Ali Mochtar Ngabalin: Yang Lebih Banyak Difitnah Buzzer Politik Adalah Pemerintah
Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, pemerintah lebih banyak menjadi korban oleh oknum-oknum buzzer di media sosial.
lihat foto
TENAGA Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, pemerintah lebih banyak menjadi korban oleh oknum-oknum buzzer di media sosial.
Salah satunya, dengan penyebaran berita bohong alias hoaks.
Respons Ali Mochtar Ngabalin itu untuk menanggapi rencana Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menertibkan buzzer-buzzer di media sosial.
• Mantan Ketua Baleg DPR Ini Meyakini Pembatasan Transaksi Tunai Bisa Hentikan Korupsi
Mantan Panglima TNI itu menilai kegiatan buzzer perlu ditinggalkan.
"Buzzer politik itu yang lebih banyak difitnah adalah pemerintah. Yang lebih banyak terpojok dan dibully itu adalah pemerintah."
"Jadi jangan juga memutarbalikkan fakta. Tidak ada satu kekuatan politik di dunia manapun yang tidak menggunakan media sosial," katanya, saat menghadiri diskusi di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Jumat (4/10/2019).
• Jokowi Diusulkan Keluarkan Perppu Penangguhan UU KPK Hasil Revisi, Ini Tiga Keuntungannya
Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, banyak buzzer yang diorganisir untuk mencaci maki, menyebarkan berita bohong, menghujat dengan gerakan intoleransi, dan mencederai suku, agama, dan bangsa.
"Negara harus menertibkan (buzzer), harus. Tidak bisa tidak. Karena negara memiliki kekuasaan untuk bisa menertibkan keamanan dalam negeri."
"Kalau tidak kan bisa bubar. Coba lihat, karena berita hoaks orang jadi bunuh-bunuhan, orang jadi terbantai," paparnya.
• Bersarang Sejak 1977, Pecahan Granat Nanas di Paha Kiri Kivlan Zen Bakal Diangkat Pekan Depan
Namun ketika disinggung penertiban juga berlaku untuk buzzer yang jadi pendukung pemerintah, ia enggan berpolemik.
Ali Mochtar Ngabalin hanya memastikan, pemerintah tidak pernah mengoordinir jasa buzzer untuk membela kepentingan pemerintah.
"Tidak mungkin pemerintah mengorganisir, tidak mungkin."
• Bakal Calon Ketua Umum PSSI Ini Janji Datangkan Sven-Goran Eriksson untuk Tukangi Timnas Indonesia
"Bagaimana bisa itu lembaga negara, lembaga pemerintah bisa mengorganisir lembaga di luar pemerintah?"
"Dia punya departemen, penerangan, ada badan sandi siber negara," paparnya.
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai buzzer atau orang yang mampu mempengaruhi pengikutnya lewat media sosial, sudah tidak diperlukan lagi.
• Pendopo Rumahnya Jadi Tempat Nikah Warga, Anies Baswedan: Dari Awal Didesain Bisa Dipakai Masyarakat
