebenarnya, tapi ada juga wilayah kelurahan lain," ungkapnya.
Ditutupi ilalang
Diberitakan sebelumnya, pembangunan Waduk Cimanggis di wilayah RW 14 Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, terhenti sejak adanya pandemi Covid-19 pada awal Maret 2020.
Kondisi Waduk Cimanggis terbengkalai tertutup ilalang setinggi sekitar 50 sentimeter.
Tidak ada alat berat di sekitar lokasi, dan hanya tampak sejumlah personel Dinas SDA DKI Jakarta.
Baca juga: UPDATE Penghitungan Suara Pilpres AS 2020: Joe Biden Cuma Butuh 6 Poin Lagi Menuju Gedung Putih
Adapun akses masuk menuju Waduk Cimanggis juga tertutup pagar seng, berikut palang besi tempat spanduk bertuliskan 'hati-hati keluar masuk kendaraan proyek' di lokasi tersebut.
Limin (68), warga setempat mengatakan, Waduk Cimanggis oleh Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta yang dikerjakan sejak 2016 silam, terhenti seiring adanya pandemi.
"Sekitar Bulan Maret 2020 lalu berhenti, semenjak ada Corona ini aja pengerjaannya terhenti."
Baca juga: Kasih Naskah Cacat UU Cipta Kerja untuk Diteken Jokowi, Pejabat Kemensetneg Kena Sanksi Disiplin
"Enggak tahu juga kenapa terhenti," kata Limin, Kamis (5/11/2020).
Menurutnya, warga setempat heran dengan proses pembangunan Waduk Cimanggis yang bertujuan mengurangi debit air Kali Cipinang tersebut, belum juga rampung.
Sebab, pengerjaan Waduk Cimanggis yang memisahkan wilayah Cibubur dan Cimanggis, Depok, secara tidak langsung merugikan warga sekitar karena tidak kunjung selesai.
Baca juga: Ogah Perbaiki Surat Panggilan, Bareskrim Jadwalkan Periksa Ahmad Yani Pekan Depan
"Ya heran saja, sudah lama tapi enggak selesai pengerjaannya."
"Apalagi dulu pengerjaannya sempat diprotes warga karena alat berat terus kerja sampai pukul 02.00 WIB," tuturnya.
Menanggapi hal tersebut, Lurah Cibubur Sapto Tjahyadi mengaku tidak mengetahui penyebabnya, karena tidak terlibat secara langsung, mengingat pengerjaan digarap Dinas SDA DKI Jakarta.
Baca juga: Ini Sebaran Suara Pilpres AS 2020, Joe Biden Unggul di Electoral College dan Nasional
"Silakan tanya ke pihak Dinas SDA supaya lebih akurat," ucap Sapto.
Sementara, Kepala Suku Dinas SDA Jakarta Timur Santo belum dapat dikonfirmasi terkait alasan terhentinya proses pembangunan Waduk Cimanggis tersebut.
DKI Anggarkan Rp 5,2 Triliun untuk Tanggulangi Banjir
Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran Rp 5,297 triliun untuk penanggulangan banjir, yang dikerjakan selama tiga tahun dari 2020 hingga 2022.
Dana sebanyak itu merupakan pinjaman dari pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebesar Rp 12,5 triliun.
Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Juaini Yusuf mengatakan, ada tujuh proyek yang bakal dikerjakan dinasnya selama tiga tahun.
• Mumtaz Rais Sudah Minta Maaf, Nawawi Pomolango Serahkan Kelanjutan Laporannya kepada Polisi
Di antaranya pembangunan polder pengendalian banjir; revitalisasi pompa pengendali banjir; dan pembangunan waduk pengendali banjir.
Lalu, peningkatan kapasitas sungai dan drainase kali kewenangan kementerian; pembangunan vertikal drainase; serta sistem informasi penunjang banjir.
“Dari tujuh program itu, anggaran terbesar ada pada peningkatan kapasitas sungai dan drainase kali kewenangan kementerian sebesar Rp 2,070 triliun,” kata Juaini, Selasa (18/8/2020).
• Meski Tersangka, Pinangki Sirna Malasari Masih Jadi Pegawai Kejaksaan Agung dan Dapat Bantuan Hukum
Juaini mengatakan, anggaran itu diprioritaskan untuk pengadaan lahan di lima kali besar.
Yakni, Kali Angke, Kali Pesanggrahan, Kali Sunter, Kali Ciliwung, dan Kali Jatikramat.
Pemerintah juga membangun turap dan mengeruk endapan lumpur, sehingga debit air yang tertampung bisa lebih banyak lagi.
• LIVE STREAMING Penjelasan BI Soal Uang Peringatan Kemerdekaan Rp 75.000, Alat Pembayaran Sah?
“Untuk pembebasan kali-kali, merupakan lanjutkan dari yang belum kami bebaskan di lima titik tersebut,” tutur Juaini.
Kemudian untuk proyek terbesar kedua adalah pembangunan enam waduk senilai Rp 880,2 miliar.
Rinciannya, Waduk Brigif, Waduk Pondok Ranggon, Waduk Lebak Bulus, Wauk Cimanggis, Waduk Rambutan, dan Waduk Sunter Selatan.
• Jaksa Pinangki Dapat Pendampingan Hukum, dari Awal ICW Curiga Kejaksaan Agung Bakal Pasang Badan
“Alokasi dana Rp 880,2 miliar untuk melanjutkan pengadaan lahan sebesar Rp 365,2 miliar dan konstruksi waduk Rp 515 miliar,” jelas Juaini.
