Baca tanpa iklan
"Jadi kami harus menanganinya baik di dalam negeri maupun luar negeri. Kerja sama kita dengan Ibu Menlu (Menteri Luar Negeri) dan jaringan intelijen," ungkapnya.
Dalam kesempatan sama, Kadiv Humas Polri Irjen Mohammad Iqbal menegaskan, kasus ini harus ditangani secara komprehensif.
Iqbal mengatakan pihaknya bersama seluruh stakeholder terkait tengah memetakan sejauh mana keterlibatan pihak asing tersebut.
• Pemerintah Tahu Siapa Aktor Kerusuhan di Papua, Wiranto Sebut Ada yang Coba Cari Keuntungan
Selain itu, ia juga menuturkan pihak-pihak yang diduga menggerakkan massa untuk melakukan kerusuhan, tengah didalami.
Polri, katanya, tak segan menindak apabila menemukan bukti hukum.
"Ini sedang kami petakan. Pihak kami, jaringan intelijen dengan beberapa lembaga terkait, sudah bekerja."
• Pemerintah Ogah Dialogkan Referendum, Ali Mochtar Ngabalin: Dari Rasis ke Separatis Tidak Nyambung
"Intinya, kami tidak bisa juga menyampaikan seluruhnya di sini. Ini diplomasi antar-negara," ujar Iqbal.
"Pihak-pihak yang diduga menggerakkan sudah dipetakan dan sedang didalami. Kalau misalnya terbukti secara hukum, tentunya akan ditindak," tegasnya.
Maklumat Larangan Demonstrasi
Tito Karnavian meminta Kapolda Papua dan Kapolda Papua Barat menerbitkan maklumat larangan aksi unjuk rasa alias demonstrasi yang berpotensi rusuh.
"Saya sudah perintahkan kepada Kapolda Papua dan Papua Barat untuk mengeluarkan maklumat."
"Untuk melakukan larangan demonstrasi atau unjuk rasa yang potensial anarkis," ucapnya.
• Prabowo Minta Semua Kekuatan Politik Bantu Jokowi Selesaikan Masalah Papua, Lupakan Dulu Perbedaan
Ia menjelaskan, maklumat itu dikeluarkan untuk mencegah kerusuhan yang berawal dari aksi unjuk rasa kembali terjadi, seperti di Manokwari dan Jayapura.
Sebenarnya, kata dia, pihaknya telah memberi kesempatan kepada masyarakat Papua untuk menyampaikan aspirasi atau pendapatnya sesuai Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998.
"Tapi kenyataannya menjadi anarkis, menjadi rusuh, ada korban, kerusakan. Penyampaian pendapat bukan berarti anarkis, itu enggak bisa ditolerir," katanya.
• Tokoh Muda Papua Minta Aparat Keamanan Ditarik dari Nduga, Wiranto Sanggupi Asal Penuhi Syarat Ini