Baca tanpa iklan
JURU Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid mendukung sikap tegas Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
Retno Marsudi memprotes keras kebijakan Tiongkok yang mengklaim sepihak kedaulatan wilayah Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia di Laut Natuna.
"Jika sudah menyangkut kedaulatan negara, pemerintah harus bersikap keras dan tegas."
• Keteteran Cek Posko Pengungsi, Anies Baswedan Curhat Butuh Sosok Wakil Gubernur
"Tidak boleh lembek. Meskipun kepada negara sahabat seperti Tiongkok," kata Kholid dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/1/2019).
Kholid mengapresiasi respons tegas Menlu Retno yang mengirimkan nota protes ke Pemerintah Tiongkok, sebagai komitmen serius Pemerintah Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayah negara.
Di sisi lain, Kholid sangat menyayangkan sikap lembek Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang justru menganggap enteng masalah kedaulatan bangsa.
• Wakil Wali Kota Depok Dukung Pernyataan Gubernur DKI yang Salahkan Air Kiriman Penyebab Banjir
"Pak Prabowo sebagai Menhan tidak boleh anggap isu kedaulatan sebagai isu yang enteng, santai."
"Sikapnya harus tegas dan punya wibawa."
"Kalau lembek, santai-santai, maka bangsa ini akan semakin direndahkan oleh bangsa lain, karena tidak punya keberanian dalam bersikap," ujarnya.
• Salahkan Air Kiriman dari Selatan, Sekjen PDIP Nilai Anies Baswedan Cenderung Cuci Tangan
Sikap politik luar negeri Indonesia jelas terkait klaim ZEE di wilayah Laut Natuna dan Laut Tiongkok Selatan.
Indonesia berpegang teguh kepada hukum Internasional dalam UNCLOS 1982, dan keputusan pengadilan arbitrase PBB terkait klaim negara-negara di Laut Tiongkok Selatan.
"Presiden Jokowi harus bersikap jelas dan tegas."
• Ketua Fraksi PDIP: Terbelenggu Janji Kampanye, Anies Baswedan Dua Tahun Enggak Ngapa-ngapain
"Tiongkok sebagai bagian komunitas internasional, harus menghormati norma dan hukum internasional yang sudah menjadi kesepakatan bersama bangsa-bangsa di dunia," tuturnya.
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana juga menyayangkan pernyataan Prabowo Subianto.
"Pernyataan ini patut disayangkan, karena menjadi pertanyaan solusi baik apa yang diharapkan?" ucap Prof Hikmahanto kepada Tribunnews.com, Sabtu (4/1/2020).
• Begini Cara Pemerintah Cegah Istana Presiden Kebanjiran
Dia menegaskan, masalah Natuna Utara tidak seharusnya diselesaikan di meja perundingan, mengingat Cina tidak mengakui ZEE Natuna Utara.
Sedangkan Indonesia tidak mengakui klaim Traditional Fishing Right China.
Seharusnya, imbuh dia, Menhan sebagai bagian dari pemerintah satu suara dengan suara pemerintah yang disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi di Kantor Menko Polhukam.
• Anies Baswedan: Tidak Ada Sampah di Bandara, Menteri PUPR: Maksud Presiden di Sungai Dekat Situ
Menurut dia, langkah nyata yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah meningkatkan patroli di Natuna Utara.
Juga, melakukan penegakan hukum bila ada nelayan asing, termasuk asal Cina, yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal.
Dia menjelaskan, peningkatan patroli juga bertujuan agar nelayan-nelayan Indonesia saat melakukan aktivitasnya tidak mendapat gangguan dari kapal-kapal Coast Guard Cina.
• UPDATE Korban Meninggal Akibat Banjir di Jabodetabek Bertambah Jadi 53 Orang, 1 Korban Hilang
Indonesia, katanya, tidak dalam situasi akan berperang, karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Coast Guard Cina.
Ada pun wilayah laut yang diklaim oleh Indonesia adalah wilayah hak berdaulat (sovereign right), bukan wilayah kedaulatan (sovereignty) Indonesia.
Wilayah di mana ada hak berdaulat dalam hukum laut berada di wilayah laut bebas (high seas), bukan di wilayah laut teritorial.
• Ketua DPRD DKI Bilang Normalisasi Sungai Lambat karena Anies Ogah Gusur Warga Sesuai Janji Kampanye
Dalam konteks demikian, pengerahan kekuatan TNI tidak dapat dilakukan di ZEE.
Otoritas yang wajib dikerahkan adalah otoritas yang melakukan penegakan hukum.
Di Indonesia otoritas tersebut adalah Bakamla, KKP, dan TNI AL.
• Menteri PUPR: Sungai Harus Dilebarkan, Kalau Naturalisasi Cuma Ditutup Rumput
"Atas dasar ini, solusi dalam bentuk perundingan dalam isu Natuna Utara sebagaimana yang disampaikan oleh Menhan, tidak memiliki dasar di samping memang tidak diperlukan," paparnya.
Sebelumnya, menanggapi polemik di Laut Natuna, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan pihaknya sedang berunding untuk mencari solusi terbaik bagi permasalahan ini.
“Kita tentunya masing-masing punya sikap kita mencari suatu solusi yang baik."
• Nyinyir di Medsos Takkan Ubah Kondisi Jakarta, Dokter Muda Ini Pilih Aksi Nyata untuk Korban Banjir
"Di ujungnnya saya kira kita punya solusi yang baik,” katanya di Kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jumat (3/1/2020).
Ketika ditanya soal diplomasi, Prabowo Subianto mengatakan pemerintah pasti akan mencari cara paling damai untuk menyelesaikan masalah ini.
Bagaimana pun, kata Prabowo Subianto, Cina negara sahabat.
• Menteri Sosial Disambut Omelan Emak-emak Korban Banjir: Ngapain Datang Kalau Cuma Mau Selfie Doang?
“Saya kira selesaikan dengan baik, bagaimanapun Cina adalah negara sahabat,” ucapnya.
Pemerintah sendiri sudah menambahkan penjagaan ke laut Natuna.
TNI pun melaksanakan operasi siaga tempur terkait adanya pelanggaran di kawasan tersebut.
• Bebas dari Penjara, Buni Yani Berniat Buka Pondok Pesantren
Ditanya mengenai dampak memanasnya hubungan ini terhadap investasi Cina di Indonesia, Menhan punya pendapat tersendiri.
"Kita cool saja, kita santai ya," cetusnya. (Fransiskus Adhiyuda/Srihandriatmo Malau)