Juaini mengatakan, selanjutnya untuk proyek terbesar ketiga adalah pembangunan polder pengendalian banjir senilai Rp 786,3 miliar.
Duit sebanyak itu digunakan untuk biaya perencanaan Rp 8,3 miliar dan konstruksi polder sebesar Rp 778 miliar.
• Hari Ini Bareskrim Periksa Mantan Lurah Grogol Selatan Soal KTP Djoko Tjandra
Ada delapan polder yang akan dibangun pemerintah.
Yakni, Polder Muara Angke, Polder Betik Kelapa Gading, Polder Teluk Gong, Polder Green Garden, Polder Mangga Dua, Sub Polder Marunda-JGC, Polder Pulomas, dan Polder Kamal.
Sementara untuk proyek terbesar keempat adalah pembangunan vertikal drainase senilai Rp 750 miliar.
• Bakal Ada Pendidikan Militer untuk Mahasiswa Selama Satu Semester, Bisa Jadi Komponen Cadangan
Anggaran sebanyak itu difokuskan untuk melanjutkan pembangunan satu juta sumur resapan di DKI Jakarta.
Pengerjaan sumur ini dimulai pada triwulan ketiga tahun 2020 sampai 2022 mendatang.
Targetnya, satu rukun tetangga (RT) terdapat 60 titik sumur resapan.
• MAKI Ungkap Brigjen Prasetijo Utomo Dapat Uang Terima Kasih 20 Ribu Dolar AS dari Tommy Sumardi
Rinciannya, 82.020 sumur resapan di 1.367 RT di wilayah Jakarta Pusat, lalu 428.160 sumur resapan di 7.136 RT di Jakarta Timur.
Kemudian, 311.940 sumur resapan di 5.199 RT Jakarta Barat, dan 364.620 sumur resapan di 6.077 RT di Jakarta Selatan.
“Di wilayah Jakarta Utara kami enggak bisa bangun karena kondisi tanahnya dangkal, jadi saat digali satu meter air muncul ke permukaan,” ungkapnya.
• Tak Setuju Pendidikan Militer untuk Mahasiswa, Dede Yusuf: Di Pramuka Sudah Diajarkan Bela Negara
Proyek terbesar kelima adalah revitalisasi pompa kewenangan DKI, sebagai pengendali banjir di lima wilayah kota administrasi DKI Jakarta.
Setiap tahun anggaran yang dikucurkan sebesar Rp 111 miliar, sehingga total anggaran selama tiga tahun mencapai Rp 333 miliar.
“Per tahun kami anggarkan Rp 111 miliar untuk biaya perawatan pompa dan pintu air, sehingga saat musim hujan turun akan bekerja lebih optimal,” paparnya.
• Tak Pernah Ditengok UNHCR, Pengungsi Asing di Kalideres Berunjuk Rasa di Tengah Pandemi
Berdasarkan catatannya, ada 382 pompa milik Pemprov DKI Jakarta yang tersebar di 148 lokasi.
Sedangkan pompa milik pemerintah pusat ada 10 unit yang tersebar di 30 lokasi.
Kata dia, pompa-pompa milik DKI harus direvitalisasi untuk mengantisipasi banjir sebagai dampak pembangunan polder yang belum diselesaikan sampai saat ini.
• Masuk Bawa Tas, Tommy Sumardi Keluar dari Ruang Kerja Jenderal Polisi dengan Tangan Kosong
Sebetulnya, DKI berencana membangun polder sejak awal tahun 2020, namun terkendala anggaran karena terkena refocusing penanganan Covid-19.
“Pembangunan polder sebetulnya prioritas kami di tahun 2020, tapi karena terkendala dengan anggaran (refocusing Covid-19) jadi tertunda."
"Namun untuk mengantisipasi banjir di tahun 2020 ini, kami membeli pompa 19 unit pompa mobile dengan kapasitas 500 liter per detik,” jelasnya.
• Beroperasi Normal, Samsat Jakarta Timur Bantah Tutup Kantor Akibat Covid-19
“Di sisi lain, kami juga harus merevitalisasi pompa, yaitu dengan melakukan servis sehingga bisa mengantisipasi banjir,” tambah Juaini.
Proyek keenam adalah pembangunan tanggul pengaman atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) sebesar Rp 55 miliar.
Rinciannya, Rp 50 miliar untuk konstruksi tanggul dan Rp 5 miliar untuk perencanaan.
• Ada Anggota Samsat Jakarta Timur Meninggal, Ditlantas PMJ Masih Tunggu Hasil Tes Swab
“Proyek terakhir pembuatan flood supporting information system (sistem informasi penunjang banjir) sebesar Rp 6,05 miliar."
"Untuk pembelian alat pengukur debit air, alat ukur curah hujan, dan kamera CCTV,” bebernya.
Dia menambahkan, bila seluruh anggaran ini dipecah selama tiga tahun, biaya terbesar dilakukan pada 2021.
• Deklarasi di Tugu Proklamasi, Ini 10 Jati Diri KAMI
Rinciannya pada tahun 2020 anggaran dialokasikan sebesar Rp 1,721 triliun, 2021 sebesar Rp 2,832 triliun, dan 2022 sebesar Rp 744,3 miliar.
“Dengan demikian bila ditotal secara keseluruhannya, alokasi penanggulangan banjir melalui dana PEN (pemulihan ekonomi nasional) dari pemerintah pusat sebesar Rp 5,297 triliun,” terangnya. (*)