Baca tanpa iklan
WARTAKOTALIVE, GAMBIR - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria punya pandangan sendiri soal naiknya jumlah penumpang angkutan umum di Jakarta saat pandemi Covid-19.
Politikus Partai Gerindra ini menyebut, naiknya jumlah penumpang angkutan umum bisa saja karena masyarakat ingin mencari transportasi yang terjangkau.
Bukan karena imbas kebijakan ganjil genap (gage) pelat mobil pribadi.
• Djoko Tjandra Suap Jaksa Pinangki Rp 7 Milliar untuk Urus Fatwa MA, Ternyata Itu Cuma Uang Muka
“Bisa saja peningkatan (penumpang) disebabkan ekonomi memburuk lalu berdampak pada pendapatan orang."
"Jadi yang tadinya naik mobil, berpikir ulang lebih hemat naik angkutan umum,” kata Ahmad Riza Patria saat ditemui di Balai Kota DKI, Jumat (4/9/2020).
Pria yang akrap disapa Ariza ini mengatakan, masyarakat yang terdorong naik angkutan umum karena ingin berhemat, biasanya naik kereta rel listrik (KRL) Commuter Line atau Bus Transjakarta.
• Djoko Tjandra Bilang Adik Iparnya Meninggal Akibat Covid-19, Penyidik Kejagung Tak Langsung Percaya
Namun demikian, kata dia, Pemprov DKI Jakarta terus mengevaluasi kebijakan gage yang telah berlangsung sejak Senin (3/8/2020) lalu.
“Terkait dengan meningkatnya 3,5 persen orang yang beralih ke angkutan umum akan kami cek. Apakah betul karena gage atau bukan,” ujarnya.
Menurutnya, wabah Covid-19 tidak hanya berdampak buruk pada kesehatan masyarakat saja, tapi sosial budaya bahkan perekonomian.
• Bea Meterai Naik Jadi Rp 10 Ribu Mulai 2021, Berlaku untuk Dokumen di Atas Rp 5 Juta
Bahkan ada pekerja yang dirumahkan hingga terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) karena ekonomi perusahaannya terpuruk akibat Covid-19.
“Kalau mau jujur kan yang naik kendaraan (pribadi) berkurang karena tidak bekerja, atau karena WFH (bekerja dari rumah)."
"Lalu jumlah yang bekerja juga berkurang disebabkan PHK,” ungkapnya.
• Ditentukan oleh Penjual, Harga Vaksin Covid-19 di Indonesia Bakal Beragam
Kata dia, pemerintah daerah telah menggencarkan sistem WFH.
Setiap dunia usaha hanya mempekerjakan karyawannya maksimal 50 persen dari kapasitas di kantor. Sedangkan 50 persen lagi bekerja dari rumah.
“Tapi bisa saja ada peningkatan (penumpang) karena ada yang kembali kerja, atau ada keperluan."
• Seperti Sales Mobil, Andi Irfan Yakinkan Djoko Tjandra Pakai Jasa Jaksa Pinangki untuk Urus Fatwa MA
"Jadi kami cek apakah ada korelasinya (antara gage dengan penambahan penumpang),” jelasnya.
Dia mengatakan, kebijakan gage yang dikeluarkan tidak hanya menjadi perhatian Satuan Tugas Penanganan Covid-19, tapi pemerintah daerah itu sendiri.
Sebelum mengeluarkan kebijakan, pihaknya lebih dahulu melakukan kajian bersama instansi lain seperti Polda Metro Jaya.
• Minta Warga Sumbar Menahan Diri, Politikus PDIP: Puan Maharani Orang Minang
“Prinsipnya semua (kebijakan) yang diambil selalu kami diskusikan, termasuk akan kami perhatikan saran dari Pak Doni (Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo),” imbuhnya.
Dia menambahkan, kebijakan gage yang dikeluarkan sebelum pandemi Covid-19 memang bertujuan untuk ‘memaksa’ warga pindah ke angkutan umum.
Kemudian pemerintah mencabut kebijakan itu selama pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
• Dihukum Masuk Ambulans Sambil Tatap Keranda Jenazah karena Tak Pakai Masker, Warga Bogor Kapok
Kemudian di PSBB transisi diberlakukan kembali di awal Agustus 2020.
“Jadi, selain untuk mengurangi kemacetan, juga untuk membatasi (orang) yang keluar rumah."
"Untuk mengatur orang yang keluar untuk sekadar acara belanja atau bertemu dengan teman-teman (nongkrong),” tuturnya.
• Raden Brotoseno Bakal Bebas Murni Akhir September 2020, ICW Pertanyakan Status Justice Collaborator
Sebelumnya, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 sekaligus Kepala BNPB Doni Monardo meminta Pemprov DKI Jakarta melakukan evaluasi terhadap sistem pembatasan kendaraan berdasarkan pelat nomor ganjil genap.
“Kami juga sudah berbicara kepada pemerintah DKI Jakarta untuk melakukan evaluasi tentang menggunakan sistem transportasi ganjil genap,” kata Doni dalam rapat kerja dengan Komisi VIII di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2020), dikutip dari Kompas.com.
Doni mengatakan, akibat dari penerapan sistem ganjil genap, terjadi peningkatan jumlah penumpang di kereta rel listrik (KRL) dan Bus Transjakarta.
• Isu Cina Bakal Bangun Pangkalan Militer di Samudra Hindia, Indonesia Menolak Tegas
Dari data yang diterimanya, penumpang KRL meningkat sebesar 3,5 persen.
Kebijakan gage hanya berlangsung pada jam sibuk, yaitu pada pagi dan sore hari.
Pada pagi dimulai dari pukul 06.00-10.00, dan sore pukul 16.00-21.00.
• Diprotes Warga dan Tak Ada di Pergub, Satpol PP Hentikan Sanksi Masuk Peti Mati Bagi Pelanggar PSBB
Kebijakan ini tidak berlaku pada Sabtu dan Minggu serta hari libur nasional yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
Selain itu, kebijakan ini tidak berlaku bagi 13 jenis kendaraan yang dikecualikan termasuk sepeda motor. (*)