Baca tanpa iklan
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta akan mengalokasikan anggaran untuk penyemprotan disinfektan di permukiman penduduk.
Alokasi ini akan diambil dari sisa anggaran belanja tidak terduga (BTT) senilai Rp 53 miliar, sesuai usul Komisi A DPRD DKI Jakarta.
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengatakan, dana ini dialokasikan untuk menjawab permintaan masyarakat.
• Kepulauan Seribu Ditutup untuk Wisatawan, Kapal Hanya Beroperasi Angkut Warga
Kata dia, banyak masyarakat melalui kelurahan meminta pemerintah menyemprot permukimannya memakai cairan disinfektan, demi menekan penularan Virus Corona (Covid-19).
“Saya sudah berkoordinasi dengan Pak Sekda."
"Dan diputuskan bisa dipenuhi melalui dukungan anggaran untuk kegiatan tersebut melalui BTT,” ujar Mujiyono berdasarkan keterangan tertulis, Senin (23/3/2020).
• Komisi IX DPR Ungkap Banyak Tenaga Medis Pakai Jas Hujan Sebagai APD, Digunakan Selama Satu Sif
Menurutnya, penggunaan anggaran BTT telah memiliki payung hukum berupa surat edaran Mendagri 440/2436/SJ 17 Maret 2020.
Juga, Instruksi Presiden 4/2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Kata dia, masih ada anggaran BTT sebesar Rp 53 miliar yang belum digunakan, sehingga dialokasikan untuk menyemprotkan cairan disinfektan.
• BREAKING NEWS: Tambah 81 Kasus, Jumlah Pasien Virus Corona di Indonesia Melonjak Jadi 450 Orang
Dia menjelaskan, sesuai evaluasi Kemendagri, BTT dari APBD DKI 2020 sebesar Rp 188 miliar.
Dana sebesar itu rinciannya untuk penanganan banjir Rp 5 miliar pada Februari 2020 lalu, dan Rp 130 miliar untuk penanganan Covid-19 melalui Dinas Kesehatan.
“Sisanya masih ada Rp 53 miliar yang bisa digunakan ke wilayah seperti penyemprotan disinfektan,” jelas politikus Partai Demokrat itu.
• 38 Pasien Virus Corona di Indonesia Meninggal, 20 Sembuh
Kata dia, tidak sedikit perangkat kelurahan dan RT/RW membutuhkan penyemprotan disinfektan di rumah-rumah penduduk.
Beberapa wilayah telah melakukan penyemprotan itu dengan anggaran kas kelurahan dan swadaya masyarakat.
Namun, masih banyak perangkat kewilayahan yang kekurangan anggaran.
• 367.491 Karyawan di DKI Kerja dari Rumah, Perusahaan yang Melanggar Seruan Gubernur Tak Disanksi
Sesuai Inpres 4/2020, alokasi anggaran yang ada diutamakan untuk mempercepat penanganan COVID-19 sesuai protokol penanganan.
“Inpres itu menginstruksikan para Menteri/pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati dan Wali Kota untuk mengutamakan penggunaan anggaran yang ada."
"Untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan COVID-19 dengan mengacu pada protokol penanganan COVID-19,” jelasnya.
Kebutuhan Pakaian Khusus Medis Meningkat
Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti mengatakan, pemerintah daerah sebetulnya memiliki pakaian khusus atau disposable protective coverall untuk memangani pasien Virus Corona (Covid-19).
Namun, jumlahnya belum mencukupi, mengingat DKI Jakarta menjadi daerah epicenter (titik teratas) dari wabah virus corona.
“Tentunya pergerakan (kebutuhan) dinamis."
• Menteri Kabinet Indonesia Maju yang Kena Virus Corona Cuma Budi Karya Sumadi
"Awal-awal ini kami bisa butuh 1.000 per hari, tapi melihat kasus yang semakin meningkat, tentunya (kebutuhan) bisa lebih dari itu,” kata Widyastuti di Balai Kota DKI, Senin (23/3/2020).
Hal itu dikatakan Widyastuti saat jumpa pers penerimaan 40 ribu pakaian khusus dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo.
Kata dia, bantuan pakaian khusus ini akan digunakan untuk layanan di dalam rumah sakit klinis, perawatan pasien Covid-19, dan laboratorium.
• Klorokuin Obat Keras untuk Mengobati, Bukan Mencegah Virus Corona, Jangan Borong Tanpa Resep Dokter!
“Rumah sakit rujukan dan juga petugas ambulans gawat darurat (AGD) yang mengangkut pasien Covid-19 juga dilengkapi ini.”
“Termasuk teman-teman kami di Puskesmas yang melakukan deteksi dini maupun contact tracing (melacak) ke lapagan kalau ada kasus terduga positif Covid-19,” tambahnya.
Menurut dia, pakaian yang digunakan itu hanya sekali pakai.
• Minta Rakyat Patuhi Pemerintah, Mahfud MD: Hindari Bencana Lebih Penting Daripada Raih Kebaikan
Artinya, setelah dipasang di badan, pakaian itu harus dimusnahkan melalui mekanisme penghancuran limbah medis yang benar.
Bahkan, kata dia, proses melepas pakaian itu juga ada tata caranya.
Jangan sampai, bagian kulit petugas yang memakainya justru terpapar virus yang menempel di permukaan pakaian.
• Komisi III DPR Usul Tahanan Kasus Kejahatan Ringan Dibebaskan Agar Virus Corona Tak Masuk Lapas
“Kami sudah ada SOP (Standar Operasional Prosedur) untuk memakai dan melepas pakaian, karena kalau melepasnya tidak urut nanti membahayakan petugas juga,” terangnya.
Dia menambahkan, dalam sehari kebutuhan pakaian tersebut mencapai 1.000 unit.
Pemakaian alat ini, kata dia, tentu sesuai jumlah pasien yang ditangani.
• VIRUS Corona Semakin Mewabah, Mudik Lebaran Tahun Ini Bakal Dilarang?
Bila pasiennya banyak, tentu alat yang dipakai juga banyak.
Begitu juga sebaliknya, bila pasien sedikit, alat yang dipakai juga sedikit.
“Bantuan yang kami terima ini dari BNPB,” katanya.
• 4 Warga Tangerang Selatan Positif Virus Corona, 115 ODP, 56 PDP
Berdasarkan situs corona.jakarta.go.id hingga Minggu (22/3/2020) malam, ada 514 orang yang dinyatakan positif Virus Corona.
Rinciannya, 437 tengah dirawat, 29 dinyatakan sembuh, dan 48 orang meninggal dunia.
Kemudian, ada 1.447 orang dalam pemantauan (ODP) Virus Corona.
• Dalam Dua Hari, 4 Warga Tangerang Selatan Meninggal Akibat Virus Corona
Rinciannya, 397 masih dipantau, dan 1.050 selesai dipantau karena dinyatakan sehat.
Sedangkan pasien dalam pengawasan (PDP) ada 646 orang.
Rinciannya, 394 pasien masih dirawat, dan 252 dinyatakan sehat dan pulang. (*)