Baca tanpa iklan
DPRD DKI Jakarta bakal memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui panitia khusus (pansus) banjir.
Keterangan Anies Baswedan dibutuhkan karena segala kebijakan strategis yang ada di DKI Jakarta, khususnya pencegahan banjir, ada padanya.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan, Anies Baswedan dipanggil karena dia penanggung jawab di Pemprov DKI Jakarta.
• Kena Stigma Negatif, Ojek Online Ogah Masuk Perumahan Tempat Tinggal Pasien Virus Corona di Depok
Prasetio juga meminta Anies Baswedan jangan menyalahkan anak buah atau cuaca terkait bencana banjir yang terjadi di Ibu Kota beberapa waktu lalu.
“Kami bukan enggak bisa (panggil Anies Baswedan), akan bisa ke situ kalau memang SKPD (Satuan Perangkat Kerja Daerah) enggak mampu (menjelaskan)."
"Nanti kami panggil Pak Gubernur,” kata Prasetio, Rabu (4/3/2020).
• Bukan Kena Virus Corona, Warga Bekasi yang Meninggal di Cianjur karena Sakit Jantung dan Paru-paru
Menurut Prasetio, pemanggilan Anies Baswedan ke DPRD bukan bernuansa politis.
Dia menyebut hanya ingin mendengar pernyataan Anies Baswedan soal pencegahan dan penanggulangan banjir di Jakarta, yang selama ini telah dilakukan Pemprov DKI.
Sekaligus, mencari solusinya.
• Penimbun Masker dan Sembako Bisa Dipenjara 5 Tahun dan Denda Rp 50 Miliar, Pengusaha Diminta Peduli
“Jadi cari solusi bareng-bareng, karena Jakarta enggak mungkin enggak banjir, pasti banjir, tapi kan bisa diminimalisir,” papar Prasetio.
Seperti, katanya, pemanggilan kepala daerah di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Bekasi, dan sebagainya di Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta Timur, Senin (2/3/2020) lalu.
Saat itu, kepala daerah yang terdampak banjir besar beberapa waktu lalu dipanggil untuk mencari solusi penanganan dan pencegahan banjir.
• Tabrakan Beruntun di Tol Cipali, Satu Orang Tewas, 6 Luka-luka, Ini Daftar Nama Korban
Salah satu yang dibahas adalah merevisi Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur.
Apabila direvisi, maka pencegahan dan penanggulangan banjir bukan di ranah pemerintah daerah saja, tapi terintegrasi dengan pemerintah pusat dalam hal ini BNPB.
“Kayak kemarin (Senin 2/3/2020) saya di BNPB, solusinya seperti itu."
• Jokowi: Sebagian Besar Pasien Virus Corona Bisa Sembuh, Solidaritas Sosial Kita Diuji
"Kami duduk bareng. Dan kalau memang ini adalah salah satu bencana banjir, kami harus declare (mengumumkan) itu sebagai bencana banjir."
"Karena penopang Jakarta kan banyak, ada Tangsel, Bogor, Depok, Bekasi. Jadi harus diajak ngomong dan enggak bisa dilakukan sendiri,” jelasnya.
Tujuh fraksi mendukung pembentukan pansus banjir, yakni PDIP, Demokrat, NasDem, PAN, PSI, PKB-PPP.
• MUI: Menimbun Masker dan Makanan Haram Hukumnya, Tidak Islami
Sedangkan dua fraksi lagi yang merupakan partai pengusung Anies Baswedan, yakni Gerindra dan PKS, menolaknya.
Pembentukan pansus ini sebetulnya mengacu pada Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota.
Di Pasal 115 disebutkan, dalam membentuk Pansus, jumlah anggotanya paling banyak 25 orang anggota dewan.
• BEGINI Tahapan Seseorang Dinyatakan Positif Virus Corona, Diawali dari Pemantauan
Berikut ini komposisi jumlah anggota yang ditentukan untuk tiap fraksi berdasarkan kursi yang diperoleh"
- PDI Perjuangan: 6
- Gerindra: 5
- PKS: 4
- Demokrat, PAN, PSI dan NasDem masing-masing dua orang.
- Golkar dan PKB-PPP masing-masing satu orang.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membantah tak hadir dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR, Rabu (26/2/2020).
Anies Baswedan menyebut sudah mengirimkan perwakilan Pemprov DKI untuk datang.
"Berdiskusi dengan para wakil rakyat mengenai bencana, saya tadi kirim wakil dari Pemprov DKI."
• Kader Gerindra Ingin Prabowo Maju Lagi di Pilpres 2024, Bakal Dipilih Aklamasi Jadi Ketua Umum
"Jadi bukan tidak hadir, jadi kira-kira begitu," katanya di Pantai Timur Ancol, Jakarta Utara, Rabu (25/2/2020).
