Otoritas transportasi perkotaan merupakan solusi untukterintegrasinya angkutan umum.
Guna mengimplementasikan rencana induk transportasi Jabodetabek.
BPTJ secara badan sudah kuat tapi untuk pembiayaannya masih butuh pemerintah.
WARTA KOTA, PALMERAH--- Pembentukan otoritas transportasi perkotaan merupakan solusi untuk integrasi angkutan umum yang sudah ada.
"Ini (otoritas) nantinya merupakan entitas baru yang memperkuat BPTJ tapi saya belum bisa katakan sekarang," kata Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Bambang Prihartono, Selasa (23/4/2019).
Otoritas transportasi dibentuk untuk penguatan lembaga guna mengimplementasikan rencana induk transportasi Jabodetabek (RITJ), terutama untuk pembiayaan.
• Soal Diskon Tarif Tol saat Mudik Lebaran 2019, BUJT: Belum Ada Pembicaraan
Sebab, BPTJ secara badan sudah kuat tapi kalau untuk pembiayaannya masih butuh pemerintah.
"Sementara di Meksiko dan New York badannya di sana sudah kuat dan pembiayaannya sudah mampu (self financing) karena operatornya sudah menghasilkan uang meskipun masih subsidi, kita belum mampu untuk itu," kata Bambang.
Secara konsep, nantinya operator ini akan membawahi badan usaha baik BUMN dan BUMD.
"Saya tidak mau bilang seperti holding tapi lebih ke konsorsium," kata Bambang.
• Pemerintah Bakal Mengembangkan Sistem Angkutan Massal di 6 Kota Besar
Upaya itu dipilih karena sejatinya, badan usaha itu merupakan operator transportasi yang bisa menjadi sumber pembiayaan.
Nantinya, antara BUMN dan BUMD akan konsorsiumnya akan dipisahkan karena masing-masing perusahaan pemilik kewenangannya berbeda-beda.
Bambang menyebut, untuk BUMN akan diisi PT Kereta Commuterline Indonesia, PT Perum Pengangkut Penumpang Djakarta, Perum DAMRI, dan LRT Jabodebek yang dioperatori PT KAI.
"Untuk BUMN akan diketuai PT KCI karena dia mengangkut penumpang paling banyak," kata Bambang.
• Samsung Menarik Sampel Ponsel Lipat Galaxy Fold, Ada Kerusakaan di Layar
Sementara BUMD akan diisi dari PT MRT Jakarta, PT Transportasi Jakarta, LRT Jakarta Velodrome-Kelapa Gading.