Baca tanpa iklan
MENTERI Keuangan Sri Mulyani menemukan ada desa fiktif yang tidak berpenghuni, tapi dapat anggaran pemerintah melalui dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).
Sri Mulyani menjelaskan, desa fiktif tersebut tidak berpenghuni karena memang tidak terdaftar sebelumnya, namun belum diketahui siapa yang membuatnya.
"Karena adanya transfer ajek dana desa, ada desa-desa baru tidak ada penduduknya, tapi ada transfer tiap tahun," ungkapnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (4/11/2019).
• KPK Konfirmasi Tak Ciduk Bupati Lampung Tengah, Warga: Masa Iya Mau Dua Kali?
Menurut Sri Mulyani, TKDD jadi salah satu belanja negara yang terus meningkat, yang ditujukan untuk meningkatkan kemandirian daerah.
"Kami dengan Kemendagri meningkatkan kualitas APBD dan rambu APBD di dalam mendorong indikator pertumbuhan dan pembangunan," katanya.
Eks direktur pelaksana Bank Dunia ini menambahkan, TKDD naik 37,7 persen sejak awal dengan rata-rata kenaikan 7 persen tiap tahun.
• Bobot Imam Nahrawi Naik 3 Kilogram Sejak Ditahan di Rutan KPK
"Artinya, transfer ke daerah makin hari makin besar. Ini bisa tingkatkan layanan publik dan ketimpangan antar-daerah Jawa dan luar Jawa," paparnya.
Sri Mulyani lantas menyatakan akan mengajak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk menangani desa 'bodong' yang terima anggaran pemerintah, padahal tidak ada penduduknya.
Sri Mulyani mengatakan, penangangan bersama Mendagri Tito Karnavian dari sisi pihak yang melakukan pencatatan desa baru tersebut.
• Divonis Bebas, Sofyan Basir: Allah Kasih yang Terbaik Buat Saya
"Kami pasti akan terus melihat, berkoordinasi dengan Mendagri untuk menginventarisasi," ujarnya.
Fenomena desa 'bodong' ini diketahui Sri Mulyani belum lama ini, setelah mendapat laporan ada dana desa yang mengalir ke desa yang baru dibuat.
"Karena kemarin kami mendengar dari salah satu pihak yang menyampaikan ada dana desa untuk desa yang baru saja dibuat," paparnya.
• Pengadaan Lem Aibon Pemprov DKI Sampai Rp 82 Miliar, Ketua KPK Duga Kesalahan Terjadi di Tahap Ini
Karena itu, eks direktur pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, proses pembentukan desa baru harus ditelaah lebih lanjut prosesnya dan siapa yang mendaftarkan.
"Jadi kita akan terus lihat karena sebenarnya ada mekanisme pembentukan desa, identifikasi siapa pengurusnya. Kita akan melihat seluruh prosedurnya," ucap Sri Mulyani.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan dana desa yang dikucurkan pemerintah sejak empat tahun lalu hingga saat ini, mampu mengentaskan kemiskinan sebanyak 1,2 juta orang.
• KRONOLOGI Empat Oknum Polisi Culik dan Peras Warga Inggris, Minta Tembusan 1 Juta Dolar AS