Anies Baswedan absen memenuhi panggilan DPR kemarin.
Ketidakhadirannya dikarenakan mantan Mendikbud ini lebih memilih mengunjungi sejumlah lokasi titik terdampak banjir dan posko bantuan.
• PNS yang Rumahnya Kebanjiran Boleh Cuti Maksimal 1 Bulan dan Tetap Digaji, Begini Aturan Mainnya
Setidaknya pada siang kemarin, ia mendatangi lima lokasi yang sebagian besar ada di kawasan Jakarta Timur.
Tinjauannya dimulai pukul 10.40 WIB ke kawasan Pulo Mas, Jakarta Timur.
Di lokasi tersebut ia mengunjungi lebih dari satu titik.
• PAN Pastikan Posisi Amien Rais Tetap yang Tertinggi dan Tidak Tergantikan
Berikutnya ia datang ke Waduk Ria Rio, Pulogadung, Jakarta Timur.
Setelahnya, Anies Baswedan menyambangi posko terpadu penanggulangan bencana Kelurahan Kayu Putih, Jakarta Timur.
Pada titik keempat, Anies Baswedan meninjau kawasan Jalan Perintis Kemerdekaan, Pulogadung, Jakarta Timur.
• ATURAN Pantang dan Puasa Katolik Selama Masa Prapaskah, Dimulai pada Rabu Abu
Sedangkan di titik kelima tinjauan dan jadi yang terakhir, Anies Baswedan mengunjungi lokasi terdampak banjir dan posko di sekitar Masjid At Taqwa, Pegangsaan, Jakarta Utara.
Rangkaian tinjauannya ini rampung sekira pukul 13.00 WIB.
Menurutnya, saat ini yang perlu diutamakan adalah soal penanganan masalah pasca-banjir.
• 3 Jenis Penyakit yang Mengancam Setelah Banjir dan Cara Mencegahnya
Pekerjaan ini, katanya, masih terus dilakukan sampai warga yang tinggal sementara di lokasi pengungsian, kembali lagi ke rumahnya masing-masing.
"Tadi bayangkan, warga masih ada kebanjiran, saya ini fokus pada pananganan untuk rakyat nanti," ungkapnya.
Sebelumnya, anggota Komisi V DPR Irwan menilai tiga gubernur tidak serius menangani banjir yang melanda wilayah Jabodetabek.
Hal tersebut disampaikan Irwan karena Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim, tidak memenuhi undangan Komisi V DPR.
Undangan terkait penanganan banjir di Jabodetabek.
• Kader Gerindra Ingin Prabowo Maju Lagi di Pilpres 2024, Bakal Dipilih Aklamasi Jadi Ketua Umum
"Saya pikir ketidakhadiran hari ini, menunjukkan mereka tidak serius menyelesaikan banjir," ujar Irwan di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (26/2/2020).
Menurutnya, rapat penanganan banjir dengan tiga gubernur dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sangat penting.
Yakni, untuk mengetahui persoalan yang dihadapi daerah menangani banjir.
• PNS yang Rumahnya Kebanjiran Boleh Cuti Maksimal 1 Bulan dan Tetap Digaji, Begini Aturan Mainnya
"Kami ingin mendengarkan apa masalahnya?"
"Apa yang dikerjakan?"
"Kami bantu dan kami ingin selesaikan masalah banjir."
• PAN Pastikan Posisi Amien Rais Tetap yang Tertinggi dan Tidak Tergantikan
"Jangan menonjolkan ego sektoral, merasa kuat," tutur Irwan.
Politikus Partai Demokrat itu menilai, penyelesaian banjir dapat diatasi secara duduk bersama.
Karena, menyangkut regulasi dari pemerintah pusah ke pemerintah daerah.
• ATURAN Pantang dan Puasa Katolik Selama Masa Prapaskah, Dimulai pada Rabu Abu
"Ini harus sinergi, saya lihat pimpinan daerah terjebak dalam politisasi banjir," ucap Irwan.
Irwan pun mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Anies untuk tidak mempertahankan pendapatnya mengatasi banjir dan berdebat tidak jelas.
Mengingat, pemerintah pusat sudah memiliki rencana yang sudah dikaji berbagai ahli.
• 3 Jenis Penyakit yang Mengancam Setelah Banjir dan Cara Mencegahnya
"Jadi kalau pemerintah pusat ingin menormalisasi, kemudian menggunakan anggaran APBN."
"Harusnya gubernur menyelesaikan persoalan tanah dan sosialnya," paparnya. (*)