Omnibus Law
Kasih Naskah Cacat UU Cipta Kerja untuk Diteken Jokowi, Pejabat Kemensetneg Kena Sanksi Disiplin
Dari hasil pemeriksaan tersebut, tidak ditemukan adanya unsur kesengajaan, dan kekeliruan tersebut murni human error.
lihat foto
WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Pejabat di Kementerian Sekretariat Negara yang bertanggung jawab menyiapkan naskah UU Cipta Kerja yang akan ditandatangani Presiden Jokowi, dikenakan sanksi disiplin.
Hal itu dilakukan setelah ditemukannya kesalahan pengetikan dalam UU 11/2020 yang ditandatangani Presiden.
Asisten Deputi Hubungan Masyarakat Kementerian Sekretariat Negara Eddy Cahyono Sugiarto mengatakan, pihaknya telah melakukan perbaikan terhadap kesalahan UU yang telah dimasukkan ke dalam lembaran negara tersebut.
Baca juga: Rizieq Shihab Mau Kembali, Polri: Ya Pulang Saja, Kita Tidak Pernah Usir
"Langkah ini sejalan dengan penerapan zero mistakes untuk mengoptimalisasi dukungan kepada Presiden dalam menjalankan tugas pemerintahan negara," kata Eddy lewat keterangan tertulis, Rabu (4/11/2020).
Dengan masih adanya kesalahan pengetikan, menurut Eddy, Kemensetneg telah melakukan serangkaian pemeriksaan internal.
Dari hasil pemeriksaan tersebut, tidak ditemukan adanya unsur kesengajaan, dan kekeliruan tersebut murni human error.
Baca juga: Salah Ketik UU Cipta Kerja, Arteria Dahlan: Jangan-jangan Ada Motif Memperkeruh, Harus Diusut Tuntas
"Terhadap pejabat yang bertanggung jawab dalam proses penyiapan draf RUU sebelum diajukan kepada Presiden, Kemensetneg juga telah menjatuhkan sanksi disiplin," ungkapnya.
Sebagai upaya sungguh-sungguh dalam menerapkan zero mistakes dalam penyiapan RUU pada masa mendatang, Kemensesneg akan melakukan peningkatan kendali kualitas.
Di antaranya, dengan melakukan review terhadap Standar Pelayanan dan Standard Operating Procedures (SOP), yang berkaitan dengan penyiapan RUU yang akan ditandatangani Presiden.
Baca juga: Rizieq Shihab Pulang ke Indonesia Selasa 10 November 2020, Langsung Istirahat di Petamburan
Ia menambahkan, kekeliruan pada UU 11/2020 tentang Cipta Kerja yang telah ditandatangani oleh Presiden tersebut, pada dasarnya tidak mengubah substansi dan lebih bersifat teknis administratif semata.
salah ketik UU Cipta Kerja
Omnibus Law
UU Cipta Kerja
UU 11/2020
Undang-undang 11 Tahun 2020
Kementerian Sekretariat Negara
| Syahganda Nainggolan Bisa Dieksekusi Lagi Jika Vonis Kasasi MA Lebih dari 10 Bulan |
|
|---|
| Petinggi KAMI Syahganda Nainggolan Bebas dari Rutan Bareskrim Usai Dihukum 10 Bulan Penjara |
|
|---|
| DAFTAR 45 PP dan 4 Perpres Turunan UU Cipta Kerja yang Sudah Diteken Menkumham |
|
|---|
| Pemerintah Tak Siap Jawab Permohonan Penggugat, Hakim MK Diminta Tolak Undang-undang Cipta Kerja |
|
|---|
| Bareskrim Selesaikan Berkas Tersangka Petinggi KAMI Terkait Demo Omnibus Law di Jakarta dan Medan |
|
|---|
