Baca tanpa iklan
SELAIN mengamankan Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara, Tim Satgas KPK juga menciduk sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Lampung Utara.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan menjelaskan, pihaknya mengamankan tujuh orang.
"Ada tambahan pejabat Pemkab setingkat kepala seksi dan swasta," kata Febri Diansyah, Senin (7/10/2019) pagi.
• Selalu Lemparkan Kata-kata Tak Enak Didengar, Moeldoko Bilang Buzzer Sudah Tidak Diperlukan Lagi
Selanjutnya, ketujuh orang yang diamankan dibawa menuju Gedung Merah Putih KPK Jakarta, untuk pemeriksaan intensif sebelum menetapkan status hukum terhadap pada terduga pelaku suap.
"7 orang tersebut langsung dibawa ke Jakarta melalui jalur darat. Tadi telah sampai di pelabuhan."
"Berikutnya dilakukan perjalanan menyeberangi Selat Sunda dan dibawa ke Kantor KPK di Jakarta untuk proses lebih lanjut," jelasnya.
• Moeldoko: Bukan Mahasiswa Saja yang Didengar Presiden, Semua Harus Dipikirkan
Sebagai barang bukti suap, tim satgas mengamankan uang ratusan juta rupiah yang diduga sebagai uang suap pengerjaan proyek di Lampung Utara.
"Total uang yang diamankan sekitar Rp 600 juta. Diduga terkait dengan proyek di Pemkab Lampung Utara," terang Febri Diansyah.
Selanjutnya, Febri Diansyah memastikan status hukum serta cerita penangkapan sang kepala daerah, bakal dibeberkan dalam konferensi pers yang rencananya digelar malam nanti.
• Ali Mochtar Ngabalin: Perusuh Harus Kita Bantai Bareng-bareng Sesuai Konstitusi
Sebelumnya, Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara terjerat operasi tangkap tangan (OTT) KPK, Minggu (6/10/2019) malam.
Agung terjaring bersama dua kepala dinas dan satu orang perantara.
Setelah melakukan operasi penegakan hukum, rencananya, empat orang itu akan dibawa ke kantor KPK di Kuningan, Jakarta Selatan.
• Ali Mochtar Ngabalin: Yang Lebih Banyak Difitnah Buzzer Politik Adalah Pemerintah
"Direncanakan pihak yang diperlukan akan dibawa besok (Senin) ke Jakarta," kata Komisioner KPK Laode M Syarief, dalam keterangannya, Minggu (6/10/2019) malam.
Dia menjelaskan, sebagaimana hukum acara yang berlaku, maka pihak komisi anti-rasuah itu akan memproses lebih lanjut pihak-pihak yang diamankan itu.
"Dalam waktu paling lama 24 jam akan ditentukan status hukum perkara dan orang-orang yang diamankan," ujarnya.
• Mantan Ketua Baleg DPR Ini Meyakini Pembatasan Transaksi Tunai Bisa Hentikan Korupsi