Pemerintah Bakal Mengembangkan Sistem Angkutan Massal di 6 Kota Besar
Pemerintah Bakal Mengembangkan Sistem Angkutan Massal di 6 Kota Besar di Indonesia.
lihat foto
Di kota-kota besar Indonesia persentase penggunaan angkutan umum masih berkisar 5 persen-25 persen.
Persentase itu masih jauh di bawah Hongkong yang mencapai 90 persen, Seoul 70 persen, dan Tokyo 50 persen.
WARTA KOTA, PALMERAH--- Mewujudkan transportasi yang terintegrasi di kota besar menjadi perhatian khusus pemerintah.
Tujuannya agar warga mau beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.
Di kota-kota besar Indonesia persentase penggunaan angkutan umum masih berkisar 5 persen-25 persen.
• Samsung Menarik Sampel Ponsel Lipat Galaxy Fold, Ada Kerusakaan di Layar
Persentase itu masih jauh di bawah Hongkong yang mencapai 90 persen, Seoul 70 persen, dan Tokyo 50 persen.
Maka itu dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024, Kepala Bappenas/Menteri PPN Bambang Brodjonegoro, mengatakan, yang paling memungkinkan pengembangan sistem angkutan umum massal.
Bambang mengatakan, ada enam kota yang mengembangkan sistem tersebut yakni Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar.
"Dana yang dibutuhkan untuk membangun itu sekitar Rp 180 triliun," kata Bambang, Selasa (22/4/2019).
Maka itu, Bappenas menyusun strategi skema dukungan pemerintah pusat untuk pembangunan angkutan umum massal perkotaan serta kelembagaan otoritas transportasi perkotaan.
"Ini merupakan prasyarat agar rencana pembangunan angkutan umum massal kita dapat diimplementasikan," kata Bambang.
• Ada 2.500 Kursi Gratis untuk Mudik Lebaran 2019 Naik Kereta Api, Simak Persyaratannya
Salah satu yang bisa diimplementasikan dalam waktu dekat adalah pengembangan kelembagaan badan atau otoritas transportasi perkotaan.
Skema dukungan pemerintah pusat untuk penyediaan angkutan umum massal perkotaan ini sedang disusun.
Prinsip utama kebijakan ini adalah inisiatif pembangunan angkutan umum massal berasal dari pemerintah daerah.
• Akun Media Sosial Sering Kena Hack, Tips Membuat Password Agar Aman
Kemudian diimplementasikan oleh pemerintah daerah, melibatkan pihak swasta, dan pengadaannya dilaksanakan melalui sistem lelang untuk menjamin efisiensi